Sidang Harimau Rusia, Tuntutan JPU Dinilai Terlalu Kompromis

Hukum  RABU, 01 APRIL 2020 | 12:35 WIB

Sidang Harimau Rusia, Tuntutan JPU Dinilai Terlalu Kompromis

Terdakwa Kimberly (kiri) dan JPU Fedrick Adhar (kanan)

MoeslimChoice | Sejumlah pengamat hukum menilai, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Fedrick Adhar, terhadap terdakwa perkara penipuan harimau Rusia, Kimberly (28), terlalu ringan, bahkan cenderung terlalu kompromis dengan fakta-fakta memberatkan yang muncul dalam persidangan.

Pada lanjutan persidangan perkara Nomor 76/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr itu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Selasa (31/3/2020), dengan agenda tunggal pembacaan tuntutan JPU, Fedrick Adhar menyatakan Kimberly terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) terhadap korban bernama Andri, lalu meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan.

Tuntutan JPU itu, yang hanya meminta terdakwa dipenjara 10 bulan atau tidak sampai 21% dari ancaman maksimal pada Pasal 378 KUHP, melahirkan kekecewaan di hati korban, Andri, dan penasihat hukumnya, Masrin Tarihoran.

“Tuntutan JPU itu jelas-jelas terlalu ringan dan kurang memperhitungkan rasa keadilan bagi saya selaku korban. Kepentingan saya sebagai korban saja sudah terpasung selama 10 bulan, terhitung sejak mempercayakan penyelesaian perkara ini melalui jalur hukum dengan membuat laporan polisi pada tanggal 10 Juni 2019,” kata Andri kepada MoeslimChoice, Rabu (1/4/2020).

Dari tindak pidana penipuan itu, yang menurut tuntutan JPU terbukti secara sah dan meyakinkan, Kimberly sukses menyedot uang korbannya, Andri, sebesar Rp 191 juta. Secara matematis, seandainya dia divonis 10 bulan, itu berarti Kimberly menjalani kehidupan di penjara dengan gaji Rp 19,1 juta per bulan.

“Saya percaya pada hukum, makanya mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui jalur hukum. Tapi, kalau begini, saya khawatir ini akan menimbulkan prasangka buruk, terutama dari para korban penipuan. Lebih parah lagi, orang-orang jadi tidak takut untuk menipu, karena terbukti menguntungkan,” kata Andri, kesal.

Dihubungi terpisah, penasihat hukum Andri, Masrin Tarihoran, menyampaikan kekecewaan serupa terhadap isi tuntutan JPU.

“Terlalu ringan, tentunya. Dalam isi tuntutannya, JPU menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan. Jadi, menurut hemat saya, seharusnya tuntutan mereka bisa lebih dari sekadar 10 bulan,” kata Masrin.

Dalam sidang-sidang sebelumnya, muncul fakta-fakta persidangan yang relatif memberatkan terdakwa Kimberly. Antara lain, dia melakukan aksi penipuannya itu dengan menyalahgunakan dokumen yang diterbitkan negara demi meyakinkan korbannya. Bahkan, terbukti kemudian bahwa dokumen yang digunakannya sebagai alat untuk menipu itu ternyata palsu, sebagaimana kesaksian tertulis dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK) maupun Kementerian Pertanian RI.

Fakta lainnya, hingga saat ini, terdakwa sama sekali belum menyampaikan permohonan maafnya secara resmi kepada korban, sehingga terkesan tidak menyesali perbuatannya terhadap korban.

Menurut Masrin, terdakwa juga terbukti tidak memiliki iktikad baik untuk berdamai dengan korban. Padahal, sebelum perkara ini memasuki ranah hukum, Andri sempat membuka pintu damai dengan terdakwa melalui cara pembuatan video permintaan maaf.

Bahwa terdakwa kemudian memohonkan perdamaian dalam proses persidangan, di hadapan Majelis Hakim, hal itu hanyalah sebuah wacana yang sama sekali tidak terealisasi, sehingga tidak bisa dianggap sebagai hal yang meringankan.

 

Bisa Berbalik Memberatkan

Praktisi hukum dari Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPW Pemuda Pancasila (PP) DKI Jakarta, KRT Tohom Purba, menyampaikan pendapatnya.

“Upaya perdamaian atau niat baik mengembalikan kerugian baru bisa dianggap sebagai hal yang meringankan hukuman kalau memang terealisasi. Terdakwa korupsi pun, kalau hanya berniat mengembalikan kerugian negara tanpa merealisasikannya, belum bisa diberikan keringanan hukuman. Bahkan, kalau dimasukkan dalam tuntutan, pengembalian kerugian itu justru bisa menjadi sesuatu yang memberatkan kalau tidak dilaksanakan, karena harus diganti dengan penambahan hukuman kurungan badan,” papar Tohom kepada MoeslimChoice, Rabu (1/4/2020).

Dalam berbagai bentuk dan tingkatannya, lanjut Tohom, penipuan termasuk tindak pidana yang hampir setiap hari terjadi di masyarakat, karena kerap dianggap sepele atau dikaburkan melalui alasan-alasan perdata. Dianggapnya, cukup dengan mengembalikan kerugian, lalu minta maaf, persoalan selesai.

“Maka, demi memberangus praktik penipuan, dan mengajarkan kepada masyarakat agar jangan pernah bercita-cita jadi penipu, hukum harus bertindak tegas —bahkan, kalau perlu, kejam— terhadap para pelakunya. Kalau memang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta persidangan, idealnya JPU dan Majelis Hakim betul-betul mempertimbangkan kepentingan korban,” katanya.

