Plt Direktur RSUD Sidikalang Dipolisikan

Daerah  JUMAT, 17 APRIL 2020 | 17:50 WIB | Yukie H Rushdie

Plt Direktur RSUD Sidikalang Dipolisikan

Ucok T Hasudungan Lumban Gaol, kuasa hukum dr Erna Marpaung

MoeslimChoice | Dugaan pelecehan dan penghinaan melalui perkataan tak pantas yang dilontarkan Plt Direktur RSUD Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Surung Charles Lamhot Bantjin, berlanjut dengan pelaporan kepada pihak kepolisian.

Diberitakan sebelumnya, Surung Charles Lamhot Bantjin dianggap mengeluarkan perkataan tak pantas saat menyikapi desakan para tenaga medis di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidikalang yang membutuhkan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar dan pemeriksaan Rapid Test dalam konteks penanganan wabah Covid-19.

Merasa kehormatannya terusik, salah seorang tenaga medis di RSUD Sidikalang, dr Erna Marpaung, melaporkan perkataan tak pantas Surung Charles Lamhot Bantjin itu ke Polda Sumut.

Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/669/IV/2020/SPKT tertanggal 14 April 2020, Erna melaporkan Surung atas dugaan pelanggaran UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 KUHP.

Ucok T Hasudungan Lumban Gaol, kuasa hukum Erna, membenarkan adanya pelaporan tersebut.

“Benar, klien kami sudah membuat laporan di Polda Sumut terkait perbuatan yang dilakukan Plt Direktur RSUD Sidikalang itu,” kata Ucok kepada MoeslimChoice, Jumat (17/4/2020).

Menurutnya, perkataan Surung yang dikualifikasikan sebagai penghinaan tersebut adalah kalimat: “Mati saja dokter, kalau tidak terima dengan keadaan rumah sakit, pergi saja dari rumah sakit ini.”

Ia kemudian mengisahkan kronologi peristiwa tersebut, sebagaimana disampaikan kliennya, Erna Marpaung.

Kalimat yang dinilai penghinaan itu berawal saat rapat pada tanggal 6 April 2020, yang dipimpin langsung oleh Surung, karena adanya permintaan kelengkapan APD dan Rapid Test bagi para tenaga medis yang melakukan kontak langsung dengan pasien Covid-19 di RSUD Sidikalang.

“Permintaan itu karena adanya PDP (Pasien Dalam Pengawasan) Covid-19 yang meninggal dunia pada tanggal 4 April 2020, pukul 08.30 WIB, setelah menjalani masa isolasi sejak tanggal 3 April 2020. Sebelum diisolasi, pasien itu sempat dirawat di ruang VIP sejak tanggal 31 Maret 2020,” kata Ucok.

Dalam rapat yang juga dihadiri 21 tenaga medis IGD tersebut, lanjut Ucok, Surung menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan kelengkapan APD dan Rapid Test itu, sehingga terjadi perdebatan.

“Menurut klien saya dan beberapa saksinya, Plt Direktur RSUD Sidikalang mengatakan APD sangat sulit didapatkan, sementara Rapid Test tidak dapat dilaksanakan karena harus ada persetujuan Bupati Dairi (Eddy Keleng Ate Berutu). Alat Rapid Test itu sendiri disebutkan disimpan di Pendopo Bupati Dairi. Padahal, seharusnya, alat Rapid Test itu disimpan di Gudang Farmasi RSUD Sidikalang, agar memudahkan para tenaga medis mengambil tindakan terhadap pasien-pasien terduga Covid-19,” kata Ucok.

Diketahui, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Dairi, yang dikomandani sendiri oleh Bupati Eddy Keleng Ate Berutu, sudah menunjuk RSUD Sidikalang sebagai rumah sakit rujukan.

Kemudian, dengan adanya PDP Covid-19 yang meninggal dunia pada 4 April 2020 tadi, para tenaga medis yang sempat melakukan kontak langsung dengan pasien tersebut, sejak proses pemeriksaan, perawatan, hingga pemakamannya, menjadi layak untuk menjalani Rapid Test.

