Korupsi KKP: Antara Tindakan Kosmetik dan Dorongan Besar

Opini  KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 | 23:07 WIB

Korupsi KKP: Antara Tindakan Kosmetik dan Dorongan Besar

DARI berbagai pengolahan data dan informasi selama Mei-November 2020, Komisi Pemberantasan (KPK) menyimpulkan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bentuk korupsi di KKP ini berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya. Sedangkan para tersangkanya terdiri dari pemberi dan penerima hadiah.

Pemberi hadiah dalam kasus ini adalah bos PT Dua Putra Perkasa Suharjito. Sedangkan yang berperan sebagai penerimanya adalah para penyelenggara negara, antara lain Menteri KKP Edhy Prabowo dan beberapa stafnya, antara lain Safri dan Andreau Pribadi Misata. Yang juga menjadi penerima hadiah itu adalah pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, Ainul Faqih (staf Istri Menteri), dan Amiril Mukminin.

Para penyidik KPK ternyata sudah mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket) sejak Mei 2020 dalam kasus ini. Alhasil, KPK memiliki bukti awal antara lain data penerimaan dana oleh Menteri Edhy sekitar Mei 2020, sebesar US$ 100.000 setara Rp1,4 miliar lebih dari Suharjito melalui Safri dan Amiril Mukminin. Selain itu, KPK juga mencatat Safri dan Andreau menerima dana Rp436 juta dari Ainul Faqih (staf isteri Mentri Edhy).

Pada Mei 2020 itu KPK sudah mengendus kasus ini sejak penerbitan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tertanggal 14 Mei 2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang ditandatangani oleh Menteri Edhy Prabowo. Untuk urusan perizinan ini, menurut KPK,  Menteri Kelautan dan Perikanan menunjuk Andreau Pribadi Misata selaku staf khusus Menteri juga sebagai Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan Safri selaku Staf Khusus Menteri menjadi Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas.  Salah satu tugas Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur (benih lobster).

Enam bulan berlalu, hingga muncul informasi adanya dugaan terjadinya penerimaan uang oleh Penyelenggara Negara. Pada Sabtu-Senin, 21-23 November 2020, KPK menerima informasi baru adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak. KPK sudah menyita barang bukti berupa kartu anjungan tunai mandiri (ATM) rekening tabungan Bank BNI atas nama Ainul Faqih.

Sebagian dana itu dipakai untuk pembelian sejumlah barang mewah di luar wilayah Indonesia. Yang dimaksud adalah belanja barang mewah senilai sekitar Rp650 juta oleh Menteri Edhy dan isterinya, Iis Rosyati di Honolulu, Amerika Serikat antara 21-24 November 2020 yang telah menjadi barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bandara Soekarno Hatta pada Rabu dinihari, 25 November 2020, sekitar pukul 00.30 WIB. Barang bukti yang disita antara lain jam tangan Rolex dan Jacob & Co, tas koper Tumi dan tas koper Luis Vuitton dan tas perempuan bermerek sama serta satu tas bermerek Hermes.

Dari OTT di Bandara Soekarno Hatta, KPK membawa sejumlah figur ke Gedung Merah Putih, kantor KPK, untuk dimintai keterangan. Mereka antara lain Menteri KKP Edhy Prabowo; istri Edhy Iis Rosyati Dewi; Safri Stafsus Edhy, Zaini Dirjen Perikanan Tangkap, Yudha, ajudan Edhy, Yeni, protokoler KKP, Desri Humas KKP; Slamet Subijanto, Dirjen Budi Daya KKP.

Selain di Bandara Soekrno Hatta, KPK juga menggelar operasi penangkapan di Tangerang Selatan, Banten; serta di Depok dan Bekasi, Jawa Barat. Alhasil, beberapa orang lagi ikut dibawa ke Gedung Merah Putih. Mereka antara lain Suharjito, Direktur PT Dua Putra Perkasa; Siswadi, pengurus  PT Aero Citra Kargo; Netty,istri Siswadi; Dipo, pengendali PT PLI; Deden Deni, pengendali PT Aero Citra Kargo, Chusni Mubarok Staf Edhy; Ainul Faqih, Staf Iis Rosyati; Syaihul Anam, Staf Edhy; dan Mulyanto Staf PT Gardatama Security.

Akhirnya, dalam waktu kurang dari 24 jam sejak OTT di Bandara Soetta, KPK menetapkan tujuh tersangka. Dua tersangka yang sebelumnya masih berada di luar, Andreu dan Amiril Mukminin, menyerahkan diri pada Kamis, 26 November 2020.

