Anggaran Covid-19 Pacitan: Diajukan Rp 35 M, Disiapkan Rp 20 M

Daerah  JUMAT, 17 APRIL 2020 | 11:00 WIB

Anggaran Covid-19 Pacitan: Diajukan Rp 35 M, Disiapkan Rp 20 M

Tejo Kusmoro (paling kiri), anggota Badan Anggaran dan Sekretaris Komisi II DPRD Pacitan

MoeslimChoice | Pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, mengalokasikan dana sebesar Rp 20 miliar untuk anggaran percepatan penanganan Covid-19. Angka itu lebih rendah dari pengajuan semula, yang tercatat sekitar Rp 35 miliar.

Hal itu disampaikan Tejo Kusmoro, anggota Badan Anggaran dan Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pacitan. Ia memastikan, pihaknya akan senantiasa diap membantu Pemkab dalam penanggulangan Covid-19.

“Saat ini, untuk penanganan Covid-19, Pemkab menyiapkan dana Rp 20 miliar, dari Rp 35 miliar yang dibutuhkan. Sebenarnya, kita juga akan menyiapkannya, kalau memang kebutuhannya itu Rp 35 miliar,” kata Tejo kepada Kontributor MoeslimChoice di Pacitan, Suluh Apriyanto, Jumat (17/4/2020).

Bahkan, lanjutnya, lebih dari Rp 35 miliar pun bisa dianggarkan, selama tidak mengganggu kegiatan-kegiatan primer lainnya.

“Lebih dari itu pun tidak masalah bagi kami, yang penting jangan sampai mengganggu kegiatan di desa-desa maupun pembangunan-pembangunan yang digunakan untuk belanja masyarakat,” imbuhnya.

Ia mengatakan, pada semester awal ini, masih banyak anggaran yang tidak bisa terserap sepenuhnya oleh pemerintah.

“Masih ada belanja rutin, perjalanan dinas, belanja Bimtek, workshop, belanja safari Ramadhan Bupati dan Pemkab, bahkan anggaran lomba desa yang baru terserap beberapa persen saja. Ada lagi anggaran tilik warga, juga anggaran di masing-masing SKPD, yang sebetulnya tidak bisa terserap di semester awal ini,” ungkapnya kepada MoeslimChoice.

Menurutnya, anggaran tersebut sebenarnya bisa diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, melalui mekanisme refocusing dan realokasi APBD sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Di sisi lain, Tejo menyinggung Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pacitan, yang dinilainya hanya memikirkan anggaran bagi masyarakat miskin. Padahal, sejatinya, yang harus dipikirkan itu bukanlah kaum miskin saja, melainkan juga nasib semua lapisan masyarakat yang nyata-nyata ikut terdampak oleh kebijakan penanganan Covid-19.

“Masalah Covid-19 ini bukan melulu persoalan mereka yang sakit, tetapi juga mereka yang terdampak. Dan, yang terdampak itu bukan hanya warga miskin, tetapi juga mereka yang bisa jadi miskin akibat Covid-19. Semua itu perlu dipikirkan secara sama. Kalau hanya memikirkan yang miskin, bagaimana nasib kelompok calon miskin baru itu?” tegas Tejo.

 

Wisma Atlet dan Kawasan Isolasi Mandiri Desa

Pada kesempatan yang sama, Tejo pun memikirkan nasib Pemerintahan Desa, yang kini terkena kewajiban pengadaan tempat sebagai kawasan isolasi mandiri bagi warganya.

“Sekarang, setiap desa diwajibkan memiliki kawasan isolasi mandiri. Dalam situasi seperti ini, tentunya anggaran yang disiapkan untuk Wisma Atlet, khususnya alokasi penanganan ODP (Orang Dalam Pengawasan), tidak akan terpakai,” katanya.

Pasalnya, orang-orang yang datang dari kawasan Zona Merah itu ternyata lebih memilih melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing.

Secara begitu, sambung Tejo, anggaran yang semula dialokasikan untuk penanganan ODP di Wisma Atlet itu seharusnya direalokasikan kepada desa di mana para ODP tersebut berada.

“Kalau anggaran itu diberikan ke sana, tentunya protokol pembiayaan dan penanganan bagi para ODP itu pun bakal melekat di pihak Kantor Desa. Bagaimanapun, mereka kan membutuhkan biaya untuk konsumsi, obat-obatan, dan lain-lain. Semua itu pastinya takkan mungkin dibebankan kepada anggaran desa,” pungkasnya. [yhr]


Komentar Pembaca