Halal Indonesia

UMK dengan Omzet di Bawah 1 M Tak Dikenakan Biaya Pendaftaran Sertifikasi Halal

Nasional  SELASA, 07 JULI 2020 | 22:15 WIB

UMK dengan Omzet di Bawah 1 M Tak Dikenakan Biaya Pendaftaran Sertifikasi Halal

foto/net

Moeslimchoice. Menteri Agama RI, Fachrul Razi mengungkapkan, bahwa kelompok pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat melakukan deklarasi mandiri ( self declaration) kehalalan produknya, yaitu mereka yang tergolong risiko rendah (low risk) dan tanpa risiko (no risk). Hal ini disampaikan Menteri Agama dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7). 

"Terkait produk halal, sebetulnya ada yang tidak perlu menunggu UU Cipta Kerja. Misalnya, self declaration untuk yang no risk maupun risiko rendah," ungkap Menag, seperti dilansir dari laman resmi Kemenag, Selasa (7/7). 

"Misal penjual buah, yang sudah jelas no risk. Atau pedagang pisang goreng, yang minyaknya sudah jelas halal, pisangnya pun halal," imbuh Menag mencontohkan.

Selanjutnya, Menag juga menyampaikan UMK dengan omzet di bawah Rp 1 Miliar tidak dikenakan biaya pendaftaran sertifikasi halal. 

"Namun, proses sertifikasi itu butuh anggaran, dan perlu didukung dari tempat lain," jelasnya. 

Menag mengungkapkan, setelah berkonsultasi dengan Kemenkeu, diusulkan agar diambil dari anggaran non operasional lainnya pada program  Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) yang masih tersedia akibat pembatalan keberangkatan jamaah haji. 

"Maka pada realokasi, itu kami usulkan sebesar Rp 16 Miliar," jelas Menag. 

Senada dengan Menag, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso menyampaikan, bahwa realokasi anggaran sebesar Rp 16 Miliar tersebut diperuntukkan untuk membantu proses sertifikasi produk halal bagi UMK yang omzetnya di bawah Rp 1 Milyar. 

"Total UMK ada 1,2 juta UMK. Dan itu terkena dampak Covid-19 hampir 95%. Itu baru UMK dengan produk makanan dan minuman saja," jelas Sukoso ditemui usai raker bersama Komisi VIII DPR. 

Sukoso mengungkapkan, ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu pergerakan perekonomian masyarakat. 

"Kita berharap ini dapat membantu pergerakan ekonomi masyarakat," pungkasnya. [mt]


Komentar Pembaca