Pemerintah Perpanjang Moratorium Pemekaran Daerah

Daerah  SABTU, 05 DESEMBER 2020 | 08:25 WIB

Pemerintah Perpanjang Moratorium Pemekaran Daerah

MoeslimChoice | Yang berharap pembentukan daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran provinsi, kanupaten, dan kota, silakan kecewa. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, pemerintah memutuskan melanjutkan moratorium (penghentian sementara) pemekaran daerah baru setelah bertemu dengan Ketua DPD di Istana Wapres, Kamis (3/12/2020). 

Wapres Ma'ruf menjelaskan,  moratorium ini didasarkan oleh beberapa hal. Antara lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari DOB sejauh ini masih rendah. Itu pada sisi kemampuan DOB untuk berdiri di kaki sendiri (berdikari). Pada sisi lain, kemampuan keuangan negara saat ini belum memungkinkan menopang seluruh operasional DOB. 

Saat ini, Indonesia memiliki 223 DOB. Hasil evaluasi Pemerintah dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2019 menunjukkan bahwa sumber pendapatan sebagian besar dari 223 DOB yang dibentuk sejak tahun 1999 hingga 2014, masih tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan belum mampu mandiri.

“Porsi PAD-nya masih berada di bawah dana transfer pusat. Ini salah satu alasannya,” ungkap Wapres dalam keterangan tertulis, Jumat, 5/12/20. Selain itu, sambungnya, kondisi kebijakan fiskal nasional tengah difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional

“Keuangan negara juga belum memungkinkan, terutama karena masih diperlukannya pembiayaan prioritas-prioritas pembangunan nasional yang bersifat strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia,” lanjut Wapres.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang melakukan analisis secara menyeluruh terkait dampak dan kebutuhan anggaran daerah persiapan. Pemerintah juga melakukan optimalisasi kebijakan yang bersentuhan dengan masyarakat sebagai bagian dari alternatif dan solusi masalah dari pemerintahan daerah sebelum pemekaran.

Sedangkan pemerintah pusat lebih memilih Pemberian Dana Desa dalam APBN Tahun 2020 sebesar Rp71,2 triliun naik 1,1 persen dalam Rancangan APBN Tahun 2021 sebesar Rp72 triliun rupiah. Kenaikan juga terjadi pada program pencegahan stunting, program jaminan sosial, dan perlindungan sosial lainnya.

Wapres juga menyampaikan bahwa apabila nantinya pemerintah mencabut kebijakan moratorium ini, maka pembentukan DOB akan dilakukan secara terbatas. Pertimbangannya, kemampuan keuangan negara dan evaluasi pembentukan daerah sebelumnya. 

Sejalan dengan Wapres, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tito Karnavian menilai pembentukan DOB memerlukan anggaran yang besar, seperti anggaran infrastruktur, gaji pegawai, dan program kegiatan belanja modal dan belanja barang.

Untuk itu, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi, maka hal tersebut akan memberikan kontraksi pada usulan pembentukan DOB.

“Kita melihat kemampuan fiskal kita saat ini mengalami kontraksi yang cukup dalam dengan adanya pandemi. Kapasitas fiskal ini mempengaruhi pembentukan strategi DOB,” tutur Tito.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menyampaikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, DPD RI yang beranggotakan perwakilan dari seluruh Indonesia memiliki legitimasi dalam mengajukan dan membahas terkait penataan, pembentukan, dan penggabungan daerah. Untuk itu, DPD RI akan tetap konsisten memantau dinamika dan aspirasi yang ada di daerah perihal ini.

“DPD RI akan tetap konsisten mendengarkan dan memahami dinamika tuntutan perkembangan dan aspirasi yang berkembang di daerah, pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar La Nyalla (wrn).


Komentar Pembaca