Perkembangan Zakat Perusahaan Belum Signifikan, Ini yang Mempengaruhinya

Ekonomi Syariah  RABU, 26 FEBRUARI 2020 | 21:00 WIB | Natasha

Perkembangan Zakat Perusahaan Belum Signifikan, Ini yang Mempengaruhinya

Seminar Nasional Zakat Perusahaan di Grand Sahid Jaya, Jakarta/nat

Moeslimchoice | Regulasi terkait zakat bagi badan usaha atau perusahaan memang sudah tercantum dalam UU No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama No 52 tahun 2014, tapi perkembangan zakat perusahaan belum terlihat meningkat secara signifikan. Kementerian Agama, melalui Dirjen Bimas Islam menyebut, sedikitnya ada tiga hal yang mempengaruhinya.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, H Muhammad Fuad Nassar, M.Sc menyebutkan dalam UU No 23 tahun 2011, memang tidak disebutkan secara eksplisit terkait badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagai objek pajak.

"Tapi yang disebutkan adalah sektor usahanya. Yang di Indonesia lebih cenderung kepada sektor industri dan perdagangan. Namun untuk ketentuan cara penghitungannya akan berbeda mengikuti karakteristik dan sektor usahanya," kata Fuad saat ditemui pada Seminar Nasional Zakat Perusahaan di Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Ia juga menyebutkan, bahwa untuk sektor pelayanan atau jasa, saat ini belum diatur dalam UU tersebut.

"Kalau melihat secara global, maka pelayanan dan jasa itu bisa masuk juga ke dalam UU, terkait jenis pelayanannya di bidang apa.  Tapi ini akan jadi pertimbangan juga dalam revisi UU Zakat selanjutnya," ucapnya.

Fuad menyebutkan peningkatan penerima zakat secara total, baik individu maupun perusahaan, meningkat antara 20-24 persen setiap tahunnya.

"Saya lupa angka untuk masing-masing individu maupun perusahaannya, tapi itu tiap tahun dilaporkan. Dan kita dari Kemenag berupaya untuk terus meningkat literasi zakat ke semua golongan dalam rangka mencapai target potensi zakat, yang sekitar Rp217 triliun itu. Terutama yang perusahaan, yang dinyatakan sekitar Rp111 triliun. Karena kalau sektor individu gak akan bisa besar," ujarnya.

Fuad juga mengharapkan, selain adanya fatwa MUI terkait zakat perusahaan ini, faktor sanksi dan sosialisasi akan membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan zakat perusahaan.

"Sosialisasi itu penting sekali, sehingga perusahaan memahami pentingnya zakat ini, terutama bagi perusahaan yang sahamnya sepenuhnya dimiliki muslim. Dengan sosialisasi juga,  yang bisa dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ,  maka perusahaan akan mengerti bagaimana perhitungannya. Selain itu sanksi juga dibutuhkan, agar perusahaan tergerak untuk mengaplikasikan pengumpulan zakat bagi pekerjanya yang muslim, walaupun perusahaannya bukanlah entitas syariah," pungkasnya. [fah]


Komentar Pembaca