Sudah Lama Kosong dan Pilkada, Anehnya Jokowi Belum Juga Tetapkan Sekjen KPU RI Hasil Pansel

Polhukam  SENIN, 28 SEPTEMBER 2020 | 17:23 WIB

Sudah Lama Kosong dan Pilkada, Anehnya Jokowi Belum Juga Tetapkan Sekjen KPU RI Hasil Pansel

Foto ilustrasi/net

Moeslimchoice | Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow meminta Presiden Joko Widodo segera menetapkan satu dari tiga calon  Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Sekjen KPU RI) yang telah diputuskan Panitia Seleksi (Pansel) Sekjen KPU RI sejak dua bulan lalu.

Menurutnya tidak ada alasan bagi Presiden untuk membuat kekosongan kursi Sekjen KPU semakin lama. Apa lagi proses seleksi sudah dilakukan secara kredibel dan orang-orang yang terpilih itu dianggap memiliki reputasi yang baik.
 
"Sebetulnya kita agak bingung juga kenapa Presiden lama-lama apalagi sudah sejak dua bulan lalu tiga nama udah masuk presiden. Sebetulnya tinggal ditentukan saja. Jadi kita terus dorong agar Presiden segera menetapkan siapa sekjen KPU karena memang perannya dalam konteks saat ini sangat penting," ujar Jeirry dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (28/9/20).

Dia menduga lamanya proses penetapan ini ada tarik ulur kepentingan antara pihak KPU dengan Presiden. Dimungkinkan pihak KPU menginginkan salah satu dari tiga nama tersebut diloloskan, namun dari sisi Presiden mungkin justru ingin orang lain yang bisa menduduki jabatan tersebut.

"Kita bertanya juga apa faktor proses ini jadi lama karena tarikan kepentingan KPU terhadap salah satu dari tiga itu dengan yang ingin ditetapkan Presiden. Tapi ini hak prerogatif Presiden," sambungnya 

Dia menegaskan ketiadaan seorang Sekjen KPU membuat kinerja KPU mengalami pelemahan. Sebagai contoh regulasi-regulasi terkait pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi selalu muncul dalam waktu yang sangat dekat dengan hari H. Hal itu menandakan bahwa kekosongan Sekjen membuat sebagain regulasi yang seharusnya cepat keluar namun pada akhirnya tertunda.

"Seperti regulasi terkait tahapan pencalonan, PKPU (Peraturan KPU) baru keluar dua hari sebelum hari H, jadi hampir nggak ada waktu untuk sosialisasi tentang PKPU apalagi terkait protokol covid-19. Lalu peraturan tentang kampanye juga baru keluar beberapa hari yang lalu sementara kampanye udah mulai sejak kemarin, jadi ini sangat terlambat yah," tutur Jeirry.

Terlepas dari persoalan lambannya Presiden menentukan satu calon definitif, Jierry menilai bahwa seharusnya orang yang nantinya ditunjuk oleh Presiden adalah orang yang punya track record bekerja atau mengurusi lembaga penyelenggara Pemilu. 

"Hal itu penting karena kerja Kesekjenan itu terkait dengan administrasi birokrasi. Oleh sebab itu dibutuhkan orang yang berpengalaman di dalamnya agar KPU bisa bekerja lebih cepat lagi," ungkap Jeirry.

Sebagaiman diketahui, Melalui Keputusan Nomor: 20/Pansel.JPT.Sekjen KPU/VII/2020, Ketua Pansel Sekjen KPU RI, Prof. Dr. Hamdi Muluk mengumumkan secara terbuka tiga nama hasil seleski akhir Calon Sekjen KPU RI . Ketiga nama tersebut yakni, Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si (Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu / DKPP), Budi Achmad Djohari, Ak (Kepala Pusat Teknologi dan Informasi Mahkamah Konstitusi) dan Edy Mulya, Ak. M.Si (Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada BPKP).
 
Ketiga Nama calon Sekjen tersebut juga sudah diserahkan ke Presiden Jokowi sejak  akhir Juli 2020. Namun sudah dua bulan sejak disampaikan, Presiden belum juga mengambil keputusan. Padahal Pilkada serentak 2020 tetap akan berjalan sesuai jadwal meski di tengah kondisi pandemi.
 
“Oleh sebab itu sudah saatnya Sekje KPU ditetapkan karena kebutuhan dan urgensi yang begitu mendesak,” tandas Jeirry. [fah]


Komentar Pembaca