Buntut Perang Nagorno-Karabakh, PM Armenia Desak Presiden Pecat Panglima Militer

Internasional  MINGGU, 28 FEBRUARI 2021 | 17:45 WIB

Buntut Perang Nagorno-Karabakh, PM Armenia Desak Presiden Pecat Panglima Militer

foto/net

Presiden Armenia, Armen Sarkisian mengatakan pada Sabtu (27/2), bahwa dia telah menolak untuk menandatangani perintah Perdana Menteri untuk memecat kepala staf tentara, yang memperdalam krisis politik Nasional.

Seperti dilansir dari ArabNews, Negara bekas Soviet itu menghadapi kekacauan politik, sejak Perdana Menteri, Nikol Pashinyan menandatangani perjanjian perdamaian yang ditengahi Moskow pada November 2020, menutup kekalahan yang memalukan dari peperangan dengan Azerbaijan, setelah enam minggu memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan.

Perpecahan melebar pada Kamis (25/2), ketika Pashinyan menentang seruan militer untuk mundur, dan menuduh tentara melakukan percobaan kudeta, dan memerintahkan kepala staf umum, Onik Gasparyan untuk dipecat.

Pada Sabtu (27/2), Presiden Armenia Sarkisian, mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa dia tidak akan mendukung pemecatan tersebut.

"Presiden Republik, dalam kerangka kekuasaan konstitusionalnya, mengembalikan rancangan keputusan tersebut dengan keberatan," kata kepresidenan.

Ia menambahkan, bahwa krisis politik tidak dapat diselesaikan hanya dengan melalui pergantian personel. 

Sebelumnya, pada hari yang sama, 5.000 pengunjuk rasa oposisi yang mengibarkan bendera Armenia, menyerukan pengunduran diri PM Pashinyan, berkumpul untuk hari ketiga di luar parlemen di Yerevan.

Beberapa pengunjuk rasa itu kini telah mendirikan kemah di sana.

"Hari ini, Pashinyan tidak mendapat dukungan. Saya meminta petugas keamanan dan polisi untuk bergabung dengan tentara, untuk mendukung tentara," kata mantan Perdana Menteri, Vazgen Manukyan, yang ditunjuk oleh oposisi untuk menggantikan Pashinyan.

"Saya yakin situasinya akan selesai dalam dua hingga tiga hari," katanya menjelaskan.

Pashinyan menghadapi kritik sengit, sejak dia menandatangani kesepakatan damai atas Nagorno-Karabakh, wilayah etnis Armenia yang melepaskan diri dari kendali Azerbaijan selama perang di awal 1990-an.

Perjanjian tersebut dipandang sebagai penghinaan Nasional bagi banyak orang di Armenia, tetapi Pashinyan mengatakan, dia tidak punya pilihan selain setuju atau melihat pasukan negaranya menderita kerugian yang lebih besar. [mt]


Komentar Pembaca