Kemendagri Targetkan Seluruh Daerah Rampungkan Perkada Covid-19 Pada 18 September

Polhukam  SENIN, 14 SEPTEMBER 2020 | 22:50 WIB | Sugiharta Yunanto

Kemendagri Targetkan Seluruh Daerah Rampungkan Perkada Covid-19 Pada 18 September

foto/net

Moeslimchoice. Direktur Jenderal Politik Umum dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengatakan sebanyak 68 kabupaten/kota belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19.

“Untuk provinsi, sudah 34 provinsi  (100 persen) yang telah menyelesaikan penyusunan Perkada. Sedangkan 68 Kabupaten/Kota (13 persen) yang belum menyelesaikan," kata Bahtiar dalam keterangan tertulisnya, Senin, 14 September 2020.

Bahtiar mengatakan bahwa 68 Kabupaten/Kota yang belum menyusun Perkada paling banyak terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Papua. 

Di Sumatera Utara, tepatnya di Aceh ada Enam daerah yang belum menyelesaikan penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Nagan Raya, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam.

Selain enam daerah di Aceh, Kabupaten/Kota yang juga belum menyelesaikan Perkadanya adalah Dairi, Karo, Labuan Batu, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandailing Nias, Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Kabupaten Tanjung Balai.

Sementara untuk di Suamtera Selatan, di antaranya adalah Kabupaten Indra Giri Hulu, Kep Meranti, Bangka Selatan, Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Pali, Ogan Ilir, Ogan Kemiring Ulu (OKU) Selatan, OKU Timur, Kota Pagar Alam, dan Prabumulih.

Selanjutnya Bojonegoro, Kediri, Manggarai Barat, Kayong Utara, Sambas, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Sorong, Teluk Wondama, Asmat, Delyai, Dogiyai, Intanjaya, Keerom, Lanny Jaya, Memberamo Raya, Memberoamo Tengah, Nambre, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Waropen Yahukimo, dan Yalimo.

Sementara untuk tingkat provinsi, menurut Bahtiar sudah selesai seluruhnya di 34 provinsi.

Bahtiar, secara tegas menargetkan seluruh daerah, kabupaten/kota harus menyelesaikan Perkadanya paling lambat Jumat, 18 September 2020.

Dia pun memberikan perhatian khusus bagi daerah yang belum selesaikan Perkadanya dan yang sedang dalam proses penyelesaian. Terhadap daerah yang sudah selesai, Bahtiar memberi apresiasi yang tinggi.

"Ada 9 Provinsi yang melaksanakan Pilkada selesai semua Perkadanya, yaitu Jambi, Bengkulu, Kepri, Kaltara, Kalteng, Kalsel, Sumbar, Sulut, dan Sulteng, ada 34 kota yang selesai dan 3 kota lainnya belum selesai (jumlah kota yang melaksanakan Pilkada 37). Untuk Kabupaten, 159 sudah menyelesaikan Perkadanya dan 65 belum menyelesaikannya (jumlah Kabupaten yang melaksanakan Pilkada 224)," ungkap Bahtiar.

"Saya tekankan kepada seluruh jajaran Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, untuk memastikan minggu ini dikoordinasikan dan dilakukan atensi khusus dan terus di update apa kendala-kendala dalam penyusunan Perkada," tegas Bahtiar.

Selain itu, Bahtiar menyatakan, untuk daerah-daerah yang sudah selesai Perkadanya, harus konsisten melaksanakan aturan protokol kesehatan Covid-19, berlaku bagi seluruh daerah yang tidak melaksanakan Pilkada. [mt]


Komentar Pembaca