Belajar Sistem Perwakilan dan Musyawarah dari Muhammadiyah Dalam Memilih Pemimpin.

Opini  RABU, 18 NOVEMBER 2020 | 19:05 WIB

Belajar Sistem Perwakilan dan Musyawarah dari Muhammadiyah Dalam Memilih Pemimpin.

BANYAK orang mengeritik sistem pemilihan Presiden dengan sistem perwakilan/musyawarah mufakat ala UUD 45 Asli dengan mengatakan kurang demokratis dan lain-lain. Sehingga mengubah UUD 45 dengan Sistem Pilpres Langsung.

Lucunya yang mengeritik itu orang dari partai atau ormas yang berpuluh-puluh tahun telah mempraktekkan sistem perwakilan/musyawarah mufakat.

Coba lihat partai mana yang mengajak seluruh pemegang kartu anggotanya datang ke bilik suara memilih Ketumnya? Ormas mana yang mengajak semua pemegang kartu anggotanya datang ke tempat pemungutan suara? Kecuali Ormas atau Partai tingkat desa mungkin.

Sekarang Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung. Katanya demi tegaknya demokrasi.

Kemarin kami sudah analisis bahwa Pilkada yang diikuti lebih dari 2 calon kemungkinan besar legitimasinya rendah. Karena pemenangnya paling banter didukung 20 sampai dengan 30-an porsen penduduk atau pemilih. Hasilnya, terpilih Pemimpin, yang  wallahu alam akan lebih baik atau malah kurang bermutu.

Belum biaya besar yg dikeluarkan, kegaduhan dan mungkin kekacauan yang ditimbulkan, rusaknya hubungan persaudaraan dan kekeluargaan dan lain-lain  dampaknya.

Sehingga kami usulkan kembali ke sistem perwakilan/musyawarah mufakat aja. Toh hasil pilkada langsung hanya prosedurnya yang legal tapi hasilnya kadang tidak legitimate juga. Memimpin sebuah daerah hanya didukung seperempat penduduk/pemilih misalnya? Kan mengharukan.

Argumennya bahwa Pilpres langsung menghasilkan demokrasi yg bagus bisa dipertanyakan. Misalnya dari Pilpres yang lalu (2014):
Jumlah pemilih lk 195 juta. Pemilih Jkw lk 70 juta. Pemilih Prabowo lk 62 juta. Golput, suara  rusak  lk 60-an juta.

Maka yang murni pilih Jkw= 70/195x100 persen= lk 37 persen.

Katanya demokrasi itu 50+1. Padahal itu cuma diikuti dua capres. Kalau diikuti  lebih dari dua capres  tentu lebih kecil lagi prosentase dukungan terhadap capres terpilih. Ini yg kami sebut hasil pilpres legal tapi tidak legitimatif Apakah ini demokratis? Apakah ini lebih bagus dari sistem perwakilan, musyawarah mufakat, dalam hikmah kebijaksanaan yang di atur UUD45 Asli yang disusun pendiri negara? Silakan direnungkan .

Mari kita belajar memilih Pemimpin dg Perwakilan/Musyawarah Mufakat ala Muhammdiyah misalnya. Saya ambil data pemilihan tahun 2015 yang lalu.

Begini tata cara pemilihan Ketum di salah satu ormas terbesar Indonesia ini.

Panitia pemilihan menyebar formulir ke sejumlah tokoh Muhammadiyah. Formulir itu menanyakan kesediaan seorang tokoh menjadi ketum PP. Panitia pemilihan menyebar 108 formulir. Dari jumlah tersebut, hanya ada 96 formulir yang dikembalikan oleh tokoh-tokoh yang menerima.

Dari 96 formulir yang kembali, sebanyak 83 menyatakan bersedia dan 13 calon menyatakan tidak bersedia. Ada yang bersedia satu tapi wafat.

Selanjutnya, nama-nama para tokoh yang bersedia menjadi calon ketum PP dibawa ke Sidang Tanwir . 

204 Pemilik suara di Sidang Tanwir akan menyortir nama-nama tersebut menjadi tinggal 39 calon.

Mekanismenya di Tanwir setiap orang akan memilih 39 nama dari 82. Kemudian diperingkat. 39 Teratas dibawa ke Muktamar.

Di Muktamar, 2.600 pemilik suara akan memilih 13 dari 39 nama yang tersedia. Mekanismenya mirip seperti pemilihan di Sidang Tanwir, satu orang memilih 13 nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nama-nama terpilih lalu diperingkat, 13 nama yang paling banyak dipilih akan menjadi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan bersidang untuk memutuskan ketum PP Muhammadiyah yang baru.

Dalam sidang yang 13 orang itu suara terbanyak tidak otomatis menjadi ketua. Masih dimusyawarahkan sampai terpilih Ketum yang disepakati dan disahkan di Muktamar. 

Pada Muktamar 2015 lahir Ketum PP Muhammadiyah DR.H.Haedar Nashir, MSi, seorang intelektual muslim yang berkarakter baik. Tidak ada kegaduhan. Tidak ada money politics. Dan memang sistem Pemilihan di Muktamar Muhammadiyah sulit ditembus oleh yang berniat ingin money politics. Moral Pengurus Muhammadiyah dari ranting hingga PP relatif teruji baik. Jadi jangan punya niat merusak moral mereka dengan money politics.

Lewat proses pemilihan Perwakilan/Musyawarah mufakat itulah lahir di Muhammadiyah tokoh tokoh besar seperti KH AR Fahruddin, Prof DR. M. Amien Rais, Prof DR. Syafii Maarif, Prof DR Din Syamsuddin dan lain-lain.

Apakah hasil pemilihan ala UUD 45 Asli itu yang dipraktekkan Muhammadiyah itu buruk? Apakah mahal? Apakah merusak silaturrahim? Apakah ada money politics?

Jangan lupa, demokrasi itu cuma alat, bukan tujuan. Tujuan kita mencari pemimpin yang baik, jujur, peduli rakyat untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat bangsa dan negaranya.

Silakan direnungkan.

Marilah kita kembali ke jatidiri bangsa kita  ke semangat memilih Pemimpin sesuai Sila ke 4 Pancasila, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. suatu pesan Pendiri Negara yang sangat Agung nilainya.

“SELAMAT MILAD KE-108 MUHAMMADIYAH.”[***]

OLEH : DRS.M.HATTA TALIWANG, M.I.KOM
Ketua Umum Ikatan Alumni UMJ 2000-2005.



Komentar Pembaca