Denny Indrayana: Memenuhi Syarat Pemakzulan Itu Setengah Mati

Polhukam  SELASA, 02 JUNI 2020 | 08:23 WIB | Sunarya Sultan

Denny Indrayana: Memenuhi Syarat Pemakzulan Itu Setengah Mati

MoeslimChoice | Mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana berpendapat pemakzulan Presiden Jokowi akan banyak menghadapi kesulitan lantaran syarat konstitusional dan politiknya sulit terpenuhi. Lagi pula, dari hitung-hitungan suara, pemerintahan Jokowi didukung oleh mayoritas partai politik di parlemen.

Ia menjelaskan, Pasal 7A UUD 1945 memang menyatakan presiden bisa diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau melakukan perbuatan tercela. Namun, belum tentu DPR mau mengusulkannya.

"Di sini saja prosesnya sudah berat, dengan oposisi yang tinggal PKS dan Partai Demokrat, bisa kita duga akan ditolak oleh DPR. Jadi baru langkah pertama saja presiden sudah aman," katanya dalam diskusi online (Webinar) 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Masa Pandemi Covid-19', Senin, 1/6/20.

Menurut Denny, halangan utama pemakzulan saat ini adalah syarat kuorum di DPR dan MPR yang diatur dalam Pasal 7B ayat 3 UUD 1945. Pengajuan pemakzulan di rapat paripurna DPR mensyaratkan harus mendapat dukungan dan dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota.

"Mencapai ini saja sudah setengah mati karena koalisi Jokowi mayoritas mutlak. Kalau tidak ada perubahan arah koalisi sulit ada pemberhentian presiden di periode sekarang," tuturnya.

Syarat kuorum ini pun semakin berat jika nantinya pemakzulan dibawa ke sidang paripurna MPR. UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden di sidang MPR bisa dilakukan jika dihadiri tiga perempat anggota MPR dan disetujui dua pertiga anggota.

Nah, jika DPR menyetujui usulan pemakzulan, belum bisa langsung ke MPR, melainkan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan presiden. Ada tiga kemungkinan di sini: usulan ditolak, tidak dapat diterima, dan mendengarkan pendapat DPR.

"Kalau ditolak atau tidak dapat diterima maka selesai. Kecuali tetap ingin mendengar pendapat DPR, maka itu kembali ke DPR lagi," kata figur yang diajukan Partai Demokrat menjadi bakal calon Gubernur Kalimantan Selatan INI.

Jika MK ternyata menyatakan presiden melakukan tindak pidana, maka tahapan berikutnya adalah sidang MPR. "Di MPR belum tentu juga diberhentikan. Bisa saja keputusan MK itu dianulir MPR," kata Denny. (nry)


Komentar Pembaca
Sidang Itsbat Akan Digelar 21 Juli 2020

Sidang Itsbat Akan Digelar 21 Juli 2020

Jumat, 03 Juli 2020 | 14:30

Inilah Kunci Ketenangan Hati Menurut Al Quran
New Normal New Ideas

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020 | 02:30