Pemprov, MUI, dan NU Jawa Timur Sepakat Izinkan Shalat Idul Fitri di Masjid

Daerah  MINGGU, 17 MEI 2020 | 22:30 WIB

Pemprov, MUI, dan NU Jawa Timur Sepakat Izinkan Shalat Idul Fitri di Masjid

foto/net

Moeslimchoice. Pemerintah Provinsi Jatim mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang memperbolehkan diadakannya Shalat Idul Fitri 1441 Hijriah berjamaah di Masjid-masjid dengan tetap memperhatikan Protokol Covid-19.

SE bernomor 452/7809/012/2020 itu dikeluarkan pada 14 Mei 2020 dan berbunyi: Shalat Idul Fitri, Takbir, Tahmid, Tasbih, serta aktivitas ibadah lainnya sebagai ibadah bulan Ramadhan boleh dilaksanakan secara berjamaah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya penularan.

Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Heru Tjahjono. Dia mengatakan, surat edaran itu dikeluarkan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi setempat meminta pemerintah agar memberikan kelonggaran bagi Masjid-masjid di Jatim, untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah.

Menurut Heru, Surat Edaran yang dikeluarkan Pemrov Jatim sama persis dengan surat edaran MUI, yang telah diedarkan lebih dulu.

"Surat edaran yang kami keluarkan itu sudah sama persis dengan surat edaran MUI," kata Heru dalam konferensi pers secara live streaming di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (15/5) malam.

lebih lanjut Heru menyatakan, meski dibolehkan, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola Masjid yang akan menggelar shalat Ied. Di antaranya, mengukur suhu tubuh para jamaah, wajib mengenakan masker, mengatur jarak saf dengan model zigzag, dan khotbahnya pun diperpendek.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memberikan penjelasan terkait pelaksanaan shalat Idul Fitri 1441 Hijriah, khususnya pada saat dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Malang Raya, Jawa Timur.

Khofifah mengatakan, bahwa pihaknya telah mendapatkan masukan dari berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), terkait pelaksanaan shalat Idul Fitri selama masa PSBB.

"Pada posisi ini, kembali pada Peraturan Gubernur. Sesungguhnya, pada saat PSBB, ada proses pembatasan. Saya menyampaikan pembatasan, bukan pelarangan, dan penghentian," kata Khofifah, di Kota Malang, Jawa Timur, seperti dilansir dari jpnn, Sabtu (16/5).

Khofifah menambahkan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, memberikan klausul, terkait pelaksanaan ibadah jika dalam keadaan tertentu, bisa mempertimbangkan pendapat para ulama atau tokoh agama.

"Dalam klausul itu, dalam keadaan tertentu, silakan mempertimbangkan pendapat para ulama atau tokoh agama. Jadi posisinya seperti itu," ujar Khofifah.

Selain Pemprov dan MUI, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jatim juga mengedarkan surat yang sama pada Kamis (14/5). Merujuk pada keputusan Bahtsul Masail bernomor 643/PW/A-II/L/III/2020 tertanggal 18 Maret 2020 tentang Covid-19.

Ada tiga poin imbauan yang dikeluarkan NU Jatim terkait pelaksanaan ibadah selama Ramadhan dan Idul Fitri 1441 Hijriah, yaitu:.

1. Dilaksanakan relaksasi dan atau pemberian kelonggaran terhadap ibadah shalat berjamaah, yang meliputi shalat tarawih, shalat Jumat, dan salat Ied (Fitri maupun Adha) dengan penjaminan penegakan protokol kesehatan secara maksimal.

2. Rangkaian perayaan kegiatan Idul Fitri seperti silaturrahim dalam bentuk berkunjung ke orang tua/keluarga/sanak famili/tokoh agama/tokoh masyarakat atau kiai dibatasi dengan beberapa ketentuan. 

3. Kegiatan acara yang bertujuan mengumpulkan banyak orang, seperti halal bil halal agar ditiadakan. [mt]


Komentar Pembaca