Presiden Jokowi Dilaporkan ke Bareskrim, Prof Jimly Bersedih

POLKAM  MINGGU, 28 FEBRUARI 2021 | 15:10 WIB

Presiden Jokowi Dilaporkan ke Bareskrim, Prof Jimly Bersedih

Setelah politisi Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menyatakan khawatir atas dilaporkannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Bareskrim Polri, kini giliran mantan Ketua Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie angkat bicara.

Prof Jimly mengaku dirinya merasa sedih lantaran ada pihak-pihak yang melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Bareskrim Polri. Sebab Presiden RI sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan semestinya dilaporkan ke Bareskrim Polri seperti warga negara biasa.

Seperti diberitkan Moeslimchoice.com sebelumnya bahwa Presiden Jokowi dilaporkan ke Bareskrim oleh Koalisi Masyarakat Andi Ketidakadilan dan Gerakan Pemuda Islam (PGI) atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat kunjungan ke Maumere, Sikka, NTT pada Selasa (23/2/2021).

Politisi Partai Hanura Inas Nashrullah Zubir mengingatkan semua pihak terkait, untuk mewaspadai laporan ini. Menurutnya, laporan itu mengindikasikan upaya menggiring Presiden Joko Widodo untuk disamakan dengan M Rizieq Shihab.

Berbeda dengan Prof Jimly yang menyoroti persoalan ini dari kacamata hukum. Kedua laporan tersebut tidak ditindaklanjuti Bareskrim Polri, karena dinilai tidak ada unsur pidananya.

"Sedih juga dengan adanya kasus orang melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Presiden Jokowi ke Bareskrim POLRI," tulis Prof Jimly melalui akun pribadinya @JimlyAs yang diposting pagi ini, Minggu (28/2/2021).

Pakar hukum tata negara yang kini menjabat anggota DPD RI asal DKI Jakarta ini menyebutkan tentang mekanisme yang sudah diatur konstitusi ketika seorang kepala negara diduga melakukan pelanggaran hukum.

"Presiden itu kepala negara & kepala pemerintahan. Kalau dia langgar hukum sudah ada aturannya di UUD45, yaitu diproses di DPR, ke MK&MPR, bukan ke POLRI via peradilan biasa," tegas Prof Jimly.

Sebelumnya, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, Bareskrim bukan menolak laporan. Namun, laporan yang disampaikan tidak bisa ditindaklanjuti.

 "Jadi, sebenarnya bukan menolak laporan tetapi setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Kepala SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa itu," ujar Rusdi kemarin.

Dengan tidak adanya pelanggaran hukum, maka kepolisian tak bisa mengusut laporan masyarakat. Sehingga, tidak dilanjutkan dengan membuat sebuah laporan polisi atau menerbitkan nomor LP. [ros]


Komentar Pembaca