Pencopotan Kepala KUA Tanah Abang Dinilai Berlebihan

Nasional  SELASA, 24 NOVEMBER 2020 | 13:50 WIB

Pencopotan Kepala KUA Tanah Abang Dinilai Berlebihan

net

Diduga mengabaikan protokol kesehatan dalam pernikahan anak Habib Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Sukana dicopot dari jabatannta.

Hal ini mendapat komentar dari Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf.

Bukhori menilai keputusan Kementerian Agama (Kemenag) tentang pencopotan Sukana menunjukkan inkonsistensi dan terkesan politis.

“Apakah Kemenag seolah-olah ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan memanfaatkan situasi panas yang terjadi akhir-akhir ini?" kata Bukhori dalam keterangannya, Selasa (24/11).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, Kemenag tidak melakukan tindakan serupa terhadap kepala KUA di wilayah lain yang mencatat pernikahan warga pada masa pandemi Covid-19.

Ustaz Bukhori panggilan akrabnya lantas membandingkan pernikahan putri imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu dengan resepsi perkawinan mantan Kapolsek Kembangan Kompol Fahrul Sudiana. Resepsi pernikhan Kompol Fahrul pada Maret lalu menjadi kontroversi. Fahrul pun dicopot dari jabatannya.

Selain itu, pada Oktober 2020 juga ada kontroversi tentang hajatan mewah Kepala Kantor Kemenag Jombang Taufiq Abdul Djalil. Kala itu Taufiq menikahkan putrinya dan menggelar resepsi di sebuah hotel di Jombang. Walhasil, Taufiq dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke wilayah lain.

Namun, Bukhori mengaku tak mendengar pencopotan kepala KAU di daerah lain. Oleh karena itu legislator PKS tersebut menganggap pencopotan Sukana dari jabatan kepala KAU Tanah Abang merupakan tindakan berlebihan.

"Tanggung jawab kepala KUA hanya pada ranah administratif dan bukan pada ranah penentuan kebijakan strategis," jelas Bukhori.

Selain itu, Bukhori juga meminta Kemenag menjelaskan kepada publik tentang bentuk pelanggaran prokes yang dilakukan oleh Sukana. Sebab jika alasan itu karena kerumunan, katanya, hal tersebut di luar kuasa kepala KUA.

"Justru salah alamat bila dia yang harus dimintai pertanggungjawaban,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bukhori merujuk ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Ketentuan itu mengatur pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat dilakukan oleh TNI dan Polri dalam rangka membantu gubernur, bupati, wali kota.

“Dengan demikian, saya memandang bahwa pihak yang memiliki kekuatan dan wewenang untuk penegakan disiplin prokes di masyarakat ialah kepala daerah yang dibantu oleh aparat. Sehingga, jika terjadi dugaan pelanggaran prokes di satu tempat, maka yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah mereka,” jelasnya.[irm]


Komentar Pembaca