Miskin (Bagian 2 -Habis)

Opini  JUMAT, 12 MARET 2021 | 09:07 WIB

Miskin (Bagian 2 -Habis)

Maka untuk melihat data kemiskinan hendaknya membandingkan juga persentase dan angka absolutnya. Termasuk ketika kita mengelompokkan warga miskin menurut provinsi. Hasilnya adalah urutan provinsi termiskin di Indonesia menurut persentase jumlah penduduknya. Namun persentase itu perlu dibandingkan dengan angka absolut atau kenyataannya.

Dari daftar persentasenya, muncul urutan provinsi sebagai berikut:

1. Papua: angka kemiskinan 26,8 persen penduduk.
2. Papua Barat: angka kemiskinan 21,7 persen penduduk.
3. Nusa Tenggara Timur: angka kemiskinan 21,21 persen penduduk.
4. Maluku: angka kemiskinan 17,99 persen penduduk.
5. Gorontalo: angka kemiskinan 15,59 persen penduduk.
6. Aceh: angka kemiskinan 15,43 persen penduduk.
7. Bengkulu: angka kemiskinan 15,30 persen penduduk.
8. Nusa Tenggara Barat: angka kemiskinan 14,23 persen penduduk.
9. Sulawesi Tengah: angka kemiskinan 13,06 persen penduduk.
10. Sumatera Selatan: angka kemiskinan 12,56 persen penduduk.

Sebagai perbandingan, warga Sumatera Selatan hasil Sensus Penduduk 2020 berjumlah 8,46 juta jiwa lebih dan dibulatkan menjadi 8,5 juta jiwa. Dengan persentase penduduk miskin 12,56 persen, maka angka absolutnya adalah  satu juta jiwa lebih yang tergolong miskin di provinsi ini. 

Bandingkan misalnya dengan warga Papua yang menurut Sensus Penduduk 2020 berjumlah 4,30 juta jiwa. Dengan persentase penduduk miskin 26,8persen, maka angka absolutnya adalah 540 ribu jiwa. Demikian pula Papua Barat dengan penduduk (menurut SP 2020) mencapai 1,13 juta jiwa, maka 21,7 persen penduduk miskin di sana tercatat 245 ribu jiwa.

Demikian pula jika kita hendak melihat provinsi dengan persentase penduduk miskin paling rendah sebagai berikut:

1. Bali, angka kemiskinan mencapai 4,45 persen penduduk.
2. DKI Jakarta sebesar 4,69 persen penduduk.
3. Kalimantan Selatan sebesar 4,83 persen penduduk.
4. Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,89 persen penduduk.
5. Kalimantan Tengah sebesar 5,26 persen penduduk.
7. Kepulauan riau sebesar 6,13 persen penduduk.
8. Sumatera Barat sebesar 6,56 persen penduduk.
9. Banten sebesar 6,63 persen penduduk.
10. Kalimantan Timur 6,64 persen penduduk.

Kita lihat penduduk DKI menurut SP 2020 mencapai 10,56 juta jiwa dan penduduk miskin 4,69 persen atau sekitar 495 juta jiwa. Sedangkan Bali dengan penduduk 4,32 juta jiwa dan warga miskinnya 4,45 persen atau 192 ribu jiwa. Kalimantan Timur dengan penduduk 3,77 juta jiwa dan penduduk miskinnya 6,64 persen atau 250 ribu penduduk.

Semuanya adalah angka dan bisa mendapatkan tafsirnya masing-masing. Namun, penting pula memahami apa pengertian penduduk miskin menurut BPS.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah  yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Lalu, apa batas garis kemiskinan itu? BPS sudah menghitung dengan metode ilmiah yang secara sederhana merupakan rata-rata pengeluaran bulanan seseorang untuk makanan dan bukan makanan yang pada periode 2020 dikonversikan mendekati angka Rp455 ribu per bulan atau rata-rata sekitar Rp15 ribu per hari. 

Jadi, jika satu rumah tangga beranggotakan suami-istri dengan dua anak hingga jumlah nya empat orang dan rata-rata belanja hariannya kurang dari Rp60 ribu atau Rp1,8 juta per bulan, maka keluarga itu tergolong miskin. Jika seorang gadis atau bujang hidup mandiri namun pengeluarannya kurang dari Rp454 ribu per bulan atau Rp15 ribu per hari, ia adalah jomblo yang miskin.

Dalam konteks kehidupan umat, setidaknya ada 33 ayat yang menyebut kosa kata miskin. Yang paling banyak terdapat di Surat Al Baqarah (2), masing-masing pada ayat 83, 177, 184, dan 215. Belum lagi jika kita membahas perbedaan antara fakir dan miskin. 

Namun yang yang lebih penting sebenarnya bagaimana mengatasi kemiskinan itu. Bukan melecehkan kemiskinan seseorang atau daerah tertentu, melainkan menciptakan kesejahteraan. Biarlah kemiskinan lebih merupakan data, kesejahteraan akan lebih terasa. Juga bermakna. (GE)


Komentar Pembaca