Sejak 7 Tahun Lalu PBNU Telah Menolak Rencana Pembebasan Investasi Miras

Berita  SENIN, 01 MARET 2021 | 06:10 WIB | Zulfa Fahmi

Sejak 7 Tahun Lalu PBNU Telah Menolak Rencana Pembebasan Investasi Miras

Ketua PBNU, KH. Marsudi Syuhud/mch

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tegas menolak Peraturan Presiden Republik (Perpres) nomor 10 Tahun 2021 yang membuka peluang investasi minuman keras berakohol. Bahkan penolakan telah disampaikan sejak delapan tahun lalu, ketika peraturan tersebut baru dalam tahap direncanakan.

Hal ini diungkapkab Ketua PBNU, KH. Marsudi Syuhud dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Minggu (28/2/21).

"Sebelum berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan penolakan, PBNU melalui Ketua Umum Prof. Dr. Said Agil Siraj MA telah lebih dahulu menyampaikan pendapatnya bahwa PBNU tak setuju investasi minuman keras dibebaskan," katanya.

"Bahkan penolakan tersebut telah disampaikan sejak delapan tahun lalu melalui media nu online (23 Juli 2013) yang ketika itu pemerintah baru merencanakan akan menjadikan industri minuman keras yang sebenarnya masuk daftar negatif investasi, menjadi keluar dari daftar tersebut," tambahnya.

Sekarang hal yang dulu sudah diberi masukan melalui media lanjutnya, ternyata terus berlanjut dan sekarang sudah jadi barangnya alias aturannya.

"Lalu apakah ada perbedaan sikap terdahulu dengan sekarang? Jawab simple kata ketua Umum NU itu tetap tidak setuju baik karena 'qoliiluhu au katsiruhu ' baik sedikit atau banyak hukumnya tetap haram," tegas Kyai peraih penghargaan Moeslimchoice Award 2020 ini.

Betapun hal tersebut ada manfaatnya untuk ekonomi namun" Madlorotnya " sangat besar yang tidak sebanding dengan madhorotnya. Karena menyangkut madhorot yang langsung terhadap kehidupan manusia," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah meneken Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 Tentang Bidang usaha Penanaman Modal pada tanggal 2 Februari 2021 lalu, yang di dalamnya mencakup lengkap dengan lampiran-lampirannya no 31 perihal bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, dalam hal ini persyaratan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Penanaman modal diluar Provinsi tersebut dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan Gubernur.

Begitu pula bidang usaha nomor urut 32, Industri Minuman mengandung Alkohol, Anggur dan bidang usaha nomor tiga puluh tiga tentang bidang usaha Industri Minuman Mengandung Malt, Persyaratannya sama dengan bidang usaha nomor tiga puluh satu.

Keputusan ini telah mengundang perhatian dan menuai keberatan dari kalangan Kyai-Kyai dari berbagai lapisan dan kalangan.[fah]


Komentar Pembaca
Hukum Sikat Gigi Saat Puasa

Hukum Sikat Gigi Saat Puasa

Kamis, 15 April 2021 | 19:05

Berpuasa, Tapi Meninggalkan Sholat?

Berpuasa, Tapi Meninggalkan Sholat?

Kamis, 15 April 2021 | 13:50