Lecehkan Permintaan APD Tenaga Medis, Dokter Kecam Direktur RSUD Sidikalang

Daerah  KAMIS, 16 APRIL 2020 | 14:40 WIB | Yukie H Rushdie

Lecehkan Permintaan APD Tenaga Medis, Dokter Kecam Direktur RSUD Sidikalang

Ilustrasi

MoeslimChoice | Di tengah gencarnya upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) di hampir 210 negara termasuk Indonesia, muncul isu tak sedap di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Sejumlah dokter mengecam reaksi Plt Direktur RSUD Sidikalang, Surung Charles Lamhot Bantjin, yang dinilai telah melontarkan kata-kata kurang pantas, bahkan cenderung menghina, saat menyikapi permintaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga medis yang bertugas di Unit Gawat Darurat (UGD).

RSUD Sidikalang sendiri sebenarnya sudah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Dairi, yang dikomandani langsung Bupati Eddy Keleng Ate Berutu.

Alkisah, tanggal 6 April 2020, dr Erna Marpaung beserta beberapa dokter lain dan paramedis UGD mengajukan permintaan APD kepada Plt Direktur RSUD Sidikalang, Surung Charles Lamhot Bantjin.

Namun, alih-alih mendapatkan APD, mereka malah harus menerima muntahan kata-kata kurang pantas dari Surung. Antara lain, “Mati saja dokter, kalau tidak terima dengan keadaan Rumah Sakit pergi saja dari Rumah Sakit”.

Bahkan, peristiwa itu berlanjut dengan pemutasian Erna Marpaung ke Puskesmas Kecamatan Sumbul, yang SK-nya dia terima pada tanggal 10 April 2020. Uniknya, pada SK tersebut tercantum tanggal penetapannya 30 Maret 2020, dan di poin ketiga keputusannya ditegaskan bahwa “Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan”.

Padahal, Erna Marpaung sendiri, setidaknya pada tanggal 31 Maret 2020 hingga menerima SK, 10 April 2020, masih terus menjalankan semua fungsi dan kewenangannya di RSUD Sidikalang. Ia masih menandatangani beberapa dokumen penting, seperti rekam medik pasien, surat keterangan kematian pasien, dan lain-lain.

 

Surat Pernyataan Dokter

Dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani sejumlah dokter pada tanggal 7 April 2020, mereka menilai sikap dan pernyataan Surung tadi sebagai bentuk pembiaran dan penghinaan terhadap profesi tenaga medis yang tengah berjuang mempertaruhkan nyawa menangani situasi pandemi Covid-19.

Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing, menyampaikan penyesalannya terhadap sikap yang diperlihatkan Surung.

“Kalau memang benar terjadi seperti yang tertulis di surat pernyataan tersebut, saya sebagai Wakil Bupati sangat menyayangkan sikap yang dilakukan oleh Plt RSUD Dairi, Surung Charles Lamhot Bantjin, ST., M. AP. Tapi, untuk memastikan surat pernyataan yang beredar itu benar atau tidak, maka kita harus mengkonfrontir kedua belah pihak agar bisa menemukan fakta-fakta yang benar dan absolut,” kata Jimmy, melalui pesan WhatsApp-nya kepada MoeslimChoice, Kamis (16/4/2020).

Menurutnya, harus dilakukan langkah mempertemukan kedua belah pihak, demi mendapatkan fakta-fakta yang berimbang dan benar.

“Kedua belah pihak akan dipertemukan, dimintai keterangan. Juga, apabila ada saksi yang bisa dimintai keterangannya, maka akan dipanggil. Sehingga, dari situ nanti kita akan mendapatkan fakta-fakta yang berimbang dan benar,” katanya.

Jimmy pun menyampaikan tanggapannya terkait pemindahan Erna Manurung ke Puskesmas Sumbul, yang SK-nya ditandatangani langsung Bupati Eddy Keleng Ate Berutu.

“Saya kurang begitu tahu, apa pertimbangan BKSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi) melakukan perpindahan tenaga medis di saat pandemik Covid-19. Namun, untuk mutasi ini, kita hargai saja kewenangan delegatif pimpinan tertinggi kita di Kabupaten Dairi, dan semoga saja mutasi yang dilakukan juga sudah mempertimbangkan sisi kemanusiaannya,” kata Jimmy.

MoeslimChoice pun meminta konfirmasi terkait masalah ini kepada Bupati Eddy Keleng Ate Berutu, Surung Charles Lamhot Bantjin, serta Plt Kepala Inspektorat Kabupaten Dairi, Syafiah Fitri Berutu, dan Ketua DPRD Sabam Sibarani. Namun mereka belum menyampaikan tanggapannya.

 

Testimoni Erna Marpaung

Dihubungi melalui sambungan telepon, dr Erna Marpaung mengisahkan proses permohonan APD yang disampaikannya pada tanggal 6 April 2020 kepada Plt Direktur RSUD Sidikalang, Surung Charles Lamhot Bantjin.

Menurutnya, itu bukanlah permintaan yang mendadak dan mengada-ada, apalagi untuk sekadar mengumbar egoisme menyelamatkan diri sendiri.

