Peringatan Dini BPK: Awas Penumpang Gelap di Masa Wabah Covid-19

Ekonomi  RABU, 09 SEPTEMBER 2020 | 09:40 WIB | Warni Arwindi

Peringatan Dini BPK: Awas Penumpang Gelap di Masa Wabah Covid-19

Ketua BPK di Istana Negara, Selasa/8/9/20 | Foto: Setpres.

MoeslimChoice | Badan pemeriksa Keuangan menyampaikan peringatan dini di depan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Peringatan dini itu, hati-hati penumpang gelap yang memanfaatkan situasi krisis dampak wabah Covid-19 menerabas aturan misalnya untuk menggerogoti anggaran.

"Bukti empiris menunjukkan bahwa krisis adalah sasaran empuk bagi para free riders atau penumpang gelap yang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan situasi kedaruratan, celah dalam regulasi dan penyalahgunaan wewenang," ungkap Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam acara Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 8/9/20.

Jadi, kata Agung, BPK juga akan perlu mengambil sikap terkait risiko yang senantiasa timbul dalam setiap krisis. Antara lain akan mencermati penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan efektif.

Ketua BPK menjelaskan, skala masalah tata kelola dalam pemeriksaan lembaganya begitu luas sehingga diistilahkan sebagai audit universe. Pada awal pemeriksaan dilakukan identifikasi dan penilaian risiko secara mendalam, sebagai risk-based comprehensive audit.

"Dalam tiga bulan terakhir, seluruh auditorat keuangan negara di BPK secara intensif melakukan pengumpulan data dan informasi terkait objek pemeriksaan yang akan segera dilaksanakan ini," ungkap Agung.

BPK, sambungnya, juga telah beberapa kali mengkaji secara mendalam dan rinci terkait jenis, tujuan dan program pemeriksaan. "Kami juga telah membicarakan hal ini dengan Presiden, dan alhamdulillah, Presiden memberikan dukungan penuh kepada BPK untuk melaksanakan pemeriksaan ini," ujar Agung.

Ia mencontohkan bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Agung menyebutkan, kebijakan induk dalam penanganan Covid-19 memberikan kewenangan sangat luas kepada pemerintah dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) untuk mengambil langkah-langkah extraordinary (luar biasa) di bidang pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid 19.

Sebab itu, dia menegaskan, BPK sebagai lembaga negara pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memahami sikap dan kebijakan pemerintah. Namun bukan berarti harus ada aturan yang dilanggar.

"Dalam keadaan kondisi kedaruratan pandemi Covid 19, prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan perundang-undangan tetap harus diterapkan," tandas Agung. (wrn)


Komentar Pembaca