Peran PT Batavia Prosperindo Muncul di Sidang Megaskandal Jiwasraya

HUKUM  KAMIS, 16 JULI 2020 | 11:15 WIB | Yukie H Rushdie

Peran PT Batavia Prosperindo Muncul di Sidang Megaskandal Jiwasraya

Ilustrasi

MoeslimChoice | PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen disebutkan menjadi salah satu dari empat perusahaan Manajer Investasi (MI) yang ditunjuk untuk membuat Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) —produk yang diduga memicu PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sampai dengan bulan Agustus 2019, harus menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun.

Tiga perusahaan MI lain yang mendampingi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen itu adalah PT AAA Asset Management, PT Danareksa Investment Management, dan PT Trimegah Asset Management.

Fakta itu muncul pada sidang lanjutan megaskandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di PN Tipikor Jakarta, Rabu (15/7/2020), yang menghadirkan sejumlah saksi. Salah satunya, Kepala Bagian Pengembangan Dana Divisi Investasi Jiwasraya periode 2011-2017, Lusiana.

Dia bersaksi, ada aliran uang dari perseroan sebesar Rp 400 miliar kepada empat perusahaan MI itu, yang diinstruksikan langsung oleh mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan, terkait penerbitan produk RDPT.

“Pada awal 2008, Pak Hendrisman Rahim (Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018) dan tim memilih 4 perusahaan Manajer Investasi (MI) untuk mengelola dana. Dari hasil beauty contest, ada PT AAA Asset Management, PT Danareksa Investment Management, PT Trimegah Asset Management, dan PT Batavia Prosperindo. Masing-masing dapat kuota Rp 100 miliar,” kata Lusiana, yang juga mantan Sekretaris Komite Investasi Jiwasraya ini.

Tujuannya, lanjut Lusiana, MI yang ditunjuk ini harus membuat RDPT, produk yang kelak salah satu underlying (aset penyertaan) sahamnya terafiliasi dengan terdakwa Heru Hidayat melalui saham PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP).

Sesuai definisi versi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), RDPT adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional, yang selanjutnya diinvestasikan oleh MI pada portofolio efek atau portofolio yang berkaitan langsung dengan proyek, misalnya sektor riil, sektor infrastruktur, dan lain-lain.

Dalam kesaksiannya, Lusiana mengaku sempat memprotes manajemen kala itu. Pasalnya, pada penerbitan RDPT itu, banyak underlying saham yang tidak likuid, dan saham-saham tersebut cenderung sama dengan yang dikelola di empat perusahaan MI tadi.

“Pemilihan RDPT di awal, saya sering berbeda pendapat. Saya bertanya, saya melihat ini tidak ada diversifikasi portofolio. Saham yang ada di dalamnya mirip. Kalau terjadi apa-apa, bisa membuat Jiwasraya bangkrut, hilang uangnya,” ungkap Lusiana.

Proses penerbitan produk RDPT ini memang menjadi fokus yang paling dipertanyakan sejak meletupnya megaskandal di tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Berdasarkan temuan Kejaksaan Agung, Jiwasraya diduga melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian, karena berinvestasi di aset finansial dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan.

Indikasinya, pertama, adalah penempatan saham 22,4% senilai Rp 5,7 triliun dari aset finansial. Dari jumlah tersebut, 2% di saham dengan kinerja baik, dan 95% dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk. Jiwasraya juga menempatkan investasi di aset reksadana sebesar 59,1% senilai Rp 14,9 triliun dari aset finansial.

“Dari jumlah tersebut, 2% dikelola oleh perusahaan Manajer Investasi (MI) Indonesia dengan kinerja baik, dan sebanyak 98% dikelola oleh MI dengan kinerja buruk,” ungkap Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Akibat investasi tersebut, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun.

 

Problema Hukum PT Batavia Prosperindo

Munculnya peran PT Batavia Prosperindo dalam proses penerbitan RDPT di Jiwasraya itu, produk yang diduga memicu lahirnya megaskandal, seolah menambah lagi problema hukum yang terjadi di lingkaran perusahaan tersebut.

Advokat Arnol Sinaga SE SH CLA mengingatkan perkara salah satu kliennya dengan sebuah perusahaan yang berada di dalam lingkaran PT Batavia Prosperindo.

