Lapas Terancam Jadi Kuburan Massal, RUU Pemasyarakatan Perlu Segera Disahkan

Hukum  KAMIS, 26 MARET 2020 | 17:10 WIB

Lapas Terancam Jadi Kuburan Massal, RUU Pemasyarakatan Perlu Segera Disahkan

Suasana Shalat Idul Fitri di dalam Rutan Cipinang/net

Moeslimchoice | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan menjadi Undang-undang (UU). Jika tidak, maka penjara berpeluang menjadi kuburan massal bagi para narapidana akibat dampat dari mewabahnya virus corona.

"Di tengah mewabahnya covid 19, bukan tidak mungkin penjara yang kelebihan penghuni akan menjadi kuburan massal pagi para narapidana," kata Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (26/3/20).

Untuk itu, ia meminta anggota DPR untuk segera bertindak. Gerak cepat dengan mengesahkan UU yang dinilai bisa menyelamatkan ribuan narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahana (Rutan).

"Apa lagi Karena penghentian kunjungan keluarga napi belum efektif, bukan tidak mungkin Corona bisa saja masuk ke dalam Lapas. Kondisi tersebut akan membuat panik penghuni yang ada," ungkap Trubus.

Dengan disahkannya undang-undang tersebut, lanjut Trubus, akan  berpengaruh terhadap pencegahan atas covid 19. Pasalnya, dengan peraturan yang ada saat ini, instruksi terkait sosial distance yang disampaikan pemerintah tidak bisa berjalan sama sekali di Lapas maupun di Rutan.

"Kebijakan sosial distance tidak akan berjalan baik, karena di dalam Lapas bila diberi jarak satu atau dua meter itu tempatnya juga tak akan cukup, mau ditaruh di mana?" ujarnya.

Dengan disahkannya RUU tersebut, lanjut Trubus, diharapkan juga bisa menjadi pintu masuk untuk menangani Lapas yang ada di Indonesia dengan lebih baik lagi. Pasalnya, penumpukan napi diberbagai saat ini masih terus terjadi.
 
Sebagai contoh, Rutan Cipinang yang seharusnya hanya dihuni 1000 orang, saat ini mencapai 4.000 orang. Akibatnya, instruksi pemerintah untuk tak membuat kerumunan pastinya tak bisa dilakukan karena sesaknya orang.

Dikatakan Trubus, masalah RUU Pemasyarakatan ini sudah mendesak untuk segera disahkan. Dan hal ini bukan hanya masalah over kapasitas, namun masalah lain seperti kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional.

"Mau tidak mau RUU pemasyarakatan harus segera disahkan, dan justru ini harus menjadi prioritas dan mendesak. Karena dengan adanya UU itu nantinya akan mencabut PP No.99," katanya
 
"Dan rasio antara yang diawasi dan yang mengawasi tidak sesuai, makanya undang-undang itu sangat diperlukan," tegasnya.

Trubus menambahkan, selain pengesahan RUU itu juga akan menjadi entry point untuk pembenahan lapas, untuk payung hukum, perangkat, dan teknologi. Apalagi sekarang masalah teknologi belum diperbaharui, sistem informasi juga diperbaharui.

"Belum lagi perilaku napi itu sendiri, karena napi narkoba, koruptor dan kriminal selalu membuat masalah," pungkasnya. [fah]


Komentar Pembaca