Mengukur Efektifitas Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Opini  JUMAT, 16 OKTOBER 2020 | 11:15 WIB

 Mengukur Efektifitas Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Foto ilustrasi/net

BANK Dunia (The World Bank) kembali mengumumkan daftar negara yang memiliki Utang Luar Negeri (ULN) terbesar di jajaran negara berpenghasilan rendah dan menengah. Di dalam daftar tersebut terdapat negara-negara, yaitu Argentina, Brazil, India, Meksiko, Afria Selatan, Thailand, Turki, Indonesia, dan Rusia. 

Negara yang menempati urutan pertama sebagai yang terbesar memiliki ULN, yaitu Republik Rakyat China (RRC) dengan nilai sejumlah US$2,11 Triliun atau setara Rp 31,017 Biliun (kurs dollar Rp 14.700) dan peringkat ke-10 ditempati oleh Thailand dengan jumlah ULN sebesar US$180,23 Miliar atau setara Rp 2.649,381 Triliun.

Sementara itu, Indonesia berada pada peringkat ke-8 dengan jumlah ULN  mencapai US$402,08 Miliar atau setara Rp5.910,576 Triliun pada Tahun 2019. Secara total, ULN negara-negara berpendapatan rendah dan menengah mencapai US$8,1 Triliun pada 2019 atau terdapat kenaikan sebesar 5,4 persen dibanding Tahun 2018. Kemenkeu sendiri membantah jumlah ULN Indonesia tersebut, dan menyatakan laporan Bank Dunia yang memasukkan Republik Indonesia (RI) ke dalam daftar 10 negara berpenghasilan rendah menengah dengan utang besar tidak tepat.

Laporan Bank Dunia yang bertajuk Statistik Utang Internasional 2021 dan dipublikasikan pada pekan ketiga dibulan Oktober 2020 atau masuk dalam publikasi Triwulan III. Walaupun ada bantahan dari pihak Kementerian Keuangan dengan menyatakan, bahwa laporan dari Bank Dunia tidak tepat. Sebab, lembaga ekonomi dan keuangan internasional itu menggunakan basis data ULN Indonesia sebagai pembanding jumlah utang luar negeri negara lain di kategori penghasilan rendah dan menengah. 

Pertanyaan atas bantahan itu tentunya, adalah bukankah Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang memperoleh penghargaan sebagai terbaik didunia dalam posisi sebagai negara berpenghasilan menengah? 

Peningkatan Jumlah Utang

Daftar peringkat negara yang terbesar ULN nya berdasar Laporan Bank Dunia itu merupakan jumlah total dari suatu negara atau tidak memisahkan antara utang pemerintah dan swasta. Jika dibandingkan dengan 10 negara yang disebutkan dalam laporan Bank Dunia itu, maka sebagian besar utang pemerintahnya di atas 50 persen, walaupun posisi Indonesia tidak jauh berbeda yaitu 49 persen. Inilah kenyataan empirik tingginya ULN Indonesia sebagai konsekuensi masuk dalam jajaran negara G20 alias negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia, yaitu berada di peringkat ke-16 dan dengan utang besar diantara negara-negara tersebut.

Berdasarkan data yang dikompilasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), serta mengamati perkembangan utang dan rasio utang pemerintah pusat dari masa ke masa, yang mana puncaknya terjadi pada Tahun 1998, ketika krisis moneter menghantam Indonesia. Saat itu, Presiden ke-2 Soeharto yang dilengserkan lewat aksi massa pada bulan Mei 1998 meninggalkan utang sejumlah Rp 551,4 Triliun atau setara dengan US$ 68,7 Miliar, dengan rasio utang mencapai 57,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Seharusnya kejadian krisis ini menjadi momentum untuk melakukan perubahan paradigmatik pengelolaan ekonomi nasional dengan Sistem Ekonomi yang telah dimandatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

Pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Presiden BJ Habibie (1998-1999). Di periode 1999, total utang berjalan (outstanding) Indonesia mencapai Rp 938,8 Triliun atau setara dengan US$ 132,2 Miliar. Rasio utang membengkak menjadi 85,4 persen dari PDB. Setelah tampuk kepemimpinan berikutnya beralih ke tangan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada rentang waktu Tahun 1999-2001, nilai utang pemerintah meningkat pada Tahun 2000 menjadi Rp 1.232,8 Triliun, namun dalam denominasi dolar AS, jumlahnya turun menjadi US$ 129,3 Miliar, dan dengan rasio utang makin tinggi menjadi 88,7 persen terhadap PDB. Kemudian pada Tahun 2001, rasio utang mulai turun menjadi 77,2 persen, tapi dengan nilai utang tahun berjalan (outstanding) naik menjadi Rp 1.271,4 Triliun atau setara US$ 122,3 Miliar.

