Gubernur Sulsel Difitnah Ditegur Mendagri Terkait Netralitas ASN di Pilkada, Ini Faktanya

Opini  SENIN, 09 NOVEMBER 2020 | 07:05 WIB

Gubernur Sulsel Difitnah Ditegur Mendagri Terkait Netralitas ASN di Pilkada, Ini Faktanya

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah/net

GUBERNUR Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang baru saja merayakan ulang tahun ke-57, kembali diserang fitnah keji. Kali ini terkait pemberitaan soal surat teguran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah serta Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin terkait dengan netralitas Aparat Sipil Negara dalam Pilkada Makassar, yang ternyata hanya berita fitnah belaka.

Berdasarkan penelusuran dan konfirmasi yang dilakukan ke pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sejauh ini belum pernah ada surat teguran yang dialamatkan kepada keduanya, baik secara tertulis maupun secara lisan.

Kapuspen Kemendagri Benni Irawan  saat dikonfirmasi menegaskan bahwa pihaknya belum pernah merilis adanya teguran Mendagri kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah maupun Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin terkait dengan netralitas Aparat Sipil Negara.

Sementara Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak saat dikonfirmasi melalui WhatsApp memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Tugas Binwas Umum Mendagri dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ada 10 aspek,  yaitu: pembagian urusan, pembangunan daerah, kelembagaan daerah, kepegawaian daerah, KDH & DPRD, pelayanan publik, kebijakan daerah, keuangan daerah, kerjasama daerah dan Binwas umum lainnya.

2. Tugas tersebut  merupakan tugas rutin sesuai UU no 23/2014 dan PP 12/2017, baik saat ada/tidak ada Pilkada. 

3. Atensi yang disampaikan oleh Mendagri (ttd Irjen) kepada PPK di 67 daerah Provinsi dan kabupaten/kota (cat.tdk hanya Sulsel dan Makassar) adalah sebagai pelaksanaan tugas Binwas Umum tersebut, terutama pada 2 subyek yaitu: KDH dan Kepegawaian Daerah, dalam konteks mendukung pelaksanaan SKB 5 pimp K/L: MenpanRB,  Mendagri, BKN,  Bawaslu dan KASN, yang antara lain tujuannya adalah menjaga netralitas ASN dalam semua tahapan Pilkada.

4. SKB seperti ini bukan barang baru, sejak Pilkada 2015 sudah dibuat. Namun demikian, sesuai data yang disampaikan oleh KASN pada  rapat Satgas, bahwa rekomendasi KASN yang ditindaklanjuti oleh PPK pada Pilkada-Pilkada sebelumnya tidak sampai 30%. Para KDH sebagai PPK serta segenap lapisan masyarakat NKRI wajib memelihara upaya mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang salah satunya melalui pilkada. 

Jadi, jelas bahwa surat dari kemendagri itu adalah prihal atensi atas tindak lanjut rekomendasi KASN terkait netralitas ASN. Tapi itu bukan teguran, melainkan hanya penyampaian kepada kepala daerah sekaitan dengan pelaksanaan netralitas ASN. 

Namun yang mengherankan, kenapa ini menyebar di sosial media, bahkan dibuat Meme seolah-olah Mendagri menegur Gubernur Sulsel dan Pj Wali Kota Makassar  karena tidak netral. 

Sebelumnya, seperti diketahui, media online di Makassar memberitakan bahwa Pj Walikota Makassar, satu di antara sembilan Wali Kota se-Indonesia yang ditegur Kemendagri terkait ASN yang tidak netral di Pilkada serentak 2020.

Kementerian Dalam Negeri menegur 67 kepala daerah dan memberi waktu tiga hari untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada. Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin.

"Teguran" Menteri Dalam Negeri ini disampaikan kepada para kepala daerah melalui surat yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak, atas nama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, tertanggal 27 Oktober 2020.

Berita itu, salah satunya ditayangkan oleh  bugispos.com pada  Minggu, 01 November 2020, pukul 12:58 (https://bugispos.com/2020/11/01/masolangni-kemendagri-tergur-pj-walikota-makassar-soal-asn-di-pilkada/).

Selain itu, beredar pula meme bergambar Mendagri dengan banner tulisan: "Mendagri Tegur Gubernur Sulsel dan PJ Wali Kota Makassar Soal Netralitas ASN" di media sosial. Meme ini di-posting di Group Facebook Aku DP (Danny Pomanto) oleh akun Desember Pemenang pada 4 November 2020.

Dengan penjelasan dari Kemendagri, menunjukkan berita dan meme tersebut terbukti adalah hanya sekedar fitnah yang tujuannya untuk mendiskreditkan Gubernur Sulsel dan Pj Wali Kota Makassar.

Ini patut disayangkan. Semestinya pihak-pihak yang bersaing di Pilkada, termasuk tim sukses dan relawan atau pendukungnya tidak membuat suasana politik makin panas, dengan melempar isu dan fitnah yang tidak beralasan. 

Apalagi, sejauh ini Gubernur Sulsel maupun Pj Wali Kota Makassar tidak pernah membuat pernyataan mendukung calon tertentu dalam Pilkada Makassar.

Tak hanya itu, dalam berbagai kesempatan, kedua pejabat tersebut selalu mengingatkam agar para ASN netral dalam perhelatan Pilkada. 

Bersainglah secara sehat dalam perhelatan Pilkada. Jangan melempar isu sembarangan, agar proses Pilkada berjalan dengan kondusif.

Untung saja pihak Gubernur Sulsel dan Pj Wali Kota Makassar tidak menuntut secara hukum atas fitnah yang dilontarkan tersebut.[***]

OLEH: ARIS KUNCORO
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior



Komentar Pembaca