Airlangga Hartarto Ingin Ponpes Jadi Sentra Pengembangan Ekosistem Keuangan Syariah

Ekonomi Syariah  KAMIS, 30 JULI 2020 | 17:00 WIB | RMOL

Airlangga Hartarto Ingin Ponpes Jadi Sentra Pengembangan Ekosistem Keuangan Syariah

Foto/net

Moeslimchoice | Pemerintah terus mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari program inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, langkah ini merupakan implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren.

Kegiatannya terdiri dari beberapa bentuk, yaitu edukasi dan literasi keuangan syariah, pembiayaan syariah bagi usaha kecil dan mikro (UKM) sekitar pondok pesantren serta UKM binaan pondok pesantren.

Selain itu, juga pembukaan rekening syariah, program tabungan emas, kemandirian ekonomi pesantren terintegrasi keuangan syariah yang mendukung “halal value chain”.

"Terdapat pula ekosistem pendukungnya, meliputi terbentuknya di lingkungan pondok pesantren Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) yang terdiri dari agen bank syariah, agen pegadaian syariah, agen fintech syariah, yang terintegrasi dengan unit pengumpul zakat (UPZ), dan halal centre pondok pesantren," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020).

Kondisi ini, kata Airlangga, sangat potensial digarap mengingat sebanyak 44,2 persen atau 12.469 pondok pesantren memiliki potensi ekonomi, baik pada sektor agribisnis, peternakan, perkebunan, dan sektor lainnya.

Airlangga menjelaskan, nantinya akan ada sistem pembayaran syariah terintegrasi pada pondok pesantren, mendukung pembayaran SPP santri, payroll gaji guru dan pengurus pondok pesantren, serta elektronifikasi sistem pembayaran di pondok pesantren dan lingkungan masyarakat di sekitarnya untuk mendukung inklusi keuangan syariah berbasiskan digital.

"Contohnya, penerapan kartu santri digital, dan metode pembayaran menggunakan QRIS pada kios digital di pondok pesantren," katanya.

Setelah itu, lanjutnya, adanya pembiayaan yang berasal dari Bank Wakaf Mikro (BWM) dan KUR Syariah untuk revitalisasi dan mendirikan usaha warung atau koperasi pada pondok pesantren.

“Implementasi kartu santri digital dan QRIS yang mendukung cashless society di pondok pesantren, serta edukasi dan literasi keuangan syariah secara daring bagi civitas pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren, merupakan salah satu contoh adaptasi kebiasaan baru dalam pandemik Covid-19,” jelasnya.

Airlangga juga menjelaskan, pada implementasi ekosistem juga terdapat pemberdayaan ekonomi pesantren pada sektor riil yang diintegrasikan dengan keuangan syariah dalam rangka mendukung “halal value chain”.

“Pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai arus baru perekonomian menjadi salah satu upaya pemulihan perekonomian pada masa pandemi Covid-19, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku,” ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.

Sebagai lokasi pilot project, lanjutnya, dipilih Pondok Pesantren Kyai Haji Aqiel Siradj (KHAS) Kempek Kabupaten Cirebon. Saat ini implementasi ekosistem telah berjalan optimal di sana sejak dimulai pada 17 Desember 2019.

Selain itu, juga terlaksana pada Pondok Pesantren Al Qur’aniyy Az-Zayadiyy Kota Surakarta.

Ke depannya, keberhasilan pilot project itu akan direplikasi pada 170 pondok pesantren binaan BRI Syariah. Sehingga, pada 2024, ditargetkan implementasi ekosistem ini dapat terlaksana pada sekitar 3.300 pondok pesantren di seluruh Indonesia.

“Untuk kedepannya, Kemenko Perekonomian mengharapkan terwujudnya optimalisasi sinergi program lintas sektor dan daerah dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia secara terintegrasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI kepada Wakil Presiden RI untuk pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Terobosan Menko Airlangga itu dinilai pakar ekonomi syariah Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Madura, Zaki Basamalah akan berdampak positif bagi para santri di pesantren. Saat ini potensi ekonomi syariah cukup besar namun belum ada yang mampu memanfaatkannya.

"Tentu program ini sangat baik dan patut kita apresiasi karena sebenarnya sudah lama peogram seperti ini dinantikan oleh pesantren," kata Zaki.

Menurutnya, pengembangan inklusi keuangan syariah juga akan berdampak pada perekonomian nasional saat pemulihan ekonomi akibat pandemik Covid-19.

"Pasar syariah ini besar dan program dari Kementerian Koordinator Perekonomian ini adalah salah satu terobosan yang akan mengangkat perekonomian nasional kita," pungkas Zaki. [ary]


Komentar Pembaca