Duka Bom Beirut| Rakyat Lebanon Tuntut Perubahan Setelah Pemerintah Mundur Akibat Ledakan Beirut

Internasional  RABU, 12 AGUSTUS 2020 | 00:00 WIB

<b> Duka Bom Beirut</b>| Rakyat Lebanon Tuntut Perubahan Setelah Pemerintah Mundur Akibat Ledakan Beirut

foto/net

Moeslimchoice. Warga Lebanon yang marah, mengatakan bahwa pengunduran diri pemerintah pada Senin (10/8) tidak menjamin dapat mengatasi tragedi ledakan Beirut yang terjadi minggu lalu, dan mereka tetap menuntut para penguasa yang melakukan korupsi tetap diadili dan harus bertanggung jawab atas kesengsaraan dan kehancuran negara ini.

Ledakan di pelabuhan Beirut pada Selasa (4/8) meninggalkan sebuah kawah lebih dari 100 meter di dermaga sembilan, duta besar Prancis mengatakan di makun Twitternya menyusul kunjungan ilmuwan forensik Prancis ke situs tersebut yang mendukung penyelidikan atas bencana tersebut.

Sebuah protes dengan slogan "Kubur pihak berwenang dulu" direncanakan akan dilakukan di dekat pelabuhan, dimana bahan yang sangat eksplosif yang disimpan selama bertahun-tahun itu meledak pada 4 Agustus, dan menewaskan sedikitnya 171 orang, melukai 6.000 dan menyebabkan ratusan ribu kehilangan tempat tinggal.

Perdana Menteri Lebanon, Hassan Diab, mengumumkan pengunduran diri kabinetnya, menyalahkan korupsi endemik atas ledakan tersebut, yang terbesar dalam sejarah Beirut dan yang memperparah krisis keuangan yang telah menghancurkan mata uang, melumpuhkan sistem perbankan dan membuat harga-harga pangan melonjak.

"Saya katakan sebelumnya, bahwa korupsi berakar di setiap titik negara, tetapi saya telah menemukan bahwa korupsi lebih besar dari negara," katanya, menyalahkan elit politik yang menghalangi reformasi.

Pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) terhenti di tengah perselisihan antara pemerintah, bank dan politisi mengenai skala kerugian finansial yang besar.

"Itu tidak berakhir dengan pengunduran diri pemerintah," kata selebaran protes yang beredar di media sosial. 

"Masih ada (Presiden Michel) Aoun, (Ketua Parlemen Nabih) Berri dan seluruh sistem," tambahnya.

Menurut warga Lebanon, ledakan itu adalah pukulan terakhir dalam krisis berkepanjangan atas keruntuhan ekonomi, korupsi, pemborosan, dan pemerintahan yang disfungsional.

Pelabuhan Beirut mencerminkan sistem kekuasaan sektarian di mana politisi yang sama mendominasi negara itu sejak perang saudara 1975-90. Setiap faksi memiliki kuota direktur di pelabuhan, yang merupakan jalur perdagangan utama negara.

"Untunglah pemerintah mengundurkan diri. Tapi kami membutuhkan darah baru atau itu tidak akan berhasil," kata Avedis Anserlian, perajin perak, kepada Reuters di depan tokonya yang hancur.

Perdana Menteri Diab membentuk pemerintahannya pada Januari dengan dukungan dari kelompok Hizbullah yang didukung Iran dan sekutunya, lebih dari dua bulan setelah Saad Hariri, yang menikmati dukungan dari negara-negara Barat dan Teluk, mundur sebagai Perdana Menteri di tengah protes anti-pemerintah terhadap korupsi dan ketidakmampuan dalam memimpin negara.

Presiden Aoun diminta untuk berkonsultasi dengan blok parlemen, tentang siapa yang harus menjadi Perdana Menteri berikutnya, dan diwajibkan untuk menunjuk kandidat dengan dukungan paling banyak. Kepresidenan belum mengatakan, kapan konsultasi resmi akan dilakukan.

Membentuk pemerintahan di tengah perpecahan faksi telah menjadi hal yang menakutkan di masa lalu. Sekarang, dengan meningkatnya ketidakpuasan publik dan krisis keuangan yang menghancurkan, mungkin sulit untuk menemukan seseorang yang bersedia menjadi Perdana Menteri.

Seminggu setelah ledakan, penduduk Beirut mengambil potongan-potongan itu saat operasi pencarian berlanjut untuk 30 hingga 40 orang yang belum ditemukan.

"Rumah kami hancur dan kami sendirian," kata Khalil Haddad. 

"Kami berusaha memperbaikinya sebaik mungkin saat ini. Mari kita lihat, semoga ada bantuan dan yang terpenting: semoga kebenaran terungkap," tambahnya.

Juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tarik Jarasevic mengatakan, delapan tim medis darurat Internasional berada di lapangan untuk mendukung fasilitas kesehatan yang saat ini kewalahan, di bawah tekanan bahkan sebelum ledakan akibat krisis keuangan dan lonjakan infeksi COVID-19.

Para pejabat mengatakan, ledakan itu telah menyebabkan kerugian sebesar $ 15 miliar (sekitar Rp 220 Triliun), tagihan yang tidak dapat dibayar Lebanon.

Ihsan Mokdad, seorang kontraktor, mengamati bangunan yang hancur di Gemmayze, sebuah distrik beberapa ratus meter dari pelabuhan.

"Seperti yang dikatakan Perdana Menteri, bahwa korupsi lebih besar dari negara. Mereka semua bajingan. Saya tidak melihat seorang pun anggota parlemen mengunjungi area ini. Seharusnya anggota parlemen datang ke sini dalam jumlah besar untuk meningkatkan semangat," katanya kesal.

Seperti diketahui, setelah beberapa Menterinya mundur, Perdana Menteri Lebanon, Hassan Diab mengumumkan bahwa segenap anggota kabinet mengundurkan diri. Keputusan tersebut diumumkan pada Senin malam waktu setempat (10/8) di tengah kemarahan rakyat yang memuncak atas ledakan di ibu kota Lebanon, Beirut, Selasa, 4 Agustus lalu.

"Saya hari ini menyatakan pemerintah mengundurkan diri. Semoga Tuhan menyelamatkan Lebanon, Dirgahayu Lebanon dan rakyatnya," kata Diab dalam pidato yang disiarkan langsung lewat televisi. [mt/ArabNews]


Komentar Pembaca