Kritisi Kinerja Kanwilkumham DKI, Besok GEMPA Bakal Lakukan Aksi Demo di Kemenkum HAM

Berita  SELASA, 19 JANUARI 2021 | 15:00 WIB

Kritisi Kinerja Kanwilkumham DKI, Besok GEMPA Bakal Lakukan Aksi Demo di Kemenkum HAM

Gedung Kementerian Hukam dan HAM RI/ist

Gerakan Pemuda dan Mahasiswa (GEMPA) meminta menteri Yasonna Laoly untuk mengevaluasi kinerja Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwilkumham) DKI, yang dinilai kurang maksimal pasca dipimpinn Kepala Kanwil, Liberty Sitinjak. 

Untuk menyuarakan aspirasinya, GEMPA berencana bakal menggelar aksi demo di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (20/1/21) mendatang. 

"Kami akan suarakan apa yang selama ini terjadi di Lapas dan Rutan di DKI, karena selama ini masalah selalu muncul," kata koordinator aksi, Albar dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (19/1/21).

Albar menilai, Liberty Sitinjak kurang cakap dalam memimpin Kanwilkumham DKI. Buktinya, berbagai masalah muncul diera kepemimpinannya, seperti kejadian dii Rutan Salemba dimana Napi bisa membuat pabrik ekstasi, hingga adanya apotik di Rutan Cipinang. 

"Banyak peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan, belum lagi perlakuan tidak manusiawi cuwitan Suryanta Ginting," ujarnya.

Kasus lain yang juga mucul sejak kepemimpinan Sitinjak, kata Albar, adalah adanya peredaran 8 kilogram sabu di Rutan Salemba. Bahkan maraknya bisnis narkotika yang dikendalikan dari Rutan Cipinang yang pernah ditampilkan pada berita di televisi swasta. 

"Di Rutan Cipinang juga terjadi penyewaan AC yang dikelola sipir dan hingga kini tak jelas penindakannya," sambung Albar.

Kasus lain yang juga terjadi, sambung Albar, adalah pada 6 desember 2020 adanya narapidana Edi Saputra yang over dosis narkoba dan meninggal di Rutan Salemba. Dan kasus terbaru adalah pengungkap unit narkoba Polres Jakarta Pusat atas 10 kilogram sabu yang dikendalikan napi di Lapas Cipinang. 

"Bahkan yang cukup parah, ada tahanan titipan KPK yang diperas Rp200 juta oleh Plt Karutan Salemba," terangnya.

Atas semua kondisi dan kebobrokan dari pengawasan Sitinjak, kata Albar, pihaknya mendesak Menteri Yasonna untuk segera mencopot kepala Kanwilkumham DKI. Pasalnya, pria yang menjabat sejak Februari 2020 itu tidak bisa memimpin. 

"Kami menuntut dan mendesak bapak Menteri Hukum dan HAM Yasonna segera mencopot Liberti Sitinjak dari jabatannya," tukasnya.[fah]


Komentar Pembaca
Mui Marah Jokowi Sahkan Miras

Mui Marah Jokowi Sahkan Miras

Sabtu, 27 Februari 2021 | 20:05

Istri Gibran Jadi Sorotan

Istri Gibran Jadi Sorotan

Sabtu, 27 Februari 2021 | 13:47