“Saya kira, persoalan-persoalan yang melibatkan lingkaran usaha PT Batavia Prosperindo itu membuat kinerjanya harus betul-betul diawasi secara serius. Karena, apapun istilahnya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang investasi dan multifinance mutlak berpijak pada faktor public trust, kepercayaan publik,” kata Arnol kepada MoeslimChoice di kantornya, firma hukum Arnol Sinaga Associates (ASA), Kamis (16/7/2020).

Sebagaimana diberitakan media ini (baca: Data Agunan Berubah, PT PBM Pertanyakan Komitmen Batavia), salah satu anak perusahaan mereka, PT Batavia Prosperindo Finance, terlibat perkara yang berujung pada aksi saling lapor dengan perusahaan penyedia Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA), PT Pilar Bahtera Mandiri (PBM).

Kala itu, Direktur PT PBM, Herry, mempertanyakan komitmen PT Batavia Prosperindo Finance terhadap isi perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Hal itu muncul setelah ia menerima dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan adanya perbedaan data nilai fasilitas dan jenis agunan dalam perjanjian pembiayaannya dengan PT Batavia Prosperindo Finance.

“Kami mempertanyakan, mengapa terjadi perbedaan nilai fasilitas dan jenis agunan antara perjanjian kami bersama PT Batavia Prosperindo Finance dengan yang tertera pada lembaran data di OJK,” kata Herry dalam rilisnya yang diterima MoeslimChoice di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Menurut Herry, ada dua perjanjian yang melibatkan perusahaannya dengan PT Batavia Prosperindo Finance, masing-masing senilai Rp 12 miliar dan Rp 6,7 miliar.

Pada Perjanjian Sewa Balik Peralatan (Sale and Lease Back) tertanggal 11 Januari 2017, PT PBM mendapat fasilitas senilai Rp 12 miliar untuk penyediaan dan pengoperasian WTP di 8 mall dan hotel. Agunan untuk perjanjian jual-beli peralatan dengan cara jual dan sewa balik tersebut adalah perangkat WTP di 8 lokasi itu sendiri.

Ke-8 unit WTP itu telah beroperasi di Bellanova Country Mall Bogor, PT Kencana (Tamini Square) Jakarta, Beachwalk Kuta Bali, Anantara Uluwatu & Spa, Ekolokasari Bogor, FX Sudirman Jakarta, Cibubur Junction, dan satu titik lagi yang berada di Kota Palembang (Sumatera Selatan).

Lalu, pada Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 7 Februari 2017, PT PBM menerima fasilitas senilai Rp 6,7 miliar, dengan agunan berupa peralatan WTP di 2 lokasi, Kramat Jati Plaza dan Hotel New World Grand Pecatu Bali Graha.

Namun, berdasarkan dokumen dari OJK yang diterima PT PBM, tercatat di sana bahwa fasilitas pembiayaan yang diperoleh perusahaan tersebut dari PT Batavia Prosperindo Finance adalah senilai Rp 12,34 miliar, dengan jenis agunan berupa “kendaraan bermotor” senilai Rp 19,83 miliar.

“Perbedaan itu tentunya menimbulkan pertanyaan besar bagi kami, dan sepertinya memang ada sesuatu yang tidak beres di balik semua itu,” kata Herry.

Menurutnya, pihak PT Batavia Prosperindo Finance pun menahan 4 sertifikat tanah dan bangunan miliknya senilai sekitar Rp 16 miliar.

“Kami siap memberikan semua aset WTP kepada PT Batavia Prosperindo Finance, karena memang itu yang dijadikan jaminan atau agunan dari fasilitas pembiayaan yang kami terima. Tapi, kami meminta PT Batavia Prosperindo Finance pun mengembalikan 4 aset tanah dan bangunan kami,” kata Herry.

Terkait 4 sertifikat tersebut, Herry mengaku merasa terjebak. Ketika cash flow-nya sebagai debitur tengah menurun, langkah PT Batavia Prosperindo Finance menguasai 4 aset miliknya itu ia rasakan ibarat pemerasan.

“Saya merasa seperti diperas. Karena, saya menandatangani PPJB atau AJB (Akta Jual-Beli), tapi sama sekali tidak ada transaksi. Maka, terkait 4 aset itu, PT Batavia Prosperindo Finance sebenarnya tidak pernah melakukan pembayaran atas hak kami tersebut,” kata Herry. [yhr]


Komentar Pembaca