Penghuni Apartemen Bassura City Datangi Kantor Management Pertanyakan BPHTB dan AJB

Berita  KAMIS, 02 JULI 2020 | 17:00 WIB | Deman

Penghuni Apartemen Bassura City Datangi Kantor Management Pertanyakan BPHTB dan AJB

foto/net

Moeslimchoice. Penghuni Apartemen Bassura City, yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat No. 1A, Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang notabene terdiri dari kurang lebih 7000 unit apartemen, mendatangi kantor management Apartemen Bassura yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di Gedung Synthesis Square, pada Rabu (1/7) pagi. 

Kedatangan sekitar 30 orang, selaku perwakilan dari penghuni apartemen tersebut bermaksud untuk mempertanyakan Bea Perolehan atas Tanah (BPHTB) dan AJB (Akta Jual Beli), yang menurut mereka, pihak Pengelola telah melakukan penyimpangan dalam hal menaikkan biaya tersebut, yang relatif cukup besar serta tidak berlogika, padahal sudah diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2000, dan PERDA PROV. DKI Jakarta No 18 Tahun 2010.

"Kami selaku penghuni tdak menerima keputusan yang diambil pengelola, ini sangat merugikan dan terlalu berani atas keputusannya. Kan ada Perda yang mengikat, jadi kami penghuni Bassura selaku wajib pajak yang baik, bukan tidak mau membayar atau menunggak BPHTB (seperti yang pernah diberitakan pada bulan Desember 2019)," Kata Valen, selaku penghuni Bassura City pada Kamis (2/7).

"Karena besarnya nilai BPHTB yang ditagihkan PT. Synthesis Karya Pratama jauh lebih besar dari peraturan yang ada, demikian juga nilai AJB yang dibebankan kepada kami para tenant juga jauh lebih besar dari yang sewajarnya," tambah Valen.

Adapun yang dituntut oleh para penghuni Apartemen Bassura adalah ketidak-sesuaian biaya tersebut yang terdiri dari:
1. Nilai BPHTB yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. 
2. Biaya AJB yang terlalu besar (sesuai peraturan yang ada, biaya PPAT hanya 1% dari nilai objek pajak ditambah biaya Validasi, cek sertifikat dan PNBP), Kenapa Bassura ditagih biaya AJB 12 juta untuk yang 2 kamar, sementara apartemen Kalibata yang notabene berlokasi di Jaksel dan nilai NJOPnya juga lebih tinggi hanya 9 juta).
3. Tagihan IPL yang sebenarnya sudah dibayarkan juga ditagihkan dalam surat penjadwalan tandatangan AJB.
4. Denda pengikatan yang tidak jelas dasarnya.
5. Kepengurusan BPHTB 0% oleh kantor pajak terkendala karena perbedaan nilai transaksi antara PPJB dengan AJB yang dimasukkan.

Sementara itu, pihak management Mandrowo selaku Managing Director PT Shynthesis Karya Pratama berhalangan untuk menemui para penghuni tersebut dengan alasan bahwa dalam posisi WFH (Work From Home), dan hanya mengutus staf legal bernama Reza. 

Dalam penjelasan yang disampaikan Reza, informasi dari Agnes, selaku Chief Legal meminta waktu hingga tanggal 6 Juli ini penghuni akan dipertemukan dengan Mandrowo untuk mendapatkan penyelesaian masalah tersebut diatas.

Penghuni juga menyampaikan, apabila tanggal 6 Juli tidak ada penyelesaian yang baik, maka pihak penghuni akan meminta penyelesaian masalah tersebut kepada instansi pemerintah yang terkait. [mt]


Komentar Pembaca