Presiden Soroti Belanja Modal di Daerah | Banyak Belum Cair, Serapan Rendah

Daerah  JUMAT, 17 JULI 2020 | 11:10 WIB | Warni Arwindi

Presiden Soroti Belanja Modal di Daerah | Banyak Belum Cair, Serapan Rendah

MoeslimChoice | Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah untuk mempercepat belanja pemerintah daerah guna menggerakkan perekonomian di tengah pandemi ini karena dana APBD yang tersimpan di bank-bank daerah masih tercatat Rp170 triliun. Belanja modal (capital expenditure) yang terkait langsung dengan belanja untuk layanan publik ikut menjadi sorotan.

 

Kemudian Presiden menyebutkan serapan belanja modal beberapa provinsi. "Belanja modal, coba kita lihat. Sumatera Selatan, hati-hati, masih 1,4 (persen), ini sudah bulan Juli, belanja modalnya. Sulawesi Tenggara, belanja modal 5,6 (persen). Papua, 4,8 (persen). Maluku Utara, 10,3 (persen). NTT, 19,6 (persen) ini belanja modal. Kalimantan Barat, 5,5 persen, belanja modal. Aceh, 8,9 (persen), belanja modal," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para gubernur yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, pada Rabu, 15/7/2020.

 

Menurut Presiden, pembelanjaan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan satu-satunya cara untuk dapat bertahan sekaligus memulihkan ekonomi nasional. "Kita tidak bisa mengharapkan lagi yang namanya investasi, itu pasti minus pertumbuhannya. Yang bisa diharapkan sekarang ini yaitu belanja pemerintah," ujarnya.

Mengenai belanja modal, Presiden juga menyoroti serapan pos anggaran ini yang disebutnya masih sangat rendah. Belanja modal berada di luar anggaran rutin seperti membayar gaji pegawai.

Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, stadion, jogging track, halte, dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan). Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar

"Ini secara total. Itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tetapi kalau kita lihat, ini yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal. Karena yang pegawai itu rutin," ungkapnya.

Ia mengemukakan, belanja modal masih rendah sekali "Birokrasi kita harus kita ajak, agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya. Ini yang juga kemarin saya ingatkan kepada menteri. Nanti LKPP juga biar menyampaikan, Pak Kepala LKPP, gimana kecepatan itu, terutama belanja barang dan jasa ini bisa dilakukan dengan cepat termasuk belanja modal," tandasnya. (wrn)


Komentar Pembaca