Dinyatakan Lulus, Tenaga Ahli Sumsel Ini Malah Tidak Diakui LAN

Daerah  JUMAT, 15 JANUARI 2021 | 21:55 WIB | Rahmad Romli

Dinyatakan Lulus, Tenaga Ahli Sumsel Ini Malah Tidak Diakui LAN

Meski telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Daerah (BPSDMD) Sumsel namun Septiana Zuraida SH, MSi malah tidak akui Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai tenaga ahli.

Polemik ini berawal saat Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru pada 20 Juli 2020 berkirim surat kepada Lembaga Administrasi Negara perihal permohonan untuk mengikuti seleksi ulang Widyaswara Ahli Utama pada BPSDMD Sumsel untuk Dra Hj Septiana Zuraida SH, MSi.

Berdasarkan permohonan ini LAN mengikut sertakan Septiana pada seleksi atau uji Kompetensi calon Widyaswara yang berasal dari JPT Pratama. Hasil uji kompetensi ini menyatakan Septiana lulus bersama 8 (delapan) peserta lainnya dari ratusan peserta uji kompetensi dari seluruh Indonesia.

Namun anehnya Lembaga Administrasi Negara (LAN)  melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 18 Desember 2020 tidak merekomendasikan Septiana Zuraida untuk menjadi Widyaswara Ahli Utama padahal sudah lulus uji Kompentensi pada 17 Nopember 2020.

Alasan LAN hingga tidak merekomendasikan Septiana Zuraida karena untuk aspek lain tidak terdapat ketidaksesuaian sehingga LAN tidak merekomendasikan Septiana Zuraida menjadi Widyaswara Ahli Utama di Pemprov Sumsel.

Atas kejanggalan ini Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengendus adanya permainan dalam penetapan tenaga ahli Widyaiswara.

"Saya sudah meminta kepada perwakilan MAKI Sumbagsel untuk meneliti dan menganalisa apa penyebab LAN tidak memberikan rekomendasi itu," kata Boyamin Saiman selaku Koordinator MAKI.

Dari hasil investigasi MAKI, diduga untuk mengikuti uji kompetensi di Lembaga Administrasi Negara, mereka setor uang administrasi ke oknum di LAN. Diduga hal inilah yang menyebabkan Septiana Zuraida tidak mendapat Rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara.

"Seharusnya Lembaga Administrasi Negara tidak mengikutsertakan Septiana Zuraida dalam seleksi uji kompetensi Widyaswara bila tidak merekomendasikan. Inikan faktanya yang bersangkutan sudah dinyatakan lulus tapi tidak direkomendasikan. Ini jelas mencurikan," ungkap Bony Balitong, Koordinator MAKI Palembang.

Dijelaskan Boni, tahapan seleksi menyangkut semua aspek sehingga dinyatakan lulus uji kompetensi termasuk telah di rekomendasikan oleh Gubernur Sumatera Selatan. Nyatanya, Septiana malah tidak direkomendasi LAN.

"Inikan ada semacam upaya menghambat karier seseorang. Padahal karier adalah hak azasi warga negara yang dilindungi undang-undang," tambah Bony.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Hukum dan Humas LAN, Tri Atmojo Sejati menjelaskan, bahwa proses uji kompetensi dan pemberian rekomendasi Widyaiswara telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas Pungli.

"LAN juga menyesalkan beredarnya muatan materi surat yang bersifat RAHASIA dalam pemberitaan tersebut. Tentu saja, tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat diproses lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku," kata Tri Atmojo melalui konfirmasi tertulisnya.

LAN sendiri lanjut Tri, sangat mendukung upaya bersama mewujudkan good governance . Jika ada laporan penyimpangan dalam proses uji kompetensi tersebut, seharusnya laporan disampaikan kepada pihak LAN atau aparat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Bila ada informasi seperti ini, mereka berharap mendapat konfirmasi dan LAN akan menjamin keamanan pelapor (whistle blowing system) dan berkomitmen tegas untuk memproses jika ada tindakan koruptif yang dilakulan pegawai LAN.

"Siapapun itu, dalam proses uji kompetensi tersebut karena dikhawatirkan dapat memberikan informasi yang tidak sesuai fakta, sepihak dan menyesatkan publik," demikian kata Tri dalam siaran tertulisnya.

Terkait adanya informasi mengenai adanya penyetoran uang ke admin dan praktek pungli yang diduga menjadi faktor penyebab tidak diberikannya rekomendasi kepada Septiana Zuraida, adalah informasi yang tidak benar, tidak berdasar atas hukum dan sangat mencemarkan nama baik LAN dan Pejabat di LAN.

"Kami berharap, bersama masyarakat  termasuk insan pers dapat membangun pemberitaan yang bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan antikorupsi," tulisnya.
 [rhd]


Komentar Pembaca