Napi Penipuan Harimau Rusia Tak Ada di Rutan? Ini Kata JPU

Hukum  KAMIS, 30 APRIL 2020 | 07:45 WIB | Yukie H Rushdie

Napi Penipuan Harimau Rusia Tak Ada di Rutan? Ini Kata JPU

Kimberly, terpidana penipuan jual-beli harimau Rusia

MoeslimChoice | Kimberly Sudjana, penipu jual-beli harimau Rusia yang telah menjadi narapidana di Rutan Khusus Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur, dengan vonis tujuh bulan penjara, mengaku sudah dipulangkan.

Pengakuan wanita berusia 28 tahun, warga Penjaringan, Jakarta Utara, tersebut disampaikan melalui percakapan WhatsApp dengan salah seorang temannya. Berdasarkan penelusuran, posisinya saat melakukan komunikasi itu diduga berada di sekitar Jalan Kapuk Raya, Penjaringan, Jakarta Utara.

Pada chat itu, Kimberly menyatakan kasusnya sudah kelar, semua pasal yang didakwakan kepadanya diputuskan gugur, sehingga sejak pembacaan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pun (14 April 2020) dia sudah langsung dipulangkan.

Pernyataan sang napi kasus penipuan itu sontak melahirkan polemik. Pasalnya, ucapan-ucapan Kimberly tersebut sangat tak sesuai dengan isi amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Fahzal Hendri, dalam persidangan di PN Jakarta Utara pada Selasa (14/4/2020).

Bahkan, hingga Kamis (30/4/2020), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Utara masih menayangkan amar putusan tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa Kimberly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Amar putusan itu, antara lain, berisi sebagai berikut: Mengadili (1) Menyatakan Terdakwa Kimberly, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”; (2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kimberly oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Kemudian, berdasarkan data pada SIPP PN Jakarta Utara, Kimberly disebutkan telah menjalani masa penahanan sejak tanggal 9 November 2019. Sehingga, menurut perhitungan vonisnya, ia bakal mendekam di balik jeruji besi itu hingga sekitar awal Juni 2020.

Lantas, kenapa Kimberly mengaku semua pasal dakwaan terhadapnya diputuskan gugur? Juga, betulkah sekarang Kimberly sudah tak lagi berada di Rutan Pondok Bambu, sebagaimana pengakuannya, bahkan sejak tanggal 14 April 2020?

Terkait vonis terhadap Kimberly itu, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara, dalam hal ini Fedrick Adhar yang bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut, menegaskan tak ada perubahan dari amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim pada tanggal 14 April 2020.

“Kalau [pasal] gugur, putusan dia bebas. [Tapi] enggak kok, tetap, enggak ada [amar putusan] yang berubah,” kata Fedrick Adhar kepada MoeslimChoice, Rabu (29/4/2020), melalui pesan WhatsApp.

Ia sangat menyesalkan seandainya Kimberly memang mengeluarkan statement semacam demikian, yang berbanding terbalik dengan fakta dalam persidangan. Dan, ia mengingatkan, setiap pernyataan, apalagi yang sampai menimbulkan kegaduhan, memiliki risiko hukumnya masing-masing.

Sementara itu, soal keberadaan Kimberly yang kini diduga sudah tidak ada lagi di Rutan Pondok Bambu, Fedrick menyatakan tidak mengetahuinya secara persis, dan akan segera melakukan pengecekan.

“Wah, [soal itu] saya enggak tahu. Tugas jaksa [hanya] sampai eksekusi putusan PN. Kalau kewenangan mengeluarkan, ada pada rutan yang bersangkutan, berdasarkan UU. Nanti coba saya cek dan koordinasi. Kalaupun keluar, apa dasarnya,” kata Fedrick, seraya menjanjikan untuk mengabari kembali hasil pengecekannya tersebut.

Ditanya soal kemungkinan keluarnya napi dari rutan tanpa sepengetahuan pihak kejaksaan, Fedrick kembali menegaskan posisi dan fungsinya yang sebatas eksekutor putusan PN.

“Kalau sudah dieksekusi dan diserahkan ke rutan, pihak rutanlah yang berwenang, kecuali dia ikut pembebasan bersyarat, biasanya ada pemberitahuan, atau rutan bersurat pemberitahuan [kepada kejaksaan],” katanya.

Soal kemungkinan sudah ada atau tidaknya kebijakan bebas bersyarat terhadap terpidana Kimberly, Fedrick belum bisa memastikannya.

“Saya coba cek dulu, ya,” katanya.

 

Mencederai Putusan Hukum

Dihubungi terpisah, praktisi hukum yang juga Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPW Pemuda Pancasila (PP) DKI Jakarta, Tohom Purba, mengatakan, pernyataan terpidana Kimberly itu berpotensi mencederai kewibawaan putusan hukum.

“Kalaulah benar dia berkata semacam begitu, ini jelas akan mencederai kewibawaan putusan hukum, karena berpotensi melahirkan berbagai opini negatif dari masyarakat awam terhadap para hakim maupun jaksa yang terlibat dalam persidangan tersebut. Mereka yang tidak mengetahui secara persis perkara ini, bisa saja menilai hakim PN Jakarta Utara bersikap lembek, atau justru menuding JPU telah sembrono menggusur orang tak bersalah ke persidangan. Bila dibiarkan tanpa klarifikasi dan penjelasan yang memadai, atau kalau perlu langkah hukum yang tegas, opininya bisa berkembang semakin liar,” kata Tohom kepada MoeslimChoice, Rabu (29/4/2020).

