6 Penetapan Pilgub Terganjal Perkara di MK

Polhukam  SABTU, 23 JANUARI 2021 | 18:21 WIB

6 Penetapan Pilgub Terganjal Perkara di MK

MoeslimChoice | Enam penetapan pemenang pemilihan gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 terganjal perkara perselisihan hasil penghitungan suara (PHPS) di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan MK baru memulai pemeriksaan awal pada 26-29 Januari 2021 mendatang.

Berdasarkan daftar PHPS yang beredar pada Sabtu, 23/1/21, enam Pilkada Gubernur yang terganjal oleh perkara di MK itu adalah Pilkada di provinsi-provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Malah sengketa PHPS di Sumatra Barat diajukan oleh dua pasangan calon gubernur sekaligus. Masing-masing adalah pasangan Nasrul Abit-Indra Catri dan Mulyadi-Ali Mukhni.

PHPS Pilgub di provinsi lain hanya diajukan oleh satu pasangan. Di Kepri, perkara diajukan oleh pasangan Isdianto-Suryani. Sedangkan di Jambi, perkara diajukan oleh pasangan Cek Endra - Hj Munawaroh. Masih di Sumatera, satu sengketa Pilgub terjadi di Bengkulu, diajukan oleh pasangan Agusrin M Najamudin-Imron Rosyadi.

Sedangkan untuk Kalimantan Tengah, perkara diajukan oleh pasangan Ben Ibrahim - Ujang Iskandar. Terakhir, di Kalimantan Selatan, perkara diajukan oleh pasangan Denny Indrayana-Difriadi.

Bagaimana dengan PHPS tingkat kabupaten-kota. Dalam daftar MK, tercatat 126 perkara yang terdaftar di MK.   

Berdasarkan ketentuan, MK harus menyelesaikan dan memutus seluruh perkara, paling lama 45 hari kerja sejak diregistrasi. ”Artinya, paling lama pada 24 Maret 2021, seluruh perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sudah harus diputus,” ungkap Ketua MK Anwar Usman.

Anwar menjelaskan, sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar 26–29 Januari 2021. "Setiap hari, MK bakal memeriksa 28–35 sengketa yang dibagi dalam beberapa panel," ujarnya.

Anwar optimistik, target penyelesaian PHPS akan tercapai. Menurut dia MK sudah berpengalaman menangani sengketa sejenis, sejak lebih dari satu dasawarsa silam. "Yang membedakan adalah antisipasi situasi pandemi. Di mana potensi klaster Covid-19 harus dicegah," sambungnya.

Anwar menjelaskan, selama pandemi, MK telah melakukan sejumlah penyesuaian dalam proses persidangan. Di mana pemanfaatan teknologi dimaksimalkan untuk meminimalkan pertemuan fisik. ”Pada saat yang sama, publik tetap dapat mengakses persidangan melalui live streaming,” tandasnya. (wrn)


Komentar Pembaca
Mui Marah Jokowi Sahkan Miras

Mui Marah Jokowi Sahkan Miras

Sabtu, 27 Februari 2021 | 20:05

Istri Gibran Jadi Sorotan

Istri Gibran Jadi Sorotan

Sabtu, 27 Februari 2021 | 13:47