Tunggu Vonis Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina Siang Ini

HUKUM  SENIN, 24 AGUSTUS 2020 | 11:10 WIB | Warni Arwindi

Tunggu Vonis Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina Siang Ini

MoeslimChoice | Tanpa Harun Masiku, proses peradilan terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta segera berakhir. Pada Senin, 24/8/20 ini, Pengadilan Tipikor Jakarta menjadwalkan pembacaan putusan (vonis) terhadap terdakwa Wahyu Setiawan.

"Agenda sidang siang. Sidang dengan terdakwa masih online dari C1 (rutan gedung KPK lama)," kata Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Takdir Suhan.

Bersama Wahyu, Pengadilan Tipikor Jakarta juga akan memvonis mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang dekat Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina dalam perkara yang terkait. Agustiani Tio Fridelina dituntut hukuman empat tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK.

JPU KPK menilai Agustiani bersalah dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan eks caleg PDI-P Harun Masiku. Hingga sidang vonis dijadwalkan, Harun Masiku masih belum jelas keberadaannya.

"Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan. Dua, menyatakan Terdakwa II Agustiani Tio Fridelina, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," dikutip dari surat tuntutan JPU KPK yang dibacakan dalam sidang, Senin, 3/8/20.

Untuk Wahyu Setiawan, Jaksa menuntutnya dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsidair enam bulan kurungan. Wahyu juga dituntut dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai pejabat publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana.

Jaksa menyatakan Wahyu terbukti menerima suap sejumlah Rp 600 juta dari kader PDIP, Saeful Bahri. Suap itu diberikan agar Wahyu mengusahakan KPU memilih caleg PDIP kala itu, Harun Masiku, menjadi anggota DPR lewat pergantian antarwaktu.

Atas perbuatannya Wahyu diyakini terbukti melanggar melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (wrn)


Komentar Pembaca