Dua Perusahaan MI Bantah Kesaksian Lusiana di Sidang Jiwasraya

HUKUM  JUMAT, 17 JULI 2020 | 17:05 WIB

Dua Perusahaan MI Bantah Kesaksian Lusiana di Sidang Jiwasraya

Sidang perkara megaskandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di PN Tipikor Jakarta

MoeslimChoice | Presiden Direktur PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Lilis Setiadi, membantah kesaksian Kepala Bagian Pengembangan Dana Divisi Investasi Jiwasraya periode 2011-2017, Lusiana, yang disampaikan pada sidang lanjutan perkara megaskandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di PN Tipikor Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Dalam keterangannya, Lilis menyampaikan klarifikasinya kepada seluruh pemangku kepentingan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

“Hingga saat ini, Batavia Prosperindo Aset Manajemen tidak pernah menerbitkan dan atau mengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) di mana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi investor atau pemegang unit penyertaan,” kata Lilis dalam keterangan pers, Kamis (16/7/2020).

Klarifikasi serupa disampaikan Corporate Secretary PT Trimegah Asset Management, Agus D Priyambada. Perusahaan ini termasuk dalam 4 Manajer Investasi (MI) yang disebutkan Lusiana dalam kesaksiannya.

“Kami tidak pernah melakukan kerjasama pengelolaan produk RDPT dengan Jiwasraya,” kata Agus dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Menurutnya, perseroan juga senantiasa menjalankan kegiatan pengelolaan dana secara profesional sesuai ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, lanjutnya, PT Trimegah Asset Management memiliki dana kelolaan sebesar Rp 16,5 triliun.

Diberitakan sebelumnya, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen disebutkan menjadi salah satu dari empat perusahaan Manajer Investasi (MI) yang ditunjuk untuk membuat Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) —produk yang diduga memicu PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sampai dengan bulan Agustus 2019, harus menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun.

Tiga perusahaan MI lain yang mendampingi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen itu adalah PT AAA Asset Management, PT Danareksa Investment Management, dan PT Trimegah Asset Management.

Fakta itu muncul pada sidang lanjutan megaskandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di PN Tipikor Jakarta, Rabu (15/7/2020), yang menghadirkan sejumlah saksi. Salah satunya, Kepala Bagian Pengembangan Dana Divisi Investasi Jiwasraya periode 2011-2017, Lusiana.

Dia bersaksi, ada aliran uang dari perseroan sebesar Rp 400 miliar kepada empat perusahaan MI itu, yang diinstruksikan langsung oleh mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan, terkait penerbitan produk RDPT.

“Pada awal 2008, Pak Hendrisman Rahim (Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018) dan tim memilih 4 perusahaan Manajer Investasi (MI) untuk mengelola dana. Dari hasil beauty contest, ada PT AAA Asset Management, PT Danareksa Investment Management, PT Trimegah Asset Management, dan PT Batavia Prosperindo. Masing-masing dapat kuota Rp 100 miliar,” kata Lusiana, yang juga mantan Sekretaris Komite Investasi Jiwasraya ini.

Tujuannya, lanjut Lusiana, MI yang ditunjuk ini harus membuat RDPT, produk yang kelak salah satu underlying (aset penyertaan) sahamnya terafiliasi dengan terdakwa Heru Hidayat melalui saham PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP).

Sesuai definisi versi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), RDPT adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional, yang selanjutnya diinvestasikan oleh MI pada portofolio efek atau portofolio yang berkaitan langsung dengan proyek, misalnya sektor riil, sektor infrastruktur, dan lain-lain.

Dalam kesaksiannya, Lusiana mengaku sempat memprotes manajemen kala itu. Pasalnya, pada penerbitan RDPT itu, banyak underlying saham yang tidak likuid, dan saham-saham tersebut cenderung sama dengan yang dikelola di empat perusahaan MI tadi.

“Pemilihan RDPT di awal, saya sering berbeda pendapat. Saya bertanya, saya melihat ini tidak ada diversifikasi portofolio. Saham yang ada di dalamnya mirip. Kalau terjadi apa-apa, bisa membuat Jiwasraya bangkrut, hilang uangnya,” ungkap Lusiana.

Proses penerbitan produk RDPT ini memang menjadi fokus yang paling dipertanyakan sejak meletupnya megaskandal di tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Berdasarkan temuan Kejaksaan Agung, Jiwasraya diduga melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian, karena berinvestasi di aset finansial dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan.

Indikasinya, pertama, adalah penempatan saham 22,4% senilai Rp 5,7 triliun dari aset finansial. Dari jumlah tersebut, 2% di saham dengan kinerja baik, dan 95% dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk. Jiwasraya juga menempatkan investasi di aset reksadana sebesar 59,1% senilai Rp 14,9 triliun dari aset finansial.

“Dari jumlah tersebut, 2% dikelola oleh perusahaan Manajer Investasi (MI) Indonesia dengan kinerja baik, dan sebanyak 98% dikelola oleh MI dengan kinerja buruk,” ungkap Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Akibat investasi tersebut, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun. [yhr]


Komentar Pembaca