Komisi II DPRD: Penanganan Covid-19 di Pacitan Sarat Masalah

Daerah  SELASA, 28 APRIL 2020 | 20:35 WIB

Komisi II DPRD: Penanganan Covid-19 di Pacitan Sarat Masalah

Tejo Asmoro, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pacitan

MoeslimChoice | Hingga saat ini, penanganan Covid-19 di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, masih sarat dengan masalah. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pacitan didesak segera menyelesaikan kendala-kendala tersebut.

Kesimpulan itu mencuat menyusul penelusuran Komisi II DPRD Kabupaten Pacitan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Kesehatan setempat. Salah satu persoalan yang cukup serius, hingga detik ini Dinas Kesehatan masih terus menunggu keluarnya anggaran penanganan Covid-19 dari pihak Gugus Tugas Kabupaten Pacitan.

“Anggaran penanganan Covid-19 untuk Dinas Kesehatan belum juga keluar. Menurut Kepala Dinas Kesehatan, anggarannya masih dalam bentuk yen (Jawa: kalau). Yen sido cair, yen sido di kek I (kalau jadi cair, kalau jadi dikasih),” kata Tejo Asmoro, Sekretaris Komisi II DPRD Pacitan, kepada Kontributor MoeslimChoice, Suluh Apriyanto, Selasa (28/4/2020).

Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Pacitan itu, selama ini Dinas Kesehatan menggunakan anggaran cukai untuk belanja Alat Pelindung Diri (APD). Sementara dana Rp 8,9 miliar yang diajukan Dinas Kesehatan kepada Gugus Tugas, yang belakangan direvisi lagi, baru sebatas kabar.

“Dinkes belanja APD dan lain-lain itu menggunakan anggaran cukai, sehingga posisinya saat ini masih minus. Sementara yang dari Gugus Tugas, yang diajukan Rp 8,9 miliar tapi katanya masih direvisi lagi, baru kabar-kabar saja. Artinya, dana itu belum ada. Mulai kapan dana itu bisa digunakan, dan seperti apa bentuknya, itu yang menurut kami harus segera dijelaskan dan diberikan kepada Satuan Gugus Tugas yang ada di lapangan,” papar Tejo.

Bahkan, pihak Komisi II DPRD pun masih akan mempertanyakan keberadaan dana yang secara total sebesar Rp 25 miliar itu, terutama terkait perencanaan penggunaannya dan bentuk peruntukannya bagi para pasien. Menurutnya, ini masih menjadi pertanyaan besar yang harus segera mendapatkan jawaban.

Lebih lanjut, Komisi II menegaskan lagi, harus diketahui pula apakah dana besar itu benar-benar menyasar pada kebutuhan Orang Dalam Risiko (ODR), Orang Dalam Pengawasan (ODP), dan mereka yang dikarantina.

“Namanya dikarantina, orang-orang itu juga kan butuh asupan gizi, makanan, perawatan, dan lain-lain. Lalu, bagaimana kalau orang yang dikarantina tersebut adalah tulang punggung keluarga? Bagaimana nasib anggota keluarganya yang berada di rumah? Itu juga kan belum ada kejelasan,” kata Tejo lagi.

Ia pun kemudian menyoroti soal beban pihak kantor desa. Bagaimana persiapannya dalam menyediakan fasilitas terkait penanggulangan Covid-19 ini, di tengah beban-beban lain yang semakin berat dalam menjalankan pemerintahan.

“Desa-desa sekarang sudah mempersiapkan fasilitas isolasi. Tetapi nanti, makan-minum orang yang diisolasi mandiri juga diserahkan kepada pihak desa. Padahal, saat ini, desa juga dibebani dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan dana desa pun dipangkas 25-35 persen yang disisihkan untuk kepentingan itu,” ungkapnya.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Pacitan lainnya, Ririn Subianti, yang juga duduk di Badan Kehormatan Dewan dan Bapemperda, berpendapat, Pemerintah Kabupaten seharusnya memberikan petunjuk yang bersifat solutif kepada masyarakat di wilayah Zona Merah Pacitan.

“Seperti di desa-desa yang masuk Zona Merah. Mereka, konon, menjadi cluster utama tetapi tidak memiliki fasilitas isolasi, sehingga hanya melakukan isolasi di rumah sendiri, yang akhirnya menimbulkan risiko lebih besar karena sulit dikendalikan. Seharusnya, Zona Merah itu di-lockdown,” tambah Ririn Subianti.

Menurutnya, masyarakat di Zona Merah itu hidup dengan serba waswas, karena tidak ada rumah isolasi dan pemerintah daerah juga tidak memberikan petunjuk maupun pemahaman terkait hal tersebut. [yhr]


Komentar Pembaca