DKI PSBB Total| Pelanggar Berat Protokol Kesehatan Bisa Terancam Hukuman 1 Tahun Penjara

Berita  RABU, 16 SEPTEMBER 2020 | 15:55 WIB

<b> DKI PSBB Total</b>| Pelanggar Berat Protokol Kesehatan Bisa Terancam Hukuman 1 Tahun Penjara

foto/net

Moeslimchoice. Dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang dimulai pada 14 September 2020, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melibatkan satuan tugas (satgas) gabungan antara TNI-Polri, kejaksaan dan pengadilan untuk memastikan masyarakat mentaati peraturan protokol kesehatan.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Dia menyatakan bahwa satuan tugas (satgas) gabungan dari TNI-Polri, pemerintah daerah, kejaksaan dan pengadilan telah dilibatkan dalam operasi yustisi yang dimulai pada Senin (14/9). 

Satgas gabungan tersebut, akan bertugas memastikan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, seperti diwajibkan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Namun demikian, dalam operasi yustisi ini, tetap akan mengedepankan tugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan. 

Seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan. Dalam Pergub tersebut, dijelaskan bahwa bagi masyarakat yang tidak mematuhi peraturan akan dikenakan sanksi sosial, seperti membersihkan fasilitas umum sambil mengenakan rompi selama 60 menit (1 jam), atau denda administratif paling besar Rp.250.000.

Pelanggaran berulang satu kali maka akan dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 120 menit (2 jam) atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 500.000. 

Alumnus Akademi Kepolisian 1991 tersebut menambahkan, bagi pelanggar yang tidak mengikuti anjuran, atau bahkan melawan petugas dapat dikenakan pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP. Pelanggar bisa dikenakan sanksi yang bervariatif. Bahkan hukuman paling lama 1 tahun penjara. 

"Apakah kemungkinan di Pasal 212 KUHP, 212 KUHP dan 218 KUHP mungkin saja masyarakat di sini tidak mengindahkan petugas atau bahkan melawan petugas pada saat dilakukan penindakan, kami mungkin akan keluarkan pasal tersebut," ujar Yusri Yunus kepada awak media, Selasa (15/9). 

Namun demikian, menurut Yusri, pihaknya akan tetap menggunakan pendekatan yang humanis dan persuasif dalam menindak masyarakat yang melanggar imbauan. 

Mantan Kapolres Tanjungpinang itu juga menambahkan, bukan tidak mungkin akan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP itu, jika masyarakat masih melanggar tetapi itu merupakan alternatif lain. [mt]


Komentar Pembaca