PERHATIAN! IMB Dihapuskan, Diganti PBG

Nasional  SABTU, 27 FEBRUARI 2021 | 17:10 WIB

PERHATIAN! IMB Dihapuskan, Diganti PBG

Perlu diketahui masyarakat luas! Telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja.

Dengan diberlakukannya aturan baru tersebut, Pemerintah menghapus aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan kewajiban mencantumkan fungsi bangunan.

Ketentuan mengenai PBG diatur dalam Pasal 1 PP Nomor 16/2021, yang berbunyi: PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Pengajuan PBG wajib mencantumkan fungsi bangunan yang terdiri dari meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya dan fungsi khusus.

Sedangkan Pasal 5 ayat (5) PP Nomor 16/2021 mengatur tentang Fungsi Khusus: yang dimaksud mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh menteri, serta memperbolehkan adanya bangunan dengan fungsi campuran atau memiliki lebih dari satu fungsi.

Pasal 4-nya mengatur mengenai Bangunan Campuran atau Multifungsi, di mana bangunan tersebut  wajib memenuhi standar teknis masing-masing fungsi bangunan yang digabungkan itu.

Sementara itu Pasal 7 Ayat 1 mengatur: Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan di sekitarnya.

Jika nantinya suatu bangunan gedung mengalami perubahan fungsi gedung, pemilik wajib mengajukan PBG perubahan. Jika tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, pemilik dikenai sanksi administratif.
Pasal 12 PP No.16/2021: Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud  dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif dimaksud meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, dan penghentian sementara, atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung.

Yang lebih berat adalah sanksi administratif berupa pembekuan PBG, pencabutan PBG, pembekuan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung, pencabutan SLF bangunan gedung, hingga perintah pembongkaran bangunan gedung.[ros]


Komentar Pembaca