Setelah Gus Dur mundur dari kursi kepresidenan pada Tahun 2001 dan digantikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), maka posisi utang Indonesia dan rasio utang terhadap PDB, meliputi Tahun 2002: Rp 1.223,7 Triliun atau US$ 136,9 Miliar, rasio utang 67,2 persen;
Tahun 2003: Rp 1.230,6 Triliun atau US$ 145,4 Miliar dan rasio utang 61,1 persen, Tahun 2004: Rp 1.298 Triliun atau US$ 139,7 Miliar, dengan rasio utang 56,5 persen

Melalui perubahan cara pemilihan Presiden yang awalnya melalui pemungutan suara di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lalu menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat, maka estafet kepemimpinan Republik Indonesia selanjutnya diserahkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Presiden SBY memimpin Indonesia selama dua periode, yaitu periode I, Tahun 2004-2009, dan periode II Tahun 2009-2014. Pada masa pemerintahan SBY, rasio utang dan nilai utang Indonesia secara periodik adalah: Tahun 2005: Rp 1.311,7 Triliun atau US$ 133,4 Miliar, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 47,3 persen; Tahun 2006: Rp 1.302,2 Triliun atau US$ 144,4 Miliar dengan rasio utang terhadap PDB 39 persen;Tahun 2007: Rp 1.389,4 Triliun atau Rp 147,5 Miliar, dan rasio utang terhadap PDB sebesar 35,2 persen. Tahun 2008: Rp 1.636,7 Triliun atau Rp 149,5 Miliar, rasio utang terhadap PDB 33 persen.

Dimasa periode kedua pemerintahannya, Tahun 2009: jumlah utang luar negeri Rp 1.590,7 Triliun atau US$ 169,2 Miliar, dengan rasio utang terhadap PDB 28,3 persen. Tahun 2010: Rp 1.681,7 Triliun atau US$ 187 Miliar,  dengan rasio utang 24,5 persen terhadap PDB. Tahun 2011: Rp 1.809 Triliun atau US$ 199,5 Miliar, rasio utang 23,1 persen, Tahun 2012: Rp 1.977,7 Triliun atau US$ 204,5 Miliar, rasio utang 23 persen, Tahun 2013: Rp 2.375,5 Triliun atau US$ 194,9 Miliar, rasio utang 24,9 persen, dan Tahun 2014: jumlah utang Rp 2.608,8 Triliun atau US$ 209,7 Miliar, dan rasio utang 24,7 persen terhadap PDB.

Melalui pemilihan umum (Pemilu) berikutnya, Joko Widodo terpilih sebagai Presiden ke-7 untuk periode Tahun 2014-2019 menggantikan SBY dan pada periode pemerintahan Tahun 2019-2024 kembali menjabat Presiden RI sebagaimana mantan Presiden SBY. 

Pada akhir Tahun 2015, utang pemerintah pusat telah meningkat atau naik menjadi Rp 3.165,2 Triliun atau US$ 229,44 Miliar, sementara rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 27,4 persen. Total utang tahun berjalan (outstanding) pemerintah sepanjang 2016 tercatat naik lagi menjadi Rp 3.515,46 Triliun atau setara dengan US$ 258,04 Miliar, dan asio utang 27,5 persen terhadap PDB. Tahun 2017, utang naik menjadi Rp 3.938 Triliun, sedangkan Tahun 2018, utang bertambah lagi menjadi Rp 4.418,3 Triliun

Alokasi Utang Mubazir

Berdasar data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan soal posisi utang pemerintah di akhir Tahun 2018 yang  mencapai sejulah Rp 4.418 Triliun dengan disebutkan, bahwa selama 4 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), jumlah utang pemerintah naik sejumlah Rp 1.809 Triliun. Pertambahan utang pemerintah Jokowi yang berjalan selama 4 tahun ini, lebih besar ketimbang penambahan jumlah utang di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun (2004-2014) yang mencapai Rp 1.309 Triliun. Sri Mulyani menegaskan, utang ini ditarik untuk hal-hal yang produktif. 

Mantan Direktur Bank Dunia ini membandingkan penambahan utang pada periode 2012-2014 dengan periode 2015-2017. Pada 2012-2014, penambahan utang mencapai Rp 798 Triliun, sementara pada periode 2015-2017 tambahan utang mencapai Rp 1.329,9 Triliun. Pada periode 2012 - 2014, total tambahan utang tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 456,1 Triliun, sektor pendidikan Rp 983,1 Triliun, sektor kesehatan Rp 146,4 Triliun, sektor perlindungan sosial Rp 35,3 Triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan dana desa Rp 88,6 Triliun.

