Super Cepat! Rupanya, Proses Revisi UU ITE Sudah Jalan

Polhukam  SABTU, 20 FEBRUARI 2021 | 07:20 WIB

Super Cepat! Rupanya, Proses Revisi UU ITE Sudah Jalan

Bukan lagi sebatas wacana. Rupanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi tugas kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukkam) Mahfud MD untuk merevisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kabar itu disampaikan Mahfud MD melalui siaran video dari Humas Kemenko Polhukam, yang dikutip Moeslimchoice.com, Sabtu (20/2/2021).

Ditegaskan Mahfud, Kemenko Polhukkam mendapat tugas dari Presiden untuk menyelesaikan masalah UU ITE, yang mengandung muatan satu pembuatan kriteria implementatif agar tidak terjadi pasal karet.

Menindaklanjuti tugas dari Presiden itu, Mahfud mengatakan, Kemenko Polhukkam sudah membentuk dua tim, yang mulai bekerja efektif mulai Senin 22 Februari 2021.

TIM Pertama bertugas membentuk interpretasi yang lebih teknis dan membuat kriteria implementasi dari pasal yang dianggap pasal karet.

Tim ini akan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di bawah pimpinan Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate bersama timnya, tetapi tetap di bawah Kemenko Polhukam.

TIM Kedua adalah tim rencana revisi UU ITE. Karena ada gugatan UU ini, karena mengandung pasal karet, diskriminatif dan membahayakan demokrasi," tutur mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud MD menambahkan pihaknya juga akan mendiskusikan dan mengundang pakar, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengetahui mana saja yang dianggap pasal karet dan diskriminatif secara terbuka.

"Kami juga akan mendengar DPR, karena ada anggota DPR yang tidak setuju UU ITE ini direvisi,” tandas dia.[ros]


Komentar Pembaca