Ia kemudian menyarankan dilakukannya pengusutan mendalam terhadap pernyataan Kimberly tersebut.

“Mungkin saja dia ingin menghapus image buruk dirinya, dengan menyatakan bahwa dia sebetulnya dinyatakan tidak bersalah. Padahal, tanpa disadari, langsung tidak langsung dia telah mengesampingkan fakta persidangannya, sekaligus memancing hadirnya efek negatif terhadap para pelaksana dari persidangan tersebut,” kata Tohom lagi.

Terkait kemungkinan Kimberly sudah berada di luar rutan sebelum masa hukumannya usai, Tohom menyebutnya sebagai fenomena yang serba menyulitkan bagi pihak Rutan Pondok Bambu.

“Kalau benar dia sudah dipulangkan dari rutan, dengan alasan divonis bebas, ini mutlak harus diabaikan. Karena jelas sekali dia sedang berbohong. Faktanya kan dia tidak divonis bebas. Tapi, kalau memang benar dia sudah dipulangkan dari rutan, sementara alasannya tadi sekadar untuk mencuci citra, maka pihak Rutan Pondok Bambu harus segera mengklarifikasi, karena berdasarkan perhitungan seharusnya dia belum boleh dipulangkan. Kalaupun pengakuan sudah pulang berikut alasannya tadi memang sama-sama bohong, perlu dipertanyakan juga kepada pihak Rutan Pondok Bambu terkait keleluasaan narapidana menggunakan alat komunikasi pribadi untuk berhubungan dengan teman-temannya di luar penjara,” papar Tohom.

Soal kemungkinan Kimberly sudah menerima remisi (pemotongan masa hukuman), ataupun kebijakan bebas bersyarat, Tohom menegaskan, semua hal itu punya tata cara masing-masing, ada prosedur dan tahapan yang tercatat dan terdokumentasi secara administratif.

“Kalau memang betul begitu, berarti kan tidak harus pusing dan panik, toh bukti-bukti administratifnya sangat mudah untuk diperlihatkan. Daripada berdalih ke sana ke mari, saya kira lebih mudah bagi terpidana maupun pihak rutan mengklarifikasinya dengan menunjukkan bukti-bukti administratif tersebut,” pungkas Tohom.

 

Buntut Kelembekan Jaksa

Sementara itu, korban aksi penipuan Kimberly dalam kasus jual-beli harimau Rusia tersebut, Andri, kembali menyinggung sikap lembek Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tercermin dari ambiguitas isi dakwaannya.

Menurutnya, Pasal 378 KUHP yang didakwakan terhadap Kimberly itu memiliki ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Namun, meski menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, JPU hanya berani menuntutnya dengan hukuman penjara 10 bulan, atau tak sampai 21% dari ancaman maksimal pada Pasal 378 KUHP tadi.

“Kalaulah benar narapidana Kimberly itu sekarang sudah pulang ke rumahnya, saya kira ini tak lepas dari kelembekan tuntutan jaksa. Fenomenanya tentu bakal berbeda kalau JPU berani menuntutnya lebih dari 10 bulan, setidaknya 30 persenanlah dari ancaman maksimalnya,” kata Andri kepada MoeslimChoice, Rabu (29/4/2020).

Ia menambahkan, dalam asas hukum praduga tak bersalah, hak-hak seorang tahanan tidak sama dengan napi. Pasalnya, status seorang tahanan adalah tersangka atau terdakwa, sementara napi adalah terpidana.

“Di sinilah letak kelucuan sebagai buntut dari kelembekan jaksa itu. Pada akhirnya, meski dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, Kimberly hanya menjalani masa pemenjaraannya dalam status tersangka dan terdakwa, bukan terpidana. Begitu divonis sebagai terpidana, langsung dilepas, dengan dalih yang sangat banyak dan terkesan masuk akal —berkat pemotongan masa penahananlah, bebas bersyaratlah, remisi hari rayalah. Ibarat skenario FTV yang ending-nya begitu gampang diterka,” kata Andri.

Pandangan senada disampaikan Masrin Tarihoran, kuasa hukum Andri. Di matanya, situasi yang terjadi saat ini seakan memperkuat fenomena keadilan Indonesia yang kerap dituding lebih berpihak kepada hak-hak asasi pelaku ketimbang hak-hak asasi korban, sehingga kurang melahirkan efek jera.

“Kalau postulat-postulat semacam penjahat juga harus dipertimbangkan hak-hak asasinya sebagai manusia masih saja terus mengemuka, hukum bakal kesulitan melahirkan efek jera. Dipertimbangkan bolehlah, tapi jangan dikemukakan, begitulah kira-kira,” kata Masrin kepada MoeslimChoice, Rabu (29/4/2020).

Hingga berita ini ditayangkan, MoeslimChoice masih terus berupaya mendapatkan penjelasan dari pihak Rutan Pondok Bambu terkait keberadaan napi Kimberly. [yhr]


Komentar Pembaca