Sementara pada periode 2015-2017, tambahan utang di era Jokowi-JK dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 904,6 Triliun, sektor pendidikan Rp 167,1 Triliun, sektor kesehatan Rp 249,8 Triliun, sektor perlindungan sosial Rp 299,6 Triliun, dan DAK Fisik dan dana desa Rp 315,9 Triliun. Jadi ini 8 kali lipatnya, tetapi kalau dilihat pengaruhnya pada angka kemiskinan yang diklaim turun, rasio gini nya tidaklah terlalu jauh bergeser. Angka rasio gini  selalu naik turun pada interval angka 0,39-0,41 bukanlah sesuatu capaian yang baik, apalagi maksimal dikemudikan (debt driven) oleh utang dan lebih banyak dipengaruhi oleh variabel ekonomi lain. 

Sri Mulyani hanya berdalih dengan mengarahkan catatan pada pernyataan pengamat ekonomi yang dianggap lupa bahwa dana yang ditransfer itu juga mengalir ke daerah. Masalah transfer ke daerah-daerah, Menkeu ini meminta untuk tidak membandingkan berjajaran (apple to apple), tambahan utang tersebut adalah sebuah pernyataan yang aneh dalam mengukur efektifitas pengelolaan utang. Sebab, pertanyaan untuk tujuan dan kegunaan apa alokasi utang faktanya tidak mampu menghela pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Justru sebaliknya, pertumbuhan ekonomi (growth) yang ditetapkan Menkeu dan menjadi sasaran secara periodik tetap terjaga rata-rata hanya diinterval angka 4,75-5,02 persen. Apalagi, setelah kegagalan pencapaian kinerja ekonomi makro itu semuanya diapologisasi oleh yang bersangkutan dengan sangat yakin disertai analisa teori pertumbuhan ekonomi kapitalisme, bahwa stagnannya perekonomian Indonesia disebabkan oleh tekanan dari luar (eksternal). 

Padahal, masalah sebenarnya adalah,  pemerintah yang terus menerus melakukan pembangunan infrastruktur, yangmana dalam masa lima tahun terakhir, anggaran infrastruktur terus naik dengan total alokasi anggaran yang telah dibelanjakan (2014-2019) berjumlah Rp1.893 Triliun. Alokasi yang berlebih-lebihan (jor-joran) pada program pembangunan fisik ini selain tidak mempercepat (akselerasi) pertumbuhan ekonomi secara sektoral, regional, dan struktural namun juga mubazir. Sementara, prioritas yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dengan lebih mengutamakan pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) pada periode kedua pemerintahannya belum tampak arahnya sama sekali. 

Padahal, jika dibandingkan dengan kinerja ekonomi makro di era kepemimpinan Presiden SBY selama sepuluh tahun, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai rata-rata di kisaran 5-6 persen. Misalnya, laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2008 yang dicapai sebesar 6,1 persen didukung oleh sumber utama pertumbuhan komponen ekspor 4,6 persen, diikuti konsumsi rumahtangga 3,1 persen, pembentukan modal tetap bruto 2,6 persen, dan konsumsi pemerintah 0,8 persen. 

Dengan jumlah ULN ditahun tersebut yang sebesar Rp1.636,7 Triliun atau setara US$149,5 Miliar dibandingkan jumlah ULN di era Presiden Joko Widodo Tahun 2018 yang sejumlah Rp4.418 Triliun atau setara US$304, 69 Miliar dan jumlah ULN-nya lebih besar sejumlah Rp2.781,3 Triliun namun hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen, artinya, pengelolaan alokasi ULN pada era Presiden SBY lebih efektif.  Pencapaian pertimbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Tahun 2011, yaitu sebesar 6,5 persen dan yang terendah dicapai pada Tahun 2009 dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen, dengan utang luar negeri yang lebih kecil.

Walaupun, jika dilihat sejarah utang dari era orde baru sampai saat ini, meskipun secara nilai utang naik, akan tetapi rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB masih jauh dari batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen terhadap PDB. Sayangnya selama Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan pada 2 (dua) figur kepemimpinan Presiden RI, yaitu Ptesiden SBY dan Jokowi selama kurang lebih 10 tahun tidak memberikan manfaat dan dampak yang berarti bagi perbaikan mayoritas penduduk Indonesia. Alih-alih peningkatan jumlah utang luar negeri yang drastis dan tajam telah menempatkan Indonesia pada posisi ke-8 negara-negara skala ekonomi menengah dan bawah dengan ULN terbesar. Lalu semakin absurd, kenapa Menkeu melalui stafnya melakukan komplain atas pemeringkatan ULN tersebut, bukankah dengan status negara berpenghasilan menengah ini yang telah membuat Sri Mulyani menjadi Menkeu terbaik dunia?[***]


OLEH: DEFIYAN CORI
Ekonom Konstitusi



Komentar Pembaca