“Dalam perdebatan itulah Plt Direktur RSUD Sidikalang melontarkan perkataan tak pantasnya. Padahal, masih segar di ingatan, Presiden Joko Widodo saja membatalkan pelaksanaan Rapid Test terhadap seluruh anggota DPR RI dan keluarganya sebanyak 2.000 orang, lalu meminta agar Rapid Test itu wajib dilakukan kepada seluruh tenaga medis yang aktif menangani pasien Covid-19,” kata Ucok lagi.

 

Perkara Mutasi

Pada kesempatan itu, Ucok juga menyinggung soal pemutasian Erna Marpaung ke Puskesmas Sumbul, yang baru diketahui kliennya tersebut pada tanggal 8 April 2020 dan menerima fisik SK-nya dua hari kemudian, 10 April 2020, dari tangan Kepala Tata Usaha RSUD Sidikalang, Luber Sianturi.

Penetapan Surat Keputusan yang ditandatangani Bupati Eddy Keleng Ate Berutu itu ternyata tertanggal 30 Maret 2020. Padahal, pada 31 Maret hingga 8 April 2020, Erna Marpaung masih menandatangani sejumlah dokumen penting, seperti Medical Report dan Repertum, sesuai tugas dan kewenangannya di RSUD Sidikalang.

Namun, kisah Ucok, saat kliennya mempertanyakan cacat administratif itu, termasuk membeberkan risiko-risikonya di masa mendatang, Kepala Tata Usaha RSUD Sidikalang, Luber Sianturi, malah menyampaikan pernyataan yang sungguh di luar dugaan, “Biasanya tanggal mundur dalam SK itu, Bu Dokter.”

Di mata Ucok, pemutasian itu sendiri mengandung banyak kejanggalan yang relatif tak sesuai dengan regulasi.

“Setelah mempelajari fakta dan data, ternyata klien saya itu, yang berpangkat Golongan IV-A, dipindahkan ke sebuah puskesmas yang Kepala UPT-nya saja masih berpangkat Golongan III-C. Sehingga, menurut saya, pemutasian tersebut harus dikualifikasikan sebagai tidak memenuhi prosedur atau syarat dan tidak melalui tahapan yang diatur dalam perundang-undangan terkait mutasi ASN,” kata Ucok.

Demi memperjuangkan keadilan bagi kliennya, Ucok pun sudah melakukan beberapa langkah, termasuk mengirim surat kepada Pengurus Wilayah IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Sumut.

Surat tersebut ia tembuskan pula kepada Ketua Umum PB IDI, Menteri Kesehatan RI, Kapolri, Ketua BPK RI, Ketua LPSK, Komisi ASN, Gubernur Sumut, Komisioner Ombudsman Perwakilan Sumut, Inspektorat Sumut, dan Ketua DPRD Kabupaten Dairi.

 

Arogansi Bupati

Sementara itu, aktivis yang juga Sekjen LSM Peduli Dairi, Ungkap Marpaung, kembali menegaskan, sikap Plt Direktur RSUD Sidikalang, Surung Charles Lamhot Bantjin, itu menunjukkan ketidakpahamannya terhadap masalah medis dan kerumah-sakitan.

Di mata Ungkap, hal itu tak lepas dari arogansi Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, yang memaksakan kehendak mengangkat Surung menjadi Plt Direktur RSUD Sidikalang.

“Surung itu bukan seorang tenaga medis. Latar belakang akademiknya adalah Sarjana Teknik jurusan Geologi. Jadi, pengangkatannya sebagai Plt Direktur RSUD Sidikalang merupakan tindakan Kepala Daerah Kabupaten Dairi yang terkesan arogan dan menyepelekan ketentuan pada Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,” kata Ungkap kepada MoeslimChoice, Jumat (17/4/2020).

Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2009 itu sendiri berbunyi: “Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.”

“Istilah kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan itu tentunya bukan berarti jago mengerjakan proyek pembangunan rumah sakit, melainkan piawai mengelola fungsi rumah sakit sebagai sentra layanan medis,” imbuh Ungkap.

Ia pun menduga ada semacam “skenario terselubung” di balik pemutasian dr Erna Marpaung.