Menanggapi isi tuntutan JPU dari Kejari Jakarta Utara terhadap terdakwa Kimberly, Tohom menilainya ada semacam ambiguitas di sana.

“Disebutkan di sana hal-hal yang memberatkannya, sehingga dinyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan. Bahkan, kalau tidak salah hitung, hal yang memberatkannya lebih banyak daripada hal yang meringankannya. Tapi, ternyata, tuntutannya hanya 10 bulan penjara. Saya kira, jajaran Kejari Jakarta Utara terlalu kompromis terhadap hal-hal yang memberatkan terdakwa. Terlalu mengabaikan hal itu, sehingga kurang menyentuh rasa keadilan korban,” katanya.

Terpisah, praktisi dan akademisi hukum, Tb Barkah maulana, menyatakan, perbuatan merugikan orang lain, kalau memang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, tak perlu diberi ampun, demi menimbulkan efek jera.

“Kalau tidak jera, seorang copet pun bisa menjelma jadi rampok. Penipuan tidak bisa hanya dilihat dari nilainya, tapi juga potensinya. Hari ini nipu Rp 5 juta, bisa saja besok-lusa nipu miliaran rupiah dari bisnis bodong, kalau dia tidak dibikin kapok. Karena, kalau tidak kapok, penjara itu justru akan menjadi semacam sekolah untuk memperbaiki modus penipuannya di masa depan. Itulah tugas hukum, membuat kapok seseorang agar takut bermain-main dengan hukum,” kata Barkah kepada MoeslimChoice, Rabu (1/4/2020).

Dia yakin, di antara oknum-oknum pedagang hukum, masih sangat banyak orang-orang baik dalam kancah penegakan keadilan di negeri ini.

“Saya percaya, Majelis Hakim dalam persidangan di PN Jakarta Utara itu pun memiliki pertimbangan dan penilaian sendiri, yang bisa saja berbeda atau sama dengan pandangan umum. Saya hanya berharap segenap pelaksana penegakan hukum dan keadilan di sini betul-betul mengedepankan upaya bikin kapok setiap pelanggar hukum,” pungkasnya.

Sidang perkara penipuan harimau Rusia dengan terdakwa Kimberly itu sendiri akan kembali digelar Selasa (7/4/2020), berisi agenda pembelaan terdakwa. Selama proses persidangan ini, terdakwa Kimberly tetap berada di Rumah Tahanan Khusus Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur.

 

Kronologi Perkara

Diberitakan sebelumnya, sekitar pertengahan 2018, seorang pecinta hewan bernama Andri berniat memelihara seekor harimau Rusia secara legal. Melalui jejaring medsos, ia menyampaikan keinginannya itu kepada teman-temannya sesama pecinta hewan.

Alhasil, masih di tahun 2018, Andri —melalui jejaring Facebook— diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Kimberly, yang mengaku mampu mendatangkan bayi harimau Rusia secara resmi.

Saat itu, Kimberly mengatakan kepada Andri, kebetulan tersedia seekor bayi harimau berusia dua minggu, dan ia sanggup mendatangkannya secara resmi dari Rusia.

“Demi meyakinkan Andri sebagai calon pembeli, Kimberly memperlihatkan foto CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atas namanya. CITES adalah sertifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mendatangkan hewan terlindungi dari luar negeri,” kata kuasa hukum Andri, Masrin Tarihoran, kepada MoeslimChoice.

Berdasarkan kepemilikan CITES itulah, maka Andri pun percaya dan sepakat untuk membeli seekor bayi harimau Rusia dari Kimberly.

Kesepakatannya, Andri harus membayar Rp 191 juta sebagai uang muka, sementara sisanya dibayar setelah bayi harimau itu sampai di tangannya.

“Kimberly menyanggupi, semua proses itu paling lama berjalan satu bulan. Bila bayi harimau itu tidak didapat, Kimberly mengatakan bertanggung jawab dan bersedia mengembalikan seluruh uang Andri yang Rp 191 juta tadi,” kata Masrin.

Namun, sampai waktu yang dijanjikan Kimberly itu, bayi harimau Rusia tersebut tak pernah datang dan diterima Andri. Bahkan, hingga detik ini, sang bayi harimau itu pun tak pernah sampai di Indonesia.

Ketika Andri mencoba menagih janji Kimberly untuk mengembalikan uang yang sudah ia serahkan, respons wanita asal Penjaringan itu cenderung tidak kooperatif.

Bahkan, Kimberly malah menantang Andri untuk melaporkannya ke polisi. Ia pun kemudian menyebar berbagai fitnah terhadap Andri di jejaring medsos.

Sikap Kimberly itu mendorong Andri melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Apalagi, Andri sendiri sudah merasa yakin bahwa ia jadi korban penipuan.

Dalam Laporan Polisi bernomor LP/3489/VI/2019/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 10 Juni 2019 itu, Andri bertindak selaku pelapor sekaligus korban, sementara Kimberly menjadi terlapor atas dugaan tindak pidana Pasal 378 dan/atau 372 KUHP.

Pihak kepolisian pun, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Utara, kemudian menetapkan Kimberly sebagai tersangka.

Lalu, setelah menuntaskan proses penyidikan, berkas perkara Kimberly itu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara pada tanggal 6 Januari 2020. Sejak saat itu jualah Kimberly menjalani masa penahanannya di Rutan Pondok Bambu.

Dan, berdasarkan surat pelimpahan nomor B-32/0.1.11/Ep.2/01/2020 tanggal 14 Januari 2020, Kejari Jakut menyerahkan berkas perkara itu ke PN Jakarta Utara untuk selanjutnya didaftarkan dengan nomor perkara 76/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tertanggal 21 Januari 2020. [yhr]


Komentar Pembaca