Tanggapi Video Viral Bupati Boltim, Korwil PKH Sulut: Yang Salah Pemda Bukan Kemensos

Daerah  SABTU, 02 MEI 2020 | 05:25 WIB

Tanggapi Video Viral Bupati Boltim, Korwil PKH Sulut: Yang Salah Pemda Bukan Kemensos

Capture video viral Bupati Boltim terkait bantuan sosial/mch

Moeslimchoice | Korwil Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Sulawesi Utara, Noldy Mangerongkonda angkat bicara terkait viralnya video Bupati Bolaangmongondow Timur yang komplain mengenai permasalahan data bantuan sosial. Menurutnya, kesalahan tersebut bukan di Kementerian Sosial (Kemensos) RI melainkan di Kabupaten yang bersangkutan,

“Jangan menyinggung Kemensos RI dalam hal data kemiskinan yang ada di kabupaten kota, karena data yang dipakai oleh kementeriaa justru adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru atau terakhir yang dikirim dari kabupaten kota ke Kementerian Sosial RI,” kata Noldy dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Jumat (1/5/20).

Sejak tahun 2017, lanjutnya, isu dikeluarkannya DTKS yang berisi status By Name By Address (BNBA) harusnya di Verifikasi Validasi (Verval) atau diperbaiki 2 kali setahun yaitu per Januari dan Juli dalam Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang ada di tiap-tiap dinas sosial kabupaten kota seluruh Indonesia.

Malahan ditahun 2019 Kemesos telah memberikan kesempatan Verval 4 kali setahun yaitu finalisasi per Januari, Juli, Oktober dan Desember untuk lebih mempercepat perubahan data.

Tetapi karena kurangnya perhatian pemerintah kabupaten kota terhadap pengentasan kemiskinan, sehingga sering mengabaikan dan menganggap remeh bahkan ada yang tidak mengalokasikan anggaran untuk dinas sosial dalam kegiatan pemutakhiran data tersebut. Padahal semua kabupaten kota mempunyai visi dan misi yang sama yaitu memberantas kemiskinan di daerahnya masing-masing.

“Hal ini harus disampaikan agar supaya masyarakat tahu dan memahami alur dan mekanisme penggunaan data yang dipakai Kemensos RI sebagai dasar untuk menyalurkan bantuan sosial,” ungkap Noldy M.

Sesuai data dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kemesos RI, data klasemen sementara Verval daerah di SIKS-NG file cetak 25 April 2020, tercantum bahwa dari 15 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara, hanya 6 kabupaten kota yang sudah melakukan Verval DTKS, itupun masih di bawah 60 %.

“Sisanya 9 kabupaten kota belum melakukan Verval data sama sekali. Masih 0%  termasuk Kabupaten Bolaangmongondow Timur,” ujar Noldy.

“Sekali lagi di tekankan bahwa Kemensos RI akan memakai Verval DTKS terbaru atau terakhir yang dikirim dari kabupaten kota ke Pusdatin Kesos melalui Aplikasi SIKS-NG. Sesudah itu kalau ada perubahan status BNBA dalam DTKS yang belum di muktahirkan, maka itu adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten kota, bukan Kemensos RI,” tegas Noldy. [fah]


Komentar Pembaca