Terkait Vidoa Viral Dugaan Penyuapan ke PKS, Bawaslu Resmi Laporkan Calon Bupati Merauke Hendrikus Mahuze Ke Polisi

Polhukam  KAMIS, 24 SEPTEMBER 2020 | 10:35 WIB | Zulfa Fahmi

Terkait Vidoa Viral Dugaan Penyuapan ke PKS, Bawaslu Resmi Laporkan Calon Bupati Merauke Hendrikus Mahuze Ke Polisi

Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke, Oktovina Amtop/ist

Moeslimchoice | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Merauke telah melaporkan ke penyidik Polres Merauke terkait kasus penyerahan uang miliaran rupiah oleh bakal calon bupati Merauke Hendrikus Mahuze kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dengan demikian dugaan kasus penyuapan tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan. Dan calon Bupati Hendrikus Mahuze berpotensi menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

"Kami sudah serahkan pemberkasan hasil pemeriksaan terhadap Calon Bupati Hendrikus Mahuze dan pengurus PKS Kabupaten Merauke, kepada penyidik pada tanggal 20 September 2020, pukul 23.00 waktu Papua. Kami membuat LP, selanjutnya, kasus tersebut akan ditangani oleh penyidik Polres Merauke. Kemarin, penyidik sudah membuat panggilan terhadap 4 orang yang terkait dengan kasus tersebut," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke, Oktovina Amtop, S.Sos, Rabu (23/9/20).

Kasus tersebut, diungkapkan Oktovina Amtop, berawal dari viralnya video berjudul "Ngeri !!! Calon Bupati Merauke Hendrikus Mahuze Suap PKS Miliaran Rupiah" di youtube.

Pihaknya sudah menelusuri video viral  tersebut baik  lokasi, waktunya  dan siapa-siapa yang ada di dalam video tersebut. Menurutnya ada potensi pelanggaran dalam aktivitas penyerahan uang  yang dilakukan bakal calon bupati Merauke Hendrikus Mahuze kepada pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Oktovina mengatakan, dalam proses penegakan hukum, Bawaslu bekerjasama dengan kejaksaan serta kepolisian yang tergabung pada sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

"Bawaslu pun telah mencari tahu informasi  terkait video yang viral itu. Kami lalu melakukan investigasi awal penelusuran terkait info ini. Dilihat dari video tersebut ternyata itu bakal cabup dari Kabupaten Merauke," terang Oktovina.

Kemudian, lanjutnya, langkah yang sudah dilakukan memanggil 4 orang yakni Hendrikus Mahuze, Ketua PKS Merauke dan 2 orang, anggota Tim Sukses Hendrikus Mahuze.

"Kami sudah melakukan pemanggilan pertama. Mereka berempat hadir. Pada saat klarifikasi, mereka mengakui ada penyerahan uang tersebut. Namun, mereka menyebut uang tersebut bukan untuk mahar politik, tapi keperluan membiayai alat peraga. Tapi, kami, sempat ingatkan, pak Hendrikus belum menjadi calon resmi, karena penetapannya baru pada tanggal 23 September," bebernya.

Namun, lanjutnya, pada pemanggilan kedua, keempat orang tersebut tidak hadir. "Tapi kami tetap memproses. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan. Kami melihat bersama tim Gakumdu (Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan) melihat ada indikasi pelanggaran pemilu terkait kasus tersebut," ungkapnya.

Terkait ketua PKS Merauke Saparudin yang juga sebagai anggota Legislatif DPRD Kab. Merauke, Oktovina menjelaskan sudah diserahkan kepada penyidik Polres Merauke untuk memperdalam lebih lanjut.

"Untuk anggota dewan  yang terlibat kami serahkan ke penyidik untuk menggali lebih dalam. Sementara untuk paslon terkena pasal 178 C dan pasal 47 Undang Undang Pilkada," tutup Oktovina.

Diingatkannya, undang-undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 secara jelas telah mengatur perihal praktik politik uang.

Pasal 47 menyebutkan:

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan  dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati dan  akil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota....

(5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan...

Pasal 187C UU Pilkada menyebutkan:

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur,  Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana  penjara paling singkat 24 (dua puluh  empat) bulan dan pidana penjara  paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00  (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu  milyar rupiah)

Pasal 187B menyebutkan:

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan  sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk  apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal  47 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling  sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Diketahui, dalam video yang diunggah di youtube pada 8 September 2020) itu, bakal calon Bupati Merauke, Hendrikus Mahuze dan beberapa orang yang sedang mengeluarkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000.

Dengan durasi 47 detik, tertulis di kolom deskripsi video: "Demi mendapatkan surat rekomendasi, Calon Bupati Merauke Hendrikus Mahuze harus menyuap PKS Milyaran Rupiah. Penyerahan Uang ini dilakukan pada Tgl 9 Agustus 2020, Pukul 22.15 WIB, di Depan Hotel Aston, Jakarta, Percis Depan Kantor DPP,". [fah]


Komentar Pembaca