“Permintaan itu, sebetulnya, sudah saya sampaikan sejak tanggal 17 Maret 2020. Dan, permintaan itu disampaikan atas pertimbangan medis, setelah melihat para petugas mengenakan APD ala kadarnya akibat berbagai keterbatasan. Ini bukan karena egoisme untuk menyelamatkan diri sendiri, melainkan justru kesadaran untuk melindungi lingkungan di sekitar kami. Sebagai barisan terdepan dalam menangani ancaman Covid-19, para tenaga medis ini sangat berpotensi menjadi penyebar virus tersebut bila tidak melaksanakan tugasnya sesuai protokol yang ditetapkan WHO (Badan Kesehatan Dunia), termasuk di dalamnya perlengkapan yang dikenakan saat bertugas,” papar Erna kepada MoeslimChoice, Kamis (16/4/2020).

Apalagi, lanjutnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Dairi telah menunjuk RSUD Sidikalang sebagai rumah sakit rujukan. Jadi, idealnya, RSUD Sidikalang sendiri yang harus lebih dulu menjalankan semua protokol untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tersebut.

Permintaan fasilitas rapid test juga disebutnya bukan karena dia merasa “sok pintar”, melainkan murni pertimbangan medis.

Rapid test itu merupakan langkah awal untuk menentukan pola penanganan dan penempatan seseorang dalam konteks Covid-19. Kami pun tidak menggunakannya secara sembarangan, melainkan berdasarkan pertimbangan terhadap gejala dan riwayat. Lagipula, barangnya kan ada. Kenapa harus susah?” kata Erna.

Terkait pemutasiannya, ia mengaku siap mengabdi di mana pun ditempatkan. Karena, pengabdian terbesarnya sebagai tenaga medis adalah pada profesi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Namun, ia juga mengaku tak mau terjebak pada cacat-cacat administratif yang berpotensi menjadi pelanggaran hukum di kemudian hari nanti.

“Saya menerima SK pemutasian itu pada tanggal 10 April 2020. Setelah dibaca, ternyata tanggal penetapannya adalah 30 Maret 2020. Padahal, di tanggal 31 Maret hingga 10 April saja, banyak dokumen penting yang masih saya tandatangani sesuai fungsi dan kewenangan saya di RSUD Sidikalang,” katanya.

Secara administratif, kenyataan itu membuat Erna risau. SK tersebut membuat semua dokumen yang ditandatanganinya setelah 30 Maret 2020 mengandung cacat hukum, yang memungkinkan melahirkan persoalan di kemudian hari.

Kejanggalan administratif itu pun melahirkan berbagai spekulasi di benak Erna. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi di balik ini semua?

“Sudah sebegitu lalainyakah tertib administrasi di Pemerintah Kabupaten Dairi?” cetusnya, setengah bertanya.

 

Konflik Anggaran?

Sementara itu, dihubungi terpisah, aktivis yang menjabat sebagai Sekjen LSM Peduli Dairi, Ungkap Marpaung, menilai, sikap Plt Direktur RSUD Sidikalang, Surung Charles Lamhot Bantjin, menunjukkan ketidakpahamannya soal dunia medis.

“Saya heran, kenapa orang yang tidak paham soal medis bisa ditunjuk sebagai Plt Direktur RSUD Sidikalang. Kalau dia mengerti soal penanganan medis di tengah wabah, dia pasti tidak akan bersikap seperti begitu,” kata Ungkap kepada MoeslimChoice, Kamis (16/4/2020).

Ditanya apakah itu karena adanya masalah penganggaran, Ungkap menyampaikan ketidaksepakatannya. Ia menyinggung instruksi pemerintah pusat soal refocusing dan realokasi APBD dalam penanganan Covid-19.

“Selama berkaitan dengan kepentingan penanganan Covid-19, tak ada alasan untuk menyatakan kendala anggaran. Itu sudah menjadi kebijakan nasional yang wajib diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah. Entahlah kalau di Dairi ini ada semacam konflik anggaran,” katanya.

Diketahui, menindaklanjuti Surat Menkeu RI Nomor S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020, Pemkab Dairi —melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)— langsung melakukan Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Tahun Anggaran 2020.

Hal itu dilakukan guna percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Dairi. Dari jumlah total alokasi DAK Fisik Kabupaten Dairi TA 2020 sebesar Rp 112,6 miliar, ada sekitar Rp 70,7 miliar yang dihentikan pengadaannya.

“Langkah itu dilakukan guna percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Kabupaten Dairi, sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa, juga Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah,” kata Ungkap.

Jadi, menurutnya, sebagai rumah sakit rujukan yang ditunjuk resmi oleh Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Dairi, sangat tidak masuk akal kalau RSUD Sidikalang sampai harus menyatakan tidak punya anggaran untuk pengadaan APD bagi tenaga medis.

“Peristiwa di RSUD Sidikalang itu tidak boleh dibiarkan. Bukan mustahil, itu hanyalah puncak dari gunung es persoalan yang ada di sana. Semua pihak terkait harus mengusutnya sampai ke akar. Saya curiga, ada masalah besar, atau —setidaknya— permainan tertentu, di balik peristiwa itu,” pungkasnya. [yhr]


Komentar Pembaca
Sidang Itsbat Akan Digelar 21 Juli 2020

Sidang Itsbat Akan Digelar 21 Juli 2020

Jumat, 03 Juli 2020 | 14:30

Inilah Kunci Ketenangan Hati Menurut Al Quran
New Normal New Ideas

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020 | 02:30