Sidang Harimau Rusia, Hakim: Ini Perkara 378, Jangan Melebar!

Hukum  JUMAT, 13 MARET 2020 | 10:35 WIB | Yukie H Rushdie

Sidang Harimau Rusia, Hakim: Ini Perkara 378, Jangan Melebar!

Terdakwa Kimberly (kiri), dan saksi "a de charge" atau yang meringankan dari Yayasan Rumah Hewan Nusantara (kanan)

MoeslimChoice | Sidang perkara penipuan jual-beli harimau Rusia dengan terdakwa Kimberly (27) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (12/3/2020) sore, memasuki agenda pemeriksaan saksi.

Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Fazal Hendri (Ketua) serta Jootje Sampaleng dan Tumpanuli Marbun (anggota) itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Fedrick Adhar, menghadirkan tiga saksi, masing-masing dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Bank Central Asia (BCA).

Namun, saksi yang hadir dan memberikan keterangan secara langsung di depan persidangan hanya Gabriela dari BCA. Sementara saksi dari Kementerian LHK dan Kementan RI menyampaikan kesaksiannya melalui keterangan tertulis, yang dititipkan melalui JPU dan kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim.

Saksi Gabriela membenarkan adanya aliran dana dari korban, Andri, ke rekening BCA atas nama terdakwa, Kimberly. Sementara saksi dari Kementerian LHK dan Kementan RI menyatakan tidak pernah menerbitkan dokumen atas nama Kimberly terkait izin perdagangan hewan langka dari luar negeri, yang telah dijadikan alat oleh terdakwa untuk meyakinkan korbannya.

Keterangan Kementerian LHK dan Kementan RI itu diperkuat penjelasan saksi dari Yayasan Rumah Hewan Nusantara, yang sebetulnya dihadirkan penasihat hukum terdakwa, Habib Novel Alaydrus, untuk meringankan (a de charge).

Menurutnya, dokumen perizinan semacam itu tidak bisa diajukan dan diberikan kepada perorangan, melainkan harus melalui lembaga atau korporasi berbadan hukum, berdasarkan risiko pertanggungjawaban yang mengiringinya.

Saksi ini berupaya meringankan terdakwa dengan memberikan keterangan bahwa Kimberly tidak memenuhi pesanan Andri karena merasa konsumennya tersebut tidak memiliki kesiapan untuk menjamin kesejahteraan hewan langka yang akan dibelinya.

Hal itu, lanjutnya, dibuktikan dengan beberapa video dan tangkapan layar (screenshoot) yang dilaporkan terdakwa Kimberly kepada pihak Yayasan Rumah Satwa Nusantara.

Namun, Ketua Majelis Hakim, Fazal Hendri, segera menyergah keterangan saksi a de charge tersebut, dan mengajaknya untuk menggunakan logika.

“Kalau memang terdakwa meragukan kesiapan korban, kenapa dia menyanggupi pesanan itu dan menerima uangnya? Begitu logikanya. Ini perkara [pasal] 378, penipuan, jangan melebar ke mana-mana!” kata Fazal Hendri.

Kemudian, menjawab pertanyaan hakim, saksi pun mengakui bahwa dia tidak mengetahui kalau terdakwa Kimberly sudah menyanggupi pesanan Andri soal pembelian harimau Rusia dari Republik Ceko itu dan menerima uangnya.

Hakim kemudian menunda persidangan hingga Selasa (17/3/2020), masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Dan terdakwa Kimberly pun kembali ke tempat tinggal sementaranya, Rumah Tahanan Khusus Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur.

 

Minta Damai

Pada persidangan sebelumnya, Selasa (10/3/2020), muncul hal menarik ketika tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan konsep dan skema perdamaian kepada Majelis Hakim demi menghapus pemidanaan terhadap kliennya.

Menjadi menarik, karena upaya permintaan damai itu disampaikan di dalam persidangan pidana, di hadapan Majelis Hakim, tanpa sebelumnya didahului dialog kekeluargaan dengan pihak korban.

Menanggapi fenomena menarik itu, Ahli Peneliti Madya di Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahmakah Agung (MA) Republik Indonesia, Budi Suhariyanto SH MH, menyampaikan pandangannya.

Menurut alumnus Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung itu, dalam sistem hukum positif, keberadaan lembaga perdamaian hanya diakui pada penyelesaian perkara perdata, baik melalui arbitrase maupun mediasi.

“Sementara dalam penyelesaian perkara pidana, perdamaian yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan, kecuali untuk peradilan pidana anak yang sudah mengakomodasi perdamaian melalui lembaga diversi yang berporos pada keadilan restoratif,” kata Budi.

Jadi, lanjutnya, di luar perkara pidana anak, penerapan perdamaian dalam sidang pengadilan tidak dapat menghapuskan pemidanaan dari hakim.

“Perdamaian antara pelaku dan korban, yang diikuti dengan penggantian kerugian dan pemaafan, hanya berfungsi untuk meringankan pemidanaan terhadap pelaku,” katanya.

Budi mengakui, ada satu-satunya yurisprudensi untuk hal yang di luar kelaziman itu, yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/Wanita, yang memberikan pelepasan dari tuntutan hukuman atas dasar telah terjadi perdamaian.

“Namun, dokumen perdamaiannya itu dilakukan di luar persidangan, dan disodorkan ke depan persidangan sebagai bahan pertimbangan hakim,” ujar Budi lagi.

Memang, menurut Budi, soal mediasi juga dikenal dalam perkara pidana. Istilahnya, mediasi penal. Namun, ia menegaskan, keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan, bukan di dalam pengadilan.

