Dari 7 Pilkada Sumsel, Diperkirakan Hanya PALI Yang Disetujui MK

Daerah  JUMAT, 08 JANUARI 2021 | 16:18 WIB | Rahmad Romli

  Dari 7 Pilkada Sumsel, Diperkirakan Hanya PALI Yang Disetujui MK


MoeslimChoice. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima sebanyak 136 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdiri atas tujuh sengketa hasil pemilihan gubernur, 115 hasil pemilihan bupati, dan 14 hasil pemilihan wali kota.

Dari jumlah tersebut ada beberapa gugatan dari Pilkada Sumatera Selatan yakni Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Pilkada Mura, Pilkada Muratara, dan Pilkada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Seperti diketahui permohonan perselisihan hasil Pilkada yang memenuhi syarat ambang batas 0,5 hingga 2 persen. Yang memenuhi syarat ini diperkirakan hanya 25 permohonan.

"Dari 136 permohonan yang masuk ke MK dan juga 116 daerah, ada 25 permohonan yang memang memenuhi ambang batas sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU Pilkada," tutur peneliti lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana seperti dikutip Antara, Kamis (7/1).

Ihsan Maulana mengatakan untuk pemilihan gubernur, dari enam daerah dengan tujuh permohonan, terdapat dua permohonan yang dipastikan lolos ambang batas, yakni pemilihan gubernur Jambi dan Kalimantan Selatan.

Sementara dari 96 daerah yang hasil pemilihannya disengketakan ke Mahkamah Konstitusi, hanya sebanyak 22 daerah yang disebut masuk ambang batas.

Daerah-daerah tersebut adalah Karimun, Sumba Barat, Indragiri Hulu, Nabire, Mandailing Natal, Kotabaru, Sumbawa, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Solok dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumsel.

Kemudian Tasikmalaya, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Rokan Hulu, Malaka, Rembang, Sekadau, Purworejo, Konawe Selatan, Teluk Wondama dan Lingga.

Sementara untuk pemilihan wali kota, Ihsan Maulana menuturkan hanya sengketa hasil pemilihan daerah Ternate yang masuk ambang batas dari 14 permohonan yang diterima MK.

Meskipun hanya 25 daerah yang permohonannya memenuhi ambang batas, ia menekankan permohonan lain tidak serta merta tidak akan diterima Mahkamah Konstitusi karena lembaga itu menggeser ambang batas dari syarat formal menjadi pokok materi.

Karena itu, permohonan yang tidak memenuhi ambang batas tidak langsung tidak dipertimbangkan, melainkan akan tetap diperiksa pokok permohonannya.

Untuk Sumsel sendiri, ada tujuh Pilkada yakni Pilkada Ogan Ilir, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Mura, Muratara dan PALI. Dari Pilkada itu untuk sementara ada tiga incumbent yang tergeser yakni di OI, Mura dan Muratara. Pilkada OKU dan OKU Selatan menang mudah atas kotak kosong.

Untuk sidang pemeriksaan diagendakan pada tanggal 26—29 Januari 2021 untuk mengecek kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. Selanjutnya, pada tanggal 1—11 Februari 2021 Mahkamah Konstitusi mengagendakan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim. [rhd]


Komentar Pembaca