Perkara Gugatan PKPU PT BMJ, Kreditur Ingin Homologasi dan Perusahaan Kembali Beroperasi

Ekonomi  SELASA, 17 NOVEMBER 2020 | 15:55 WIB

Perkara Gugatan PKPU PT BMJ, Kreditur Ingin Homologasi dan Perusahaan Kembali Beroperasi

Sidang gugatan PKPU PT BMJ di Pengadilan Niaga Semarang/ist

Moeslimchoice | Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Berkat Manunggal Jaya (BMJ) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang memasuki tahap rapat kreditor. Hingga tahapan ini, sebagian besar kreditur berharap terjadi perdamaian atau homologasi.

Selain PT BMJ, PKPU itu juga ditujukan kepada Agus Budiharto (termohon II), Iskandar Poejiono (termohon III), dan Wahyu Iskandar (termohon IV). PT BMJ sendiri merupakan perusahaan yang telah berpengalaman selama bertahun-tahun dalam industri pembangkit listrik.

"Sebagian besar kreditur menghendaki agar terjadi perdamaian atau homologasi sehingga PT BMJ bisa beroperasi kembali. Dengan begitu, PT BMJ bisa menyelesaikan utang-utangnya," kata  Fernandes Raja Saor selaku Kuasa beberapa Kreditor, usai sidang, Senin (16/11/20).

Menurut Fernandes, hal itu berdasarkan Pasal 281 (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selain debitur PKPU, proposal perdamaian juga harus disetujui para kreditor konkuren maupun kreditur separatis.

“Kami masih menunggu proposal perdamaian dari PT BMJ. Kami melihat ada kemampuan dan itikad baik dari BMJ untuk menyelesaikan tanggungannya. Selain itu, kami juga berharap PT BMJ bisa beroperasi kembali,” ungkap Fernandes.

Total tagihan yang diajukan dalam perkara tersebut mencapai Rp 1 triliun yang berasal dari 31 kreditor. Sebagian besar kreditur adalah PMDN. 

Terkait proposal perdamaian, PT BMJ melalui kuasa hukumnya, Agus menyatakan bahwa proposal perdamaian sedang dalam proses. Dipastikan, proposal perdamaian tersebut akan selesai disusun sebelum masa PKPU tetap berakhir yaitu pada 14 Desember mendatang.

“Proposal perdamaian dalam proses. Kami masih mencocokkan beberapa kategori dengan cashflow BMJ. Sehingga, nantinya apa yang kami tawarkan itu sudah sesuai keinginan para kreditur,” katanya.

Ia menuturkan, dari 31 kreditur telah dikelompokkan menjadi 5 golongan sesuai jenis usaha. Meski begitu, proposal perdamaian untuk mencapai homologasi yang disampaikan nantinya juga sudah mencakup semua kreditur.

“Hanya memang ada dua kreditur besar. Yang satu di Jakarta dan satunya lagi di Semarang. Tapi tetap nanti akan kami akomodir dengan baik agar tercipta homologasi,” tandasnya.

Usai rapat, pengurus PKPU kemudian menutup sidang dan akan melanjutkan kembali pada 30 November dengan agenda rapat kreditur kembali dan terakhir pada 14 Desember dengan agenda putusan PKPU tetap.

Penangan perkara tersebut dipimpin oleh Yogi Arsono sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf dan Aloysius Priharnoto Bayuaji sebagai Hakim Anggota, dan Eko Budi Supriyanto ditunjuk sebagai Hakim Pengawas.[fah] 


Komentar Pembaca