“Makanya, mediasi penal tidak diatur dalam undang-undang, melainkan hanya diatur secara parsial dan terbatas berupa Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri,” paparnya.

 

Kalau Sudah Damai, Takkan Ada Sidang

Sementara itu, pihak korban, Andri, yang dihubungi MoeslimChoice secara terpisah, menyampaikan, kalau soal perdamaian, dia sebetulnya sudah sempat membuka pintu ke arah sana sebelum perkara ini melangkah ke jalur hukum.

“Kalau waktu itu dia (Kimberly) mau masuk ke pintu yang saya buka, pasti sidang ini pun tidak akan ada. Tapi dia menolak, malah menantang saya untuk melaporkannya ke polisi,” kata Andri.

Bahkan, menurut Andri, syarat perdamaian yang waktu itu dia ajukan relatif sangat ringan. Kimberly cukup mengembalikan uang yang sudah diterimanya, dan membuat video permintaan maaf terhadap Andri.

“Dulu, waktu pintunya saya buka, dia nggak mau masuk. Sekarang, setelah pintunya saya tutup, dia ngetok-ngetok minta dibuka. Kan lucu,” cetus Andri.

Menyikapi hal itu, kuasa hukum Andri, Masrin Tarihoran, menambahkan, adanya permintaan damai dengan konsep dan skema yang diajukan secara sepihak oleh terdakwa di depan persidangan seolah ingin memberi kesan bahwa korban tidak mau berdamai.

“Padahal, klien sayalah yang sebetulnya sudah terlebih dahulu mengajukan upaya perdamaian itu, bahkan dengan konsep dan skema yang sama sekali tidak memberatkan,” kata Masrin.

Dia pun sepakat dengan pernyataan kliennya tadi bahwa persidangan perkara ini sebetulnya takkan pernah ada seandainya Kimberly dulu menyepakati konsep dan skema perdamaian yang disampaikan korbannya.

“Sekarang, masalah ini sudah menjadi perkara hukum. Jadi, biarlah proses hukum ini berjalan. Saya mengapresiasi sikap Majelis Hakim yang tegas dan konsisten pada inti persidangan bahwa ini adalah perkara 378, penipuan,” katanya.

 

Kronologi Perkara

Diberitakan sebelumnya, sekitar pertengahan 2018, seorang pecinta hewan bernama Andri berniat memelihara seekor harimau Rusia secara legal. Melalui jejaring medsos, ia menyampaikan keinginannya itu kepada teman-temannya sesama pecinta hewan.

Alhasil, masih di tahun 2018, Andri —melalui jejaring Facebook— diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Kimberly, yang mengaku mampu mendatangkan bayi harimau Rusia secara resmi.

Saat itu, Kimberly mengatakan kepada Andri, kebetulan tersedia seekor bayi harimau berusia dua minggu, dan ia sanggup mendatangkannya secara resmi dari Rusia.

“Demi meyakinkan Andri sebagai calon pembeli, Kimberly memperlihatkan foto CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atas namanya. CITES adalah sertifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mendatangkan hewan terlindungi dari luar negeri,” kata kuasa hukum Andri, Masrin Tarihoran, kepada MoeslimChoice.

Berdasarkan kepemilikan CITES itulah, maka Andri pun percaya dan sepakat untuk membeli seekor bayi harimau Rusia dari Kimberly.

Kesepakatannya, Andri harus membayar Rp 191 juta sebagai uang muka, sementara sisanya dibayar setelah bayi harimau itu sampai di tangannya.

“Kimberly menyanggupi, semua proses itu paling lama berjalan satu bulan. Bila bayi harimau itu tidak didapat, Kimberly mengatakan bertanggung jawab dan bersedia mengembalikan seluruh uang Andri yang Rp 191 juta tadi,” kata Masrin.

Namun, sampai waktu yang dijanjikan Kimberly itu, bayi harimau Rusia tersebut tak pernah datang dan diterima Andri. Bahkan, hingga detik ini, sang bayi harimau itu pun tak pernah sampai di Indonesia.

Ketika Andri mencoba menagih janji Kimberly untuk mengembalikan uang yang sudah ia serahkan, respons wanita asal Penjaringan itu cenderung tidak kooperatif.

Bahkan, Kimberly malah menantang Andri untuk melaporkannya ke polisi. Ia pun kemudian menyebar berbagai fitnah terhadap Andri di jejaring medsos.

Sikap Kimberly itu mendorong Andri melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Apalagi, Andri sendiri sudah merasa yakin bahwa ia jadi korban penipuan.

Dalam Laporan Polisi bernomor LP/3489/VI/2019/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 10 Juni 2019 itu, Andri bertindak selaku pelapor sekaligus korban, sementara Kimberly menjadi terlapor atas dugaan tindak pidana Pasal 378 dan/atau 372 KUHP.

Pihak kepolisian pun, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Utara, kemudian menetapkan Kimberly sebagai tersangka.

Lalu, setelah menuntaskan proses penyidikan, berkas perkara Kimberly itu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara pada tanggal 6 Januari 2020. Sejak saat itu jualah Kimberly menjalani masa penahanannya di Rutan Pondok Bambu.

Dan, berdasarkan surat pelimpahan nomor B-32/0.1.11/Ep.2/01/2020 tanggal 14 Januari 2020, Kejari Jakut menyerahkan berkas perkara itu ke PN Jakarta Utara untuk selanjutnya didaftarkan dengan nomor perkara 76/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tertanggal 21 Januari 2020. [yhr]


Komentar Pembaca