Pengacara HRS Protes Keras Laporan terhadap Presiden Jokowi Ditolak

POLKAM  MINGGU, 28 FEBRUARI 2021 | 12:10 WIB

Pengacara HRS Protes Keras Laporan terhadap Presiden Jokowi Ditolak

Kelompok yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Anti-Ketidakadilan dan Gerakan Pemuda islam (GPI) melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tuduhan telah menimbulkan kerumunan masssa di Maumere, NTT, Selasa lalu. Namun dua laporan tersebut tak ditindaklanjuti Bareskrim Polri karena tidak ada pelanggaran hukum.

Menanggapi itu, Pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS) Muhammad Kamil Pasha berkomentar sengit. Menurut dia, berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, tidak ada dasar hukum bagi kepolisian untuk tidak menerima atau menolak sebuah laporan polisi. Laporan seharusnya diterima terlebih dahulu untuk dilakukan penyelidikan.

Kepada para wartawan, Minggu (28/2/2021), Kami mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum penolakan laporan dalam KUHAP. Seharusnya laporan diterima terlebih dahulu untuk dilakukan penyelidikan.

Ia mengutip Pasal 1 angka 5 KUHAP yang berbunyi: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan itu, kata dia, bertujuan untuk mencari tahu apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada tindak pidananya atau tidak. Dalam penyelidikan itulah dicari apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak. Jika iya, maka dinaikkan ke tahap penyidikan untuk dicari tersangkanya.

Dia mengatakan, alasan Bareskrim Polri yang menganggap tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus kerumunan saat kunjungan Presiden Jokowi di NTT tidak tepat. Tidak ada pidana ketika orang baru melapor merupakan sebuah kekeliruan. Sebab, laporan tersebut belum diselidiki.

"Ini melakukan penyelidikan atas laporan saja belum, masa langsung bilang tidak ada tindak pidana atau bukan pelanggaran," tegas Kamil Pasha.

Ia mengatakan, pihaknya menegaskan bahwa ini bukan persoalan apakah yang dilaporkan itu presiden atau bukan, namun hukum harus berlaku untuk semua. Kalau belum melakukan penyelidikan tetapi sudah langsung mengambil kesimpulan bahwa peristiwa yang dilaporkan bukan tindak pidana, ya ngawur namanya.

Sebelumnya Moeslimchoice.com memberitakan bahwa Presiden Jokowi dilaporkan ke Bareskrim oleh Koalisi Masyarakat Anti-Ketidakadilan dan GPI. Kedua laporan itu tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

Ketua Bidang HAM PP GPI Fery Dermawan di Bareskrim Polri, Jakarta, mengatakan bahwa pihaknya sudah masuk ke dalam Kantor Bareskrim. Laporan mereka sudah masuk. Namun tidak ada ketegasan mengenai status laporan tersebut, karena tidak diberi Nomor LP.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, Bareskrim bukan menolak laporan. Namun, laporan yang disampaikan tidak bisa ditindaklanjuti. Rusdi menjelaskan, setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Kepala SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa itu.

"Sebenarnya bukan menolak laporan tetapi setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Kepala SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa itu," kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono Rusdi kemarin. [ros]

 


Komentar Pembaca