PP Muhammadiyah Tolak Perpu Corona dan RUU Kontroversial Lainnya

Polhukam  KAMIS, 21 MEI 2020 | 22:10 WIB | Warni Arwindi

PP Muhammadiyah Tolak Perpu Corona dan RUU Kontroversial Lainnya

MoeslimChoice | Pernyataan sikap Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik menegaskan penolakan seluruh substansi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 alias Perpu Corona. Perpu ini sejak 12 Mei 2020 telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.

“Muhammadiyah menolak dengan tegas karena bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai dasar moralitas konstitusi negara Republik Indonesia,” demikian hasil rekomendasi dalam pernyataan sikap PP Muhammadiyah pada Kamis, 21/5/20.

Perpu Corona ini hanya satu dari sejumlah aturan yang ditolak Muhammadiyah. Selain itu, PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik juga menolak RUU Cipta Kerja, RUU Minerba, hingga Perpres Pelibatan TNI.


Sebelumnya PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik menyampaikannya dalam konferensi pers virtual mengenai hal ini. Tampil dalam konferensi pers itu Ketua PP Muhammadiyah Dr HM Busyro Muqoddas dan Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Dr Trisno Raharjo.

Dalam pernyataan resminya PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik menyampaikan sejumlah alasan di balik penolakan tersebut. Salah satunya, Pasal 2 yang menghilangkan peran DPR dalam penganggaran, terutama terkait APBN. “Menjadikan eksekutif (pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi) tanpa kontrol terkait anggaran,” tulis pernyataan resmi itu.

Pasal ini mengatur bahwa pemerintah berwenang menetapkan sejumlah perubahan APBN. Salah satunya defisit anggaran melampaui 3 persen. “Ini bertentangan dengan Pasal 20A UUD 1945,” tulis Muhammadiyah. Adapun pasal 20A UUD 1945 mengatur bahwa DPR memiliki fungsi anggaran. (wrn)


Komentar Pembaca