Konstruksi Perkara
Kasus yang sudah menjadi perkara ini bermula dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tertanggal 14 Mei 2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Dilligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang ditandatangani oleh Menteri Edhy Prabowo, menunjuk Andreau Pribadi Misata selaku staf khusus Menteri juga sebagai Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan SAF selaku Staf Khusus Menteri menjadi Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas.  Salah satu tugas Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur (benih lobster).

Nah, pada awal Oktober 2020, Direktur Utama PT Dua Putra Perkasa Suharjito bertamu ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Yang menerimanya adalah Wakil Ketua Tim Uji Tuntas Syaihul Anam yang juga Staf Khusus Menteri KKP. Keduanya bertemu di lantai 16 Gedung Kementerian.

Dari pertemuan itu muncul informas bahwa ekspor benih lobster hanya dapat melalui perusahaan forwarder (pengirim) PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. Ketentuan mengenai perusahaan pengirim ini  merupakan hasil kesepakatan antara Amiril Mukminin dengan Andreau Pribadi Misata dan Siswadi, pengurus PT Aero Citra Kargo.

Selanjutnya, KPK menghimpun informasi bahwa dalam kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT Dua Putra Perkasa diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT Aero Citra Kargo senlai Rp731.573.564. Selanjutnya PT Dua Putra Perkasa atas arahan Menteri Edhy Prabowo melalui Tim Uji Tuntas (due dilligence) memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster/benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT Aeto Citra Kargo.

Berdasarkan data kepemilikan, pemegang saham PT Aero Citra Kargo terdiri dari Amri dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nominee (pemegang saham yang dipinjam namanya) oleh pihak Menteri Edhy Prabowo serta Yudi Surya Atmaja. Sedangkan uang yang masuk ke rekening PT Aero Citra Kargo yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening Amri dan Bahtiar masing-masing. Catatan KPK menyebut  total dananya tak kurang dari Rp9,8 Miliar.

Dari dana Rp9,8 miliar tersebut, KPK memantau terjadinya transfer dari rekening Bahtiar ke rekening salah satu bank swasta atas nama Ainul Faqih, staf isteri Menteri KKP Iis Rosyati. Menurut KPK, uang itu dialokasikan untuk keperluan Menteri Edhy Prabowo dan Iis Rosyati, Safri (Staf Khusus Menteri Edhy) dan Andreau, ketua Tim Uji Tuntas.

Korupsi di New Emerging Market
Perkara korupsi di KKP ini dalam pandangan Dana Moneter Internasional (IMF, International Monetary Fund) adalah tipikal (sejenis) penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi di kawasan emerging market (negara-negara yang mulai muncul memasuki pasar ekonomi global). Indonesia kerap tergolong sebagai emerging market dengan ciri-cirinya yang khas:  menerapkan reformasi dan mentransformasikan lembaga-lembaga ekonominya untuk memenuhi standard yang sejajar dengan negara maju dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa negara emerging market yang terkemuka adalah BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

Secara realistis, praktik korupsi dapat diperkirakan lebih meluas di negara-negara emerging market yang cenderung masih berada pada tahap awal dalam proses pengembangan kelembagaan, yang tercermin dari kombinasi berbagai faktor, termasuk penegakan hukum yang buruk, kurangnya transparansi fiskal, lemah kerangka kontrak dalam pengadaan publik, dan tata kelola yang lemah di perusahaan milik negara. Sedangkan upaya pemberantasan korupsi, berdasarkan pengalaman, menurut IMF, tindakan kosmetik atau upaya yang tersebar tidak akan cukup.

Untuk memberantas korupsi, IMF menegaskan perlunya “dorongan besar” kelembagaan, yang mengubah kapabilitas penegakan hukum secara de facto, di bawah kepemimpinan politik yang kuat, dan dengan dukungan masyarakat, termasuk media yang bebas dan aktif. Dorongan kecil cenderung menghasilkan gelombang optimisme yang lambat laun memudar. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, elemen kunci dari strategi multifaset seperti itu harus mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat pengadaan publik dan proses investasi, merampingkan aturan dan regulasi untuk mengurangi pencarian rente, dan meningkatkan kerangka hukum.

Tentu saja korupsi di KKP adalah satu saja dari sekian banyak perkara yang telah dan mungkin akan terjadi di kemudian hari di Indonesia. Persoalan kita dalam upaya memberantas korupsi, seperti kata IMF, apa yang disebut sebagai dorongan besar. (wawan) 


Komentar Pembaca