Komnas Perlindungan Anak Tolak Pelaksanaan Tatanan New Normal di Sektor Pendidikan Dasar

Pendidikan  SABTU, 30 MEI 2020 | 10:05 WIB

Komnas Perlindungan Anak Tolak Pelaksanaan Tatanan New Normal di Sektor Pendidikan Dasar

Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait/net

Moeslimchoice | Komnas Perlindungan Anak menolak Kebijakan Tatanan Normal Baru (New Normal) diterapkan di sektor pendidikan, apalagi untuk sekolah dasar.

"Demi kepentingan terbaik anak khususnya hak anak atas perlindungan kesehatan serta rasa nyaman dari serangan virus corona,  Janganlah kita,  bangsa ini terburu-buru menerapkan kebijakan tersebut" kata Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/20).

Komnas Perlindungan Anak, lanjutnya, meminta dan mengingatkanb pemerintah untuk menunda the New Normal untuk sektor pendidikan sampai pemerintah bisa memastikan virus corona telah berlalu dari bumi ini khususnya di Indonesia. 

“Supaya kita tidak menyesal atas ketidakhatihatian kita menerapkan kebijakan normal baru disektor pendidikan,” ungkanya.

Lebih lanjut Arist menjelaskan dalam rilisnya, bahwa sebelum pemerintah mengembalikan sekolah normal lama ke sekolah normal baru, selain pemerintah memastikan bahwa virus corona telah berlalu dan lingkungan sekolah sudah terbebas atau steril dari corona, pemerintah juga harus menyiapkan sarana dan prasarana lingkungan sekolah baik negeri dan swasta guna mengimplementasikan standar Protokol Kesehatan Covid 19 dan menjadikan protokol kesehatan menjadi budaya ditengah-tengah proses belajar mengajar.

Selain itu, untuk menerapkan the new normal sektor pendidikan dasar dan menengah atas ada konsekuensi satu kelas yang umumnya diisi dengan lebih dari 30 orang peserta didik, dengan protokol kesehatan Covid 19 jaga jarak maka harus ada pengurangan  peserta didik yang semula 30 orang menjadi 15 orang dalam satu kelas.

“Itu berarti ada kewajiban penyediaan kelas baru dan penambahan sumberdaya guru,” katanya.

Namun bisa  juga disiasati dengan menerapkan sistim bergantian (ship), yakni proses belajar mengajar sekolah dibagi menjadi dua,  pagi dan sore  dan dengan mengurangi jam belajar yang semula 7-8 jam dalam satu hari menjadi satu ship  belajar 4 jam. Namun  konsenkuensinya menambah sumberdaya guru.

Pertimbangan lain dalam penerapan Tatanan Normal Baru sektor pendidikan, siapa yang bisa menjamin dan mengawasi anak-anak peserta didik  untuk terus menjaga jarak, pakai maskers dan cuci tangan selama proses belajar mengajar.

Karena dunia interaksi sosial anak harus dipahami cukup tinggi dan kebutuhan atas hak bermain seringkali tidak menyadari akan bahaya yang mengancam dirinya,  sementara orangtua atau penjemput anak sangat  dibatasi aksesnya.

"Saya tidak bisa membayangkan jika seorang anak positif corona, sepulang dari sekolah lalu menularkan Virus Corona pada adik atau kakaknya bahkan seisi rumah anak apa jadinya masa depan keluarga itu,” katanya.

Oleh karena itu, demi keselamatan dan perlindungan  anak dari serangan Virus Corona,  Komnas Perlindungan Anak meminta pemerintah untuk sungguh-sungguh  menunda dan tidak menerapkan kebijakan Tatanan Normal Baru khususnya sektor pendidikan yakni anak kembali ke sekolah normal baru sampai pemerintah bisa menjamin bahwa Indonesia sudah terbebas dari virus corona.

Dan  dalam situasi ini konsekuensinya pemerintah harus hadir dan bisa menjamin biaya sekolah di rumah saja (pulsa, kuota, internet dan Wvi dan biaya lain -red) yang ditimbulkannya dengan menggunakan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS)  tepat sasaran "by name by address".

Disamping itu, mau tidak mau dalam menghadapi kehidupan normal baru sekolah,  pemerintah juga wajib menyiapkan guru-guru profesional di bidangnyanya dengan menggunakan informasi dan tehnologi (IT) , pungkasnya.

Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga independen di bidang Perlindungan Anak yang diberikan tugas dan fungsi untuk memberikan pembelaan dan perlindungan bagi anak-anak Indonesia , bersama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) disemua Kabupaten dan kota yang ada di Nusantara untuk segera menulis surat keberatan terhadap penerapan 'the News Normal education Sector" dasar  dan menengah kepada  kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

“Dan  demi keselamatan serta perlindungan bagi anak-anak dari seragan virus corona kedua setelah penerapan the nws normal life bersama  LPA seNusantara  akan setia dan terus mengawal penerapan rencana  normal  baru sektor pendidikan di Indonesia,” pungka Arist.[fah]


Komentar Pembaca
Sidang Itsbat Akan Digelar 21 Juli 2020

Sidang Itsbat Akan Digelar 21 Juli 2020

Jumat, 03 Juli 2020 | 14:30

Inilah Kunci Ketenangan Hati Menurut Al Quran
New Normal New Ideas

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020 | 02:30