Yang Memiliki SIKM Jakarta Hanya Lima Ribuan | Pemohonnya 125 Ribu Lebih

Kesehatan  SENIN, 25 MEI 2020 | 21:00 WIB | Warni Arwindi

Yang Memiliki SIKM Jakarta Hanya Lima Ribuan | Pemohonnya 125 Ribu Lebih

MoeslimChoice | Yang memiliki izin keluar masuk (SIKM) Jakarta hanya sekitar lima ribu pemohon. Jadi, sebagian besar gelombang arus balik ke Jakarta pasca Idul Fitri seharusnya putar balik lantaran syarat masuk DKI Jakarta Pasca Idul Fitri 1441 H adalah SIKM.

Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra mengemukakan, angka terakhir yang memiliki SIKM untuk masuk Jakarta adalah 5.247 orang. "(Ada) 299 permohonan yang masih dalam proses dan baru saja diajukan per Minggu sore sehingga Pemprov DKI Jakarta masih terus melakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis terhadap permohonan perizinan SIKM tersebut," kata Benni dalam pernyataan resmi, Senin, 25/5/20.

Dengan begitu, jika semua permohonan terakhir SIKM disetujui, maka totalnya hanya 5.546 orang yang memegang SIKM dan dapat masuk Ibu Kota pasca Idul Fitri sesuai dengan Pergub 47 tahun 2020 yang ditandatangani Gubernur Anies Baswedan. Padahal untuk mengurus SIKM itu batas waktunya sudah habis pada Senin, 25/5/20.

Benni mengatakan, sejak dibuka layanan izin masuk keluar DKI, terjadi lonjakan pemohon pada layanan permintaan informasi dan konsultasi baik melalui Call Center, Live Chat, Video Call, Media Sosial @layananjakarta serta Penyuluhan Daring melalui surat elektronik ke alamat email [email protected]

Rupanya yang mengajukan permohonan memang banyak. Menurut Benni, sejak 15 Mei 2020 hingga 24 Mei 2020, ada 125.734 user yang  berhasil mengakses perizinan SIKM lewat website corona.jakarta.go.id. Untuk mengatasi lonjakan permintaan tersebut, DKI telah membuka layanan Live Chat melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Sementara penyuluhan daring yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon selama tanggal 23 sampai dengan 25 Mei 2020 dengan jadwal pelayanan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB.

Jadi, yang lolos tak sampai lima persen dari total permohonan masuk DKI Jakarta. “Sekitar 66,6 persen permohonan SIKM yang ditolak biasanya tak memenuhi ketentuan proses verifikasi dalam penelitian administrasi dan teknis perizinan,” ujar Benni.

Lebih rinci, kata Benni, DKI telah melakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis terhadap 4.948 permohonan SIKM dengan hasil 635 permohonan menunggu divalidasi penjamin atau penanggung jawab. Lalu ada 820 permohonan lainnya dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik.

“Sebanyak 3.493 permohonan ditolak atau tidak disetujui,” ujar Benni. Alasannya,  permohonan yang ditolak DPMPTSP Jakarta adalah untuk halalbihalal dengan keluarga.

Kedua, pemohon adalah Warga ber-KTP Jabodetabek, padahal mereka tidak perlu mengurus SIKM saat beraktivitas, sepanjang mereka masuk 11 sektor yang diizinkan di wilayah Jabodetabek dengan tetap mengikuti protokol pemerintah pencegahan penyebaran Covid-19

Ketiga, permohonan ditolak karena kegiatannya tidak diizinkan selama masa pandemi Covid-19 sesuai peraturan perundangan yang berlaku. "Pemohon kami sarankan untuk tetap berada di rumah dan mengikuti Protokol Pemerintah terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan mentaati peraturan perundangan terkait pelaksanaan PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta" ungkap Benni.

Sebelumnya Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Istiono mengatakan, pihaknya melarang masyarakat yang lolos mudik untuk kembali ke Jakarta tanpa SIKM itu. Hal itu dilakukan sesuai Pergub 47 tahun 2020. Menurut mantan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung ini, skenario sudah dipersiapkan dan diharapkan masyarakat untuk memahami aturan yang berlaku.

“Skenario ini sudah kita tata dan persiapkan. Harapan kita masyarakat paham untuk balik bisa dengan izin yang telah ditetapkan,” ujarnya dalam pernyataan resmi Senin, 25/5/2020.

Pihak kepolisian, sambung Istiono, akan melakukan penyekatan mulai dari Jawa Timur hingga Jawa Barat pada sejumlah titik di Jalur Pantura dan Jalur Selatan. Dan seluruh masyarakat harus memiliki izin untuk kembali Jakarta.

“Untuk akses masuk Jakarta harus ada surat izin. Bila masyarakat punya izin keluar masuk boleh masuk, kalau tidak putar balik tidak bisa ke Jakarta sebelum dia punya izin,” tandasnya.

Sedangkan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono meminta masyarakat mematuhi aturan yang telah ditetapkan untuk memutus rantai penularan covid-19. Ia menegaskan hendaknya setiap warga menjadi contoh teladan kepada keluarga masing-masing, lingkungan terdekat, sehingga secara keseluruhan akan mencakup seluruh bangsa.

“Itu yang kita lakukan, dan kita berharap masyarakat untuk mentaati kaitannya dengan apa yang menjadi program, maupun yang telah disampaikan oleh pemerintah, ya. Ini kita belajar, kemudian kita patuh, jangan sampai (bangsa) kita menjadi korban ya,” jelas Argo.(wrn)


Komentar Pembaca
Sidang Itsbat Akan Digelar 21 Juli 2020

Sidang Itsbat Akan Digelar 21 Juli 2020

Jumat, 03 Juli 2020 | 14:30

Inilah Kunci Ketenangan Hati Menurut Al Quran
New Normal New Ideas

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020 | 02:30