Keabsahannya Dipertanyakan, Musda Golkar Pacitan Sisakan Polemik

Daerah  SELASA, 18 AGUSTUS 2020 | 12:50 WIB

Keabsahannya Dipertanyakan, Musda Golkar Pacitan Sisakan Polemik

Saptono, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pacitan

MoeslimChoice | Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang dilaksanakan secara begitu meriah pada Minggu (16/8/2020), ternyata masih menyisakan polemik.

Pasalnya, bila mengacu pada peraturan yang ada dalam Anggaran Dasar, jabatan Ketua DPD Kabupaten Pacitan dari partai berlogo pohon beringin ini seharusnya baru habis di bulan Oktober 2021 nanti.

Hal tersebut disampaikan Saptono, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pacitan. Menurutnya, keabsahan Musda X di Pacitan itu perlu dipertanyakan.

Kan sudah ada instruksi saat Musyawarah Nasional (Munas) pada 5 Desember 2019, yang menegaskan agar DPD-DPD tingkat propinsi harus melaksanakan Musda selambat-lambatnya tiga bulan setelah Munas, sementara untuk tingkat Kabupaten dan Kota dilaksanakan enam bulan setelah Munas,” kata Saptono kepada Kontributor MoeslimChoice di Pacitan, Suluh Apriyanto, Selasa (18/8/2020).

Terkait keabsahannya, Saptono menjelaskan, Musda itu seharusnya dilaksanakan pada akhir Juni 2020. Tetapi, kenapa di Pacitan baru dilaksanakan pada bulan Agustus? Dalam pandangan Saptono, hal itu sudah melanggar keputusan Munas.

“Kalau saya sih mengikuti isi dari surat keputusan kepengurusan yang lama. Seharusnya, Effendi Budi Wirawan ini masih menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Pacitan sampai bulan Oktober 2021. Kenapa juga Musda di Pacitan kemarin itu kok terkesan seperti mempercepat laju, seperti orang kudeta saja,” katanya.

Selesai? Belum. Saptono juga menilai, proses pemilihan Ketua DPD Golkar Pacitan yang baru itu terkesan terlalu cepat. Seharusnya, lanjut Saptono, pada paripurna keempat, ada proses tahapan yang mesti dilalui. Di antaranya, proses pengumuman pembukaan pendaftaran Calon Ketua DPD, pendaftaran Calon Ketua DPD, proses verifikasi, lalu pemilihan dan penetapan, yang masing-masing tahapan itu ternyata hanya dilakukan selama satu menit.

Tahapan itu pun pada akhirnya menolak peserta Musda yang ingin mendaftarkan dan mencalonkan diri menjadi Ketua DPD. Padahal, Saptono sendiri, yang mengaku telah mendapat dukungan dari lima DPK (Dewan Pimpinan Kecamatan), semula bermaksud ikut mendaftar.

“Di sini semuanya sudah sangat jelas. Karena, proses pemilihan Ketua DPD saat rapat paripurna keempat kemarin hanya berlangsung dalam waktu sekitar lima menitan. Boleh jadi, inilah proses pemilihan pimpinan organisasi tercepat di dunia. Seharusnya kan ada proses tahapan, seperti pembukaan pendaftaran, pendaftaran calon, proses verifikasi, lalu pemilihan dan penetapan. Memang ada, tapi proses dari masing-masing tahapan itu hanya dilakukan dalam waktu satu menit, dan akhirnya menolak para peserta Musda yang bermaksud mendaftarkan dan mencalonkan diri,” bebernya kepada MoeslimChoice. [yhr]


Komentar Pembaca