Pjs Kepala Daerah di Masa Pilkada Bertugas Tangani Covid-19 Juga

Nasional  JUMAT, 25 SEPTEMBER 2020 | 09:18 WIB | Sunarya Sultan

Pjs Kepala Daerah di Masa Pilkada Bertugas Tangani Covid-19 Juga

MoeslimChoice | Masih terkait dengan rangkaian Pilkada 2020 dan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menugaskan 137 penjabat sementara (Pjs) kepala daerah. Salah satu tugasnya adalah menjalankan program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat; tentu saja melaksanakan penanganan Covid-19.

“Menjalankan upaya penanggulangan penyebaran Covid-19. Mengambil langkah-langkah yang sinergis serta penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 serta penanganan dampak sosial dan ekonominya di daerah,” ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik dalam pesan Whatsapp, Jumat, 25/9/20.

Para pejabat itu adalah empat Pjs gubernur dan 133 Pjs bupati/wali kota. Pjs ini diangkat karena kepala daerah definitif harus cuti di luar tanggungan negara karena mengikuti Pilkada Serentak 2020.

Selain soal Covid-19, kata Akmal Malik, Pjs memiliki beberapa wewenang. Salah satunya memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD

“Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Lalu memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas PNS,” katanya.

Selain itu, Pjs juga berwenang membahas rancangan peraturan daerah (perda) dan dapat menandatangani perda setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). "Kemudian melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari mendagri,” ujarnya. (nry)


Komentar Pembaca