“Terlalu banyak kejanggalan di sana. Rekayasa tanggal pun sangat mungkin terjadi di sana, demi mengaburkan alasan pemutasian. Apalagi dengan beredarnya sejumlah video di berbagai jejaring medsos, yang seolah ingin menyudutkan eksistensi Erna di RSUD Sidikalang dan menciptakan opini publik yang tak sesuai fakta,” kata Ungkap.

Namun, ia percaya, hukum di Indonesia ini berlaku secara nasional, bukan cuma di Kabupaten Dairi saja.

“Jadi, kalau mau mengakali aturan hukum, tidak cukup hanya dengan menguasai Dairi. Proses hukum itu sangat berjenjang. Pasti akan selalu ada satu titik di mana kebenaran hukum tak bisa lagi diutak-atik, entah itu di tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional,” tegas Ungkap.

 

Pemkab Dairi Membantah

Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Dairi membantah adanya “pelecehan” dan “penghinaan” yang dilakukan Plt Direktur RSUD Sidikalang, Surung Charles Lamhot Bantjin, kepada para tenaga medis yang tengah berjuang memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Dairi, Rahmat Syah Munthe, menyampaikan, pihaknya sudah mengkonfirmasi langsung terkait isu tersebut. Pihak yang dimintainya konfirmasi tersebut adalah Kepala Tata Usaha RSUD Sidikalang, Luber Sianturi.

“Sehingga, tidak benar ada pelecehan dan penghinaan kepada petugas medis di RSUD Sidikalang. Karena, pada saat terjadi rapat, Plt Direktur RSUD Sidikalang hanya bertanya kepada seorang petugas medis, apakah petugas itu yakin masuk ke surga, dan petugas medis tersebut mengatakan pasti masuk surga. Lalu Plt Direktur RSUD mengatakan kembali bahwa secara keimanan kekristenan seseorang menuju surga harus melalui kematian sebagai pintu dan jalan menuju surga,” ujar Rahmat Syah kepada wartawan, Jumat (17/4/2020), menirukan pernyataan Luber Sianturi.

Dan, lanjut Rahmat Syah, dari pernyataan Kepala Tata Usaha RSUD Sidikalang itu pun diperoleh keterangan bahwa pihaknya selalu mendistribusikan APD kepada tenaga medis, sepanjang ketersediaan APD di RSUD tersebut memang ada, dan berdasarkan kebutuhan maupun peruntukan APD di tiap ruangan.

Terkait mutasi dr Erna Marpaung, Rahmat Syah menyampaikan, proses yang dilakukan oleh pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dairi berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 210/821/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 itu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Bahwa dokter dapat dimutasi dari RSUD Sidikalang ke Puskesmas dengan alasan bahwa Puskesmas adalah unit pelayanan sarana kesehatan, dan selanjutnya dr Erna Marpaung yang dimutasi ke Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas Sumbul adalah untuk mengisi tenaga dokter yang kurang. UPT Puskesmas Sumbul adalah Puskesmas Rawat Inap dan dibutuhkan tenaga dokter sebanyak tiga orang. Sedangkan saat ini yang tersedia masih dua orang. Maka mutasi dr Erna Marpaung dari RSUD Sidikalang ke UPT Puskesmas Sumbul sesuai kebutuhan organisasi dan telah sesuai dengan ketentuan,” jelas Rahmat Syah.

Sedangkan Plt Direktur RSUD Sidikalang, Surung Charles Lamhot Bantjin, saat dikonfirmasi, Jumat (17/4/2020), soal pelaporan dirinya ke Polda Sumut oleh Erna Marpaung, mengaku belum menerima panggilan.

“Belum ada, Lae. Maaf ya, baru selesai rapat,” tulisnya, melalui pesan elektronik kepada wartawan. [yhr]


Komentar Pembaca
Sidang Itsbat Akan Digelar 21 Juli 2020

Sidang Itsbat Akan Digelar 21 Juli 2020

Jumat, 03 Juli 2020 | 14:30

Inilah Kunci Ketenangan Hati Menurut Al Quran
New Normal New Ideas

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020 | 02:30