Alhamdullilah Presiden Dapat Hidayah

Pencabutan Perpres Investasi Miras

Nasional  SELASA, 02 MARET 2021 | 17:17 WIB | Irmayani

Alhamdullilah Presiden Dapat Hidayah

M Habib Mahdi Syahab / net

MoeslimChoice. Pasca Presiden RI, Joko Widodo mencabut lampiran Perpres nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal investiasi miras, berbagai kalangan memuji langkah orang nomor satu di Indonesia tersebut.

M Habib Mahdi Syahab salah satu ulama terkemuka di Sumsel mengaku bersyukur pada Allah SWT dengan pembatalan Perpres tersebut dan berharap benar-benar dibatalkan dengan ketulusan hati dari Presiden Jokowi.

"Semoga dapat hidayah dari Allah, mudah-mudahan hidayah-hidayah lain masuk pada beliau,"ungkapnya, saat dihubungi MoeslimChoice.com melalui sambungan telepon.

Dia menegaskan, harus disadari semua pihak termasuk pemerintah, miras itu adalah ummul khaba'its atau induk dari segala perbuata keji, segala macam penyakit masyarakat berasal dari miras.

Logikanya, lanjut dia, orang sudah mabuk bisa melakukan perbuatan keji seperti membunuh, memperkosa, mencuri, dan segala macam kejahatan lainnya. "Artinya melegalkan miras untuk ekonomi bukan cara cerdas, justru akan menimbulkan permasalah baru, penyakit masyarakat,"tegasnya.

Seharusnya penyakit masyarakat itu diobati bukan di legalkan, akibat pandemi Covid-19 ini saja sudah menjadi suatu masalah kemudian dengan melegalkan miras menimbulkan masalah baru.

"Orang sudah lapar disuruh mabuk pula, akhirnya maling, merampok, membunuh,"tambahnya.

Semestinya mengatasi resesi akibat pandemi dengan solusi cerdas, kearifan lokal yang sesungguhnya, bukan yang mengada-ngada, miras bukan budaya dan bertentangan dengan pancasila serta agama.

"Kok bisa dengan dasar kearifan lokal, dimana arifnya itu?,"ulas dia.

sementara Pengamat Ekonomi Sumsel Ian sulistio menambahkan, kebijakan yang diambil Presiden terhadap perpres tidak sesuai dengan peraturan yang fundamental hukum di Indonesia, sejarah berdirinya Indonesia dari hasil kesepakatan dengan pemerintah dan ulama, itu yg diingkari Presiden RI melalui Perpres tersebut.

Dia menduga, munculnya Pepres ini karena ada pihak-pihak yang kemungkinan memiliki kepentingan. "Sama saja Presiden ini masuk dalam jebakan Batman yang akan berhadapan dengan para ulama besar seperti MUI, PBNU, Muhammadiyah," katanya.

Pihaknya bersyukur Presiden mencabutan izin Perpres nomor 10 Tahun 2021 ini. Presiden sadar sudah mengingkari sejarah berdirinya negara Indonesia dan sudah mendengar masukan ulama, termasuk penolakan dari Gubernur Papua, dengan tidak ada Perpres saja kejahatan banyak timbul dari miras, apalagi dengan legal. Maka tingkat kejathatan akan semakin tinggi.

"Jika disebutkan akan berdampak baik pada investasi di Indonesia itu salah  karena investor datang juga akan mempertimbangkan faktor kemanan dan akan berhati-hati berinvestasi di Indonesia. Maka langka pembatasan Perpres ini adalah kebiajkan tepat," tambahnya.

Munculnya Perpres ini sangat disayangkan karena merupakan kesalahan fatal, dirinya secara pribadi mempertanyakan kinerja Kepala Staf Presiden (KSP) atau penasihat presiden yang tidak memberikan masukan terkait dampak yang mucul dari pepres tersebut.

"Artinya kinerja pembantu Presiden tidak berjalan dengan benar, Alhamdullilah Presiden sadar diri. Jika bicara untung-untung, lebih baik legalkan ganja. Karena pasar ganja Internasional besar, bahkan memiliki manfaat untuk obat-obat dari pada miras yang lebih banyak mudoratnya," tutup dia.
[irm]


Komentar Pembaca