Dampak Pendemik Covid-19, Pemerintah Tengah Kaji Larangan Mudik, Piknik dan Berkumpul

Hukum  SABTU, 28 MARET 2020 | 04:30 WIB

Dampak Pendemik Covid-19, Pemerintah Tengah Kaji Larangan Mudik, Piknik dan Berkumpul

Menkopolhukam, Mahfud MD/net

Moeslimchoice | Setiap orang dijamin oleh Undang-undang untuk boleh berpergian ke suatu wilayah, termasuk mudik yang merupakan hak konstitusional.  Inilah yang menjadi alasan kenapa Pemerintah tidak bisa serta merta melarang warganya untuk mudik.

Begitu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD terkait wacana pelarangan mudik bagi masyarakat di tengah pandemik virus corona baru alias Covid-19.

Namun demikian, ia mengakui saat ini pemerintah tengah berpikir untuk menerapkan larangan mudik, dengan dalil keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.

“Sehingga pemerintah sekarang sedang menyiapkan satu rencana kebijakan agar orang tidak mudik dulu,” kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3/20).

Selain rencana kebijakan pelarangan mudik, pemerintah juga sedang mengkaji larangan piknik, berkumpul dalam rangka pembagian zakat. Bahkan pemerintah telah meminta secara langsung kepada perusahaan dan BUMN tidak menggelar mudik gratis.

“Kalau ada anggaran untuk itu (mudik gratis) supaya diberikan untuk benda yang berkualitas dan bisa dimanfaatkan. Itu juga sedang didiskusikan dan akan diputuskan,” tandasnya. [fah]


